REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA. "Lelucon terburuk tahun ini," demikian kata Daniel Sparringa, staf khusus presiden bidang komunikasi dan politik, menanggapi ide politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, agar jabatan SBY diperpanjang hingga tiga periode. Menurut Daniel Sparringa, usulan Ruhut Sitompul sama sekali tidak mencerminkan kehendak dan rencana SBY.
Istana menanggapi dengan terkejut ide Ruhut Sitompul. Mereka menganggap ini pandangan yang tidak saja tidak merepresentasikan pikiran Istana, tidak mencerminkan kehendak dan rencana presiden, melainkan juga membuat gaduh yang sebenarnya tidak perlu.
Presiden sendiri di dalam beberapa kesempatan mengatakan kepada publik komitmen kuatnya mematuhi konsitusi. Dalam periode jabatan kedua ini, seluruh program pemerintah berjalan dengan baik, ujar Daniel Sparinga. "Kalau harus ditanya pandangan presiden, jelas presiden sangat tidak happy. Tidak menyambut apa pun pernyataan itu dan bahkan mungkin menganggapnya sebagai lelucon politik."
Sementara menurut Katjung Maridjan, pakar politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, usulan Ruhut Sitompul susah dilakukan. Karena untuk itu pasal 7 UUD 1945 mengenai masa jabatan presiden harus diubah.
"Selama ini usulan mengenai perlunya amandemen lanjutan, itu juga sulit diterima. Ada banyak persoalan tentang hasil amandemen yang sudah ada, itu juga ada yang menentang. Kalau sekarang misalnya ada usulan untuk merubah masa jabatan presiden menjadi boleh lebih dari dua periode misalnya, mau nggak mau harus mengubah UUD 45 dulu."
Namun pantaskah presiden dipilih lagi untuk ketiga kalinya? Menurut Daniel Sparringa, penting membatasi berapa lama orang berkuasa. "Ada kepercayaan semakin lama orang berkuasa, kecenderungan untuk korupsi itu terjadi. Kita sudah lama mendengar itu," katanya.
Lelucon
Menurut Daniel Sparringa itu gagasan yang tidak baik untuk Indonesia. Presiden sangat tidak gembira memandang usulan itu dan menganggapnya mungkin salah satu lelucon terburuk di tahun ini.
Sementara menurut Katjung Maridjan, Indonesia harus belajar dari pengalaman sebelumnya, yakni ketika berkuasanya Soekarno dan Soeharto. Ketika itu sama sekali tidak ada pembatasan. Itu menimbulkan persoalan karena kemudian mengarah kepada presiden seumur hidup.
"Itu yang hendak kita hindari di dalam masa demokrasi ini. Upaya untuk misalnya menambah jabatan presiden, misalnya menjadi tiga periode itu, menjadi kurang relevan, karena kalau itu dilakukan, jangan-jangan nanti setelah tiga periode, ditambah lagi empat periode. Setelah empat periode, lima periode," ujarnya.
Demokrasi
Itu tidak bagus bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Katjung Maridjan menambahkan, SBY memang memiliki kontribusi pasca reformasi dibandingkan dengan presiden-presiden lain masa reformasi, seperti BJ Habibie, Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki beberapa kelebihan. Ia terutama berhasil melakukan stabilisasi makro-ekonomi. Namun, jelas Katjung Maridjan, itu tidak berarti SBY layak untuk dipilih kembali pada periode yang akan datang.
Sekarang ini juga banyak tokoh-tokoh lain yang kalau diberi kesempatan, tidak akan kalah dengan SBY. "Jadi pak Ruhut dan yang lain tidak perlu takut misalnya nanti nggak akan ada presiden yang lebih baik dari SBY," tuturnya.
Sumber: Republika Newsroom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar