Lima parpol itu adalah Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Penandatanganan disaksikan oleh Presiden Yudhoyono, Kamis pagi. Adapun penyerahan naskah kontrak politik dilakukan oleh wakil presiden terpilih, Boediono, di Gedung Bravo Media Center, Jalan Teuku Umar, Jakarta, malam harinya.
Dengan demikian, tiga parpol, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), tidak menandatangani kontrak tersebut.
Menurut Boediono, kontrak politik berisi prinsip-prinsip dasar yang mengatur mekanisme dan etika parpol dalam koalisi pemerintahan Yudhoyono-Boediono.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Suryadharma Ali yang ditanya pers mengaku belum ada pembicaraan mengenai jatah posisi menteri. ”Ini masih sebatas perjanjian dan aturan koalisi parpol pendukung,” ujarnya.
Pihaknya mengaku mengirimkan 17 nama calon untuk menjadi menteri. ”Kalau cuma dua, ya, itu diterima saja,” ujarnya kepada Kompas.
Adapun Presiden PKS Tifatul Sembiring mengaku mengirimkan nama 20 orang. ”Bagusnya kalau 20-nya dijadikan menteri,” ujarnya.
Hal serupa diutarakan Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir. ”Belum tahu berapa. Ya, sebaiknya lebih dari 3 meskipun yang diajukan sebanyak 10 orang,” katanya.
Berdasarkan informasi yang diterima Kompas, setiap parpol pendukung akan mendapat jatah dua menteri, terkecuali PKS yang akan mendapat tiga jatah posisi menteri dan Partai Demokrat akan mendapatkan lima jatah menteri.
Sudah Dihubungi
Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Kamis malam, sudah menghubungi para calon menteri yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Presiden Yudhoyono bersama Boediono.
Pemberitahuan kepada para calon menteri dijadwalkan berlangsung hingga Jumat malam. Berdasarkan informasi yang diterima Kompas, pemanggilan para calon menteri lama atau dari Kabinet Indonesia Bersatu dijadwalkan Jumat ini di kediaman pribadi Presiden di Cikeas.
Selanjutnya, para calon menteri baru akan mulai dipanggil pada Sabtu dan Minggu.
Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng saat dihubungi membenarkan bahwa Hatta dan Sudi tengah menghubungi para calon menteri. ”Akan tetapi, berapa yang diberi tahu dan akan dipanggil Presiden, saya tidak tahu. Kita baru akan tahu saat mereka telah dipanggil di Cikeas,” katanya.
Saat dikonfirmasi apakah sejumlah nama menteri lama, seperti Sri Mulyani Indrawati, Mari Elka Pangestu, Mohammad Nuh, Andi Mattalatta, dan Jero Wacik, sudah dihubungi, Andi mengaku tidak tahu.
Tahu Diri
Juru bicara DPP Partai Hanura, Suhandoyo, menyatakan, pihaknya cukup tahu diri untuk tidak ikut mengajukan nama calon menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang.
Partai Hanura menyadari tidak memiliki bekal perolehan kursi yang signifikan dari hasil pemilu kemarin. Meski begitu, posisi tersebut tidak lantas menempatkan partainya sebagai pihak oposan terhadap pemerintahan mendatang.
Menurut Suhandoyo, Partai Hanura akan selalu bersikap kritis dan menentang berbagai kebijakan yang merugikan rakyat.
Ia menegaskan, Partai Hanura tidak akan berinisiatif menawar-nawarkan kadernya untuk masuk dalam kabinet pemerintahan mendatang. Selain dianggap tidak pantas, Partai Hanura akan menghormati kewenangan dan hak prerogatif presiden.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, pihaknya tidak ingin membicarakan posisi Partai Gerindra sebagai oposisi atau ikut berkoalisi. Menurut dia, keputusan tentang hal itu telah diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Menurut Fadli, bagi Gerindra, ada untung sekaligus ruginya baik beroposisi maupun berkoalisi. Namun, melihat perkembangan kondisi politik belakangan ini, Fadli mengakui perlu ada oposisi. ”Demi menjaga demokrasi, perlu ada satu kekuatan yang berada di luar pemerintah,” katanya.
Aklamasi Golkar
DPP Partai Golkar, Kamis malam, menyatakan berkoalisi dengan pemerintah. Keputusan itu diambil secara aklamasi dalam rapat DPP Partai Golkar di Jakarta. ”Secara bulat Golkar akan melakukan koalisi dengan pemerintah,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Sikap politik Partai Golkar itu sedikit berbeda dari pernyataannya yang disampaikan dalam musyawarah nasional bahwa Partai Golkar tidak berkoalisi atau oposisi, tetapi menjadi mitra sejajar pemerintah (equal partnership).
Namun, dalam sesi tanya jawab, Aburizal menegaskan bahwa sikap politik Partai Golkar tidak ada perbedaan sama sekali karena arti koalisi adalah bekerja sama dengan partai lain serta tetap mandiri dan kritis.
Terkait menteri yang diusulkan Partai Golkar, Aburizal tidak menyebutkan. Dia hanya berharap jumlahnya setidaknya sama dengan sebelumnya, yaitu empat menteri. Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, ada enam nama yang diusulkan, yaitu Agung Laksono, Theo L Sambuaga, Cicip Sutardja, Agusman Effendi, Fadel Muhammad, dan Agus Gumiwang.(HAR/DAY/EDN/DWA/SUT)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar