jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Kamis, 15 Oktober 2009

FPDIP-Bupati gelar pertemuan tertutup di Kantor Bupati


Sukoharjo (Espos). Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) bersama Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto menggelar pertemuan tertutup di Kantor Bupati, Kamis (15/10).

Berdasar pantauan Espos, pertemuan digelar seusai acara pelantikan direktur Bank Pasar yang baru. Menunggu Bupati selesai dari acara pelantikan, sejumlah anggota dewan nampak menunggu di Graha Satya Karya (GSK) serta bagian depan Kantor Bupati. Dengan busana seragam harian lengkap, belasan anggota dewan yang nampak saat itu dipersilakan menunggu di luar ruangan tempat Bupati menghadiri acara pelantikan.

Dengan adanya agenda rapat antara Bupati selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Makmur dengan FPDIP, acara pelantikan yang menurut jadwal dimulai pukul 09.00 WIB dipercepat beberapa menit lebih awal. Akibatnya, beberapa pejabat yang datang terlambat tidak bisa masuk ruangan karena acara sudah dimulai.

Sumber Espos menjelaskan, pertemuan antara FPDIP dengan Bupati membahas mengenai agenda pemilihan ketua komisi yang digelar Jumat (16/10).

“Kami memang dipanggil pagi ini untuk diberi pembekalan. Kalau ditanya kenapa rapat fraksi tidak digelar di DPC saja, kami juga tidak tahu. Itu urusan Bupati,” jelas dia ketika dijumpai, Kamis.

Disingging mengenai pembicaraan dalam rapat tertutup antara puluhan anggota dewan dari FPDIP dengan Bupati, sumber tersebut menjelaskan mengenai pengamanan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

“Pertama kami disuruh menjamin bahwa pemilihan ketua komisi sesuai dengan agenda DPC. Jadi kalau ada anggota yang membelot, dipastikan langsung di-recall,” jelasnya seusai rapat.

Tidak hanya ancaman recall, sumber tersebut menambahkan, anggota dewan yang tergabung dalam FPDIP diminta juga mengamankan segala kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami diminta mengamankan kebijakan apapun yang kaitannya dengan PAD. Sebab bupati juga berasal dari partai yang sama. Jadi tidak etis apabila ada anggota dewan dari PDIP yang justru protas-protes. Bupati mengatakan, dia tahu apabila ada anggota yang tidak loyal kepada partai,” tandas dia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar