VIVAnews. Anggota Badan Anggaran DPR, Andi Rahmat, menilai kedudukan Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan saat ini terlalu kuat, sehingga menimbulkan banyak diskresi. Oleh karena itu, sejumlah anggota DPR mengusulkan agar Ditjen Pajak dipisahkan dari Kementerian Keuangan.
"Posisi Ditjen Pajak sekarang terlalu powerful. Semua aturan-aturan dibuat oleh Dirjen," kata Andi yang juga anggota Komisi XI (finansial perbankan) dari Fraksi PKS. Andi mengungkapkan, sebetulnya DPR sudah pernah meminta agar Ditjen Pajak dikeluarkan dari Kementerian Keuangan. Namun hal itu ternyata ditentang pemerintah.
"Usul pemisahan itu ditentang habis oleh Kemenkeu," ujar Andi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 5 April 2010. Ia menambahkan, saat itu Kemenkeu beralasan bahwa pemisahan Ditjen Pajak dari kementerian mereka akan menimbulkan dampak yang serius.
Hal serupa sebelumnya dikemukakan oleh Ketua Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Azis. Harry menyatakan, Menkeu pernah tidak setuju dengan usul tersebut. Akibatnya, gagasan tersebut tidak jadi diproses dan direalisasikan meskipun sempat menjadi pembahasan DPR dan pemerintah pada periode lalu. Bagaimanapun, lanjut Harry, pemisahan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara DPR dan pemerintah. "Sekarang, pemerintah mau atau tidak?" kata Harry.
Politisi Golkar itu menjelaskan, kerja Menkeu akan lebih ringan apabila Ditjen Pajak dikeluarkan dari Kemenkeu. "Menkeu bisa fokus ke sistem pembelanjaan negara dan desain perekonomian nasional," ujar Harry. Sementara beban Ditjen Pajak yang tadinya ada di pundak Menkeu, akan berpindah, karena Ditjen Pajak akan menjadi lembaga independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden seperti Dewan Gubernur BI.
Selain itu, anggota Badan Anggaran lainnya, Bambang Soesatyo, berpendapat bahwa pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu akan mempermudah pengawasan terhadap institusi tersebut. "Ini penting untuk mencegah kebocoran negara yang lebih luas," tandasnya. Saat ini, Badan Anggaran DPR tengah menghitung berapa kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus mafia perpajakan di tubuh Ditjen Pajak.
Sumber: Vivanews.Com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar