VIVAnews. Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan menjadikan ketua umum partai sebagai menteri di kabinet periode 2009 - 2014. Apakah ini berarti peluang Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring tertutup?
Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri, menyatakan tidak juga. Aturan PKS menyatakan, pimpinan partai yang menjadi pejabat publik memang otomatis harus menanggalkan jabatan di partai.
"PKS sudah otomatis, bila Presiden PKS jadi menteri, maka akan ada pejabat sementara Presiden PKS," kata Mabruri dalam perbincangan dengan VIVAnews melalui telepon, Senin 12 Oktober 2009.
Preseden ini pernah muncul saat Presiden Partai Keadilan, Nur Mahmudi Ismail, menjadi menteri di kabinet Megawati Soekarnoputri. Nur langsung diganti Hidayat Nur Wahid selaku Pelaksana Tugas. Begitu juga ketika Hidayat Nur Wahid yang menjadi Presiden PKS diangkat menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Pelaksana tugasnya Tifatul," ujar Mabruri.
"Jadi, pengurus PKS yang menjadi menteri tak usah disuruh mundur juga otomatis mundur kok," kata Mabruri. Karena itu, PKS optimistis, Tifatul Sembiring akan masuk kabinet SBY 2009-2014.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Achmad Mubarok, mengungkapkan pos menteri kabinet SBY-Boediono akan diisi oleh gabungan para profesional dan politikus. Tokoh profesional akan mengisi pos-pos kementerian teknis yang memang harus diisi oleh mereka.
Sedangkan, politikus juga memiliki tempat sendiri. Namun, dia mendengar tidak ada ketua umum yang dipilih sebagai menteri. "Kalaupun ada, Ketua Umum itu harus mundur dari posisinya di partai," kata dia kepada VIVAnews di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2009.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar