jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Kamis, 17 Juni 2010

Wardoyo siap dirikan BUMD

Sukoharjo (Espos). Calon bupati (Cabup) terpilih, Wardoyo Wijaya siap mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru untuk menangani santunan sosial warga yang sanak saudaranya meninggal.

Hal tersebut disampaikan Wardoyo seusai acara penetapan Cabup/Cawabup terpilih yang digelar di Pendapa Graha Satya Praja (GSP), Selasa (15/6). Pendirian BUMD itu sebagai langkah teknis melaksanakan program pemberian santunan sosial kepada warga yang mengalami musibah.

“Dalam waktu tiga hari ini saya akan melakukan rapat koordinasi dengan anggota legislatif khususnya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tujuan rapat sendiri adalah membahas program kerja ke depan,” jelasnya.

Terkait program kerja yang menjadi prioritas, Wardoyo menyebutkan pemberian santunan kepada warga yang mengalami musibah khususnya apabila ada sanak saudaranya yang meninggal. Untuk mereka itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan menyediakan santunan sosial.

“Untuk teknis pelaksanaan pemberian santunan sosial, saya akan saya membentuk BUMD. Jadi BUMD ini khusus menangani santunan sosial seperti itu,” terangnya. Masih mengenai pembentukan BUMD, Wardoyo optimis bisa dilaksanakan di tahun ini juga.

Selain pemberian santunan sosial, Wardoyo menambahkan, dirinya juga berharap program pendidikan gratis untuk sekolah swasta maupun negeri bisa direalisasikan. “Pendidikan gratis saya harapkan bisa terlaksana segera baik di sekolah negeri maupun swasta. Berbeda dengan masa pemerintahan sebelum ini, saya berencana membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur mengenai pendidikan gratis itu sebagai payung hukum. Nah untuk keperluan pembuatan Perda itu saya akan berbicara dengan legislatif,” tandasnya.


Sumber: Solopos Online

Tidak ada komentar:

Posting Komentar