Persis seperti guncangan gempa yang tak kunjung henti menggoyang setiap jengkal kerak planet bumi, senyatanya guncangan maha dahsyat terhadap perjalanan karier pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono (SBY)-Boediono seakan tidak ada habisnya. Terutama sejak dilantik untuk kali kedua masa pemerintahan empat bulan lalu, berbagai tekanan dan problem datang bertubi-tubi yang setiap saat siap memporak-porandakan bangunan kekuasaan yang dibidani oleh penguasa yang mendapat mandat langsung dari rakyat ini.
Hal ini patut menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini. Betapa dukungan mayoritas publik pada saat Pilpres tahun lalu tidak selamanya berkorelasi dengan perjalanan waktu.
Meski mayoritas rakyat telah memberi mandat kepada SBY untuk memanajeri bangsa ini selama lima tahun ke depan, senyatanya SBY belum puas diri sampai di situ. Kesadaran untuk membangun pemerintahan yang solid menjadi dasar pertimbangannya dalam merangkul parlemen. Faktanya, Partai Demokrat yang dikomandoi SBY telah mampu menyedot simpati publik dan berhasil menobatkannya sebagai pemenang pada pemilu tahun lalu. Kekuatan Parpol penguasa ini kian tak tertandingi ketika SBY berhasil membangun komposisi koalisi yang telah menyedot lebih dari 70 persen suara di parlemen.
Koalisi Rapuh
Dengan kekuatan yang demikian, pemerintahan SBY hampir saja mampu mematenkannya menjadi penguasa tanpa kontrol. Namun sayangnya, besarnya gaung koalisi yang dibangun tak setara dengan amunisi yang dimiliki Parpol koalisi. Pengguliran angket Century menjadi fakta autentik betapa semangat juang lingkaran koalisi memang masih lemah.
Postur gemuk tubuh koalisi karena didukung mayoritas suara di parlemen, tidak diimbangi dengan kekuatan yang benar-benar memadai. Maka koalisi pun tak cukup mampu menyokong dan memagari SBY dari serangan kaum oposan. Impiannya untuk duduk dalam kursi kekuasaan dengan fondasi permanen menjadi kabur. Justru koalisi “kuasi” nan semu hanya mampu mendudukkannya dalam kursi reot yang rapuh dan rentan dengan beragam guncangan.
Demikian pula dengan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang cukup banyak mengadopsi suara Parpol, juga tak kuasa menahan guncangan yang ada. Konsekuensinya, meski pada tataran konseptual mampu mengelabui publik, namun implementasinya justru nihil. Walhasil, publik tegas memberikan nilai merah terhadap program 100 hari yang digulirkan SBY pada periode kedua masa pemerintahannya saat ini.
Logis jika kemudian muncul pertanyaan, adakah yang salah dengan sistem pengelolaan pemerintahan saat ini? Mengapa penguasa yang mendapat legitimasi cukup solid dari rakyat, namun tak mampu memberikan ketenteraman bagi publik? Atau setidaknya untuk menghantarkan SBY dalam pusaran kekuasaan yang kokoh?
Harus diakui bahwa saat ini kita hidup dalam sistem politik yang carut-marut. Sistem presidensial yang selalu diklaim sebagai landasan bernegara dan perpolitikan di Indonesia ternyata tak luput dari warna sistem lainnya. Di satu sisi kita mengklaim bahwa sistem negara kita adalah presidensial, namun di sisi lain juga kita mengadopsi sistem parlementer.
Konsekuensinya, ketika tiba pada tatanan implementasi, segala aturan dan sistem yang ada diadopsi. Tergantung dari hasrat penguasa untuk menganut alternatif sesuai dengan selera politiknya. Teorinya boleh saja mujarab, namun ketika tidak dibarengi dengan praktik yang tepat, maka hasilnya tak jarang malah melahirkan “kiamat” dan memunculkan musibah.
Publik tentu mafhum, istilah koalisi dan oposisi sebenarnya tidak dikenal dalam sistem pemerintahan yang menganut presidensial. Kalaupun kini muncul istilah itu, semata-mata hanya karena permintaan undang-undang yang mengisyaratkan pencalonan presiden dan wakil presiden yang mematok suara hingga 25 persen. Tentu dalam sistem multipartai, angka 25 persen suara parpol menjadi batu sandungan yang cukup tajam, sehingga koalisi menjadi solusi.
Lalu digagaslah koalisi untuk menggenapi utang kepada undang-undang. Sampai di sini, sebenarnya sudah terjadi pembohongan publik karena parpol telah melakukan pembelokan suara rakyat. Platform koalisi yang dibangun parpol bukan lagi berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan semata-mata hanya untuk mengejar kekuasaan.
Sejak tahap inilah, esensi dari perpolitikan menjadi kehilangan arah dan makna. Jargon fox populi fox dei hanya menjadi alat untuk meraih legitimasi kekuasaan, sementara sasaran tembak yang diamanatkan publik telah dihapus dari agenda para elit parpol.
Akhirnya, koalisi yang lahir pun menjadi sangat rapuh, karena hanya sekadar untuk menuju pusaran kekuasaan. Hal inilah yang saat ini sedang menimpa KIB II. Meski penguasa telah mengadopsi permintaan para parpol koalisi di kabinet, kebijakan politik demikian tidak bisa menjamin parpol koalisi akan berada dalam genggaman pemerintah.
Lihat saja kini, baik parpol koalisi maupun oposisi sama-sama menggonggongi pemerintah dalam kasus penalangan Bank Century. Bahkan isu pemakzulan sudah mulai digulirkan yang walaupun sebenarnya opsi ini masih sebatas wacana. Tentu semua ini di luar perkiraan banyak pihak. Pasalnya lingkaran kekuasaan istana sudah dibangun kokoh sebelumnya, mulai dari mandat mayoritas rakyat sampai pada koalisi pelangi yang cukup gemuk di parlemen.
Namun faktanya, koalisi hanya tinggal koalisi. Tidak ada amunisi yang ampuh terhadap pemerintahan SBY-Boediono dari koalisi dalam rangka membendung serangan oposisi. Bahkan koalisi yang dibangun SBY seolah kehilangan induk, tidak terorganisir dan kehilangan nota kesepahaman. Demokrat yang diharapkan menjadi induk bagi anggota koalisi ternyata gagal membangun koordinasi yang valid. Hal ini menjadi tengara betapa Partai Demokrat memang belum mahir dalam menyusun peta perpolitikan yang solid. Maklum, Partai Demokrat adalah partai yang masih terlalu belia untuk mengelola sebuah peta politik yang cukup gemuk.
Terlepas dari semua itu, SBY harus menyadari bahwa koalisi yang dikelolanya saat ini hanyalah koalisi semu (kuasi) dan bahkan salah (eror) karena tak dibarengi dengan manajemen yang memadai. Sehingga, pergerakan koalisi menjadi tidak terarah dan cenderung berburu kekuasaan. Potret politik kali ini kian mengokohkan betapa kesalahan membangun sistem akan berimplikasi fatal pada output yang sama.
Oleh: Sulis Setyawan, Penulis adalah pegiat Center for Education Urgency Studies (CEUS) UNY, Sekjen Forum Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar