VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera menolak wacana konfederasi yang diajukan Partai Amanat Nasional. Wakil Ketua Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum, dan Keamanan PKS, Agoes Poernomo, menyatakan konfederasi membuka peluang politik uang.
"Kami mungkin tidak setuju dengan konfederasi itu," kata Agoes diwawancara VIVAnews melalui telepon, Senin 5 Juli 2010. "Bisa jadi ajang money politics," kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat itu.
Konfederasi yang dibayangkan PKS itu seperti sistem Pemilu 1999 yakni model Stembus Accord. Partai-partai yang gagal meraih kursi dalam Pemilu, memberikan suaranya kepada partai tertentu supaya bisa meningkatkan jumlah kursinya di parlemen.
"Sistem itu kemudian dihapus karena menjadi ajang money politics," kata Agoes. "Partai-partai itu menjual suaranya pada yang mau membeli."
Namun PKS membuka diri untuk wacana konfederasi yang dilakukan jauh sebelum Pemilu. "Kalau sebelum Pemilu, sebelum hasil muncul, boleh saja konfederasi itu," kata Agoes.
Agoes membayangkan, partai-partai sehaluan menjalin kerjasama sebelum Pemilu untuk bisa memenangkan Pemilu bersama-sama. Bisa saja nanti mereka muncul hanya dengan satu bendera.
Sebelumnya, Ketua Bidang Komunikasi Politik Partai Amanat Nasional melansir partainya sedang mempelajari dua model konfederasi. Model pertama dilakukan sebelum Pemilu dan model kedua setelah Pemilu.
Kajian ini termasuk bagaimana cara mengadopsinya dalam sistem politik Indonesia. "Undang-undang mana saja yang harus disesuaikan," kata Bima. Setidaknya, yang harus disesuaikan adalah UU Pemilu dan UU Partai Politik.(vivanews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar