F PKS: Pelegalan Judi Tak Akan Pernah Terwujud

JAKARTA. Fraksi PKS menilai pelegalan judi di Indonesia tidak akan pernah terealisasi selama negara ini menganut Pancasila.

“Judi selamanya tidak mungkin bisa legal di Negara Pancasila ini yang menganut Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi perikemanusiaan yang adil dan beradab,” terang Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal kepada okezone usai Sidang Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/7/2010).

Di samping itu, lanjut Mustafa, hukum yang diterapkan di Indonesia tidak mengakomodasi perjudian dalam bentuk apa pun. Buktinya, sejumlah penggerebekan kawasan perjudian dilakukan polisi di berbagai wilayah di Indonesia.

Mensos: Masih Banyak Potensi untuk Galang Dana Selain dari Judi

Jakarta. Usulan legalisasi judi di pulau terpencil ditolak Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri. Alasan dana judi bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat pun dinilai tidak tepat. Masih banyak potensi lain yang bisa digali.

"Potensi pajak kita masih banyak yang belum tergali. Ilegal logging dan ilegal fishing juga membuat kehilangan dana sangat besar, lebih besar dari potensi hasil legalisasi judi," kata Mensos dalam siaran pers, Sabtu (3/7/2010).

Perjudian, lanjut Mensos, justru jadi sarana cuci uang untuk dana haram hasil kejahatan. Selain itu Peraturan UU tidak memungkinkan legalisasi judi.

Lokalisasi Judi, Pemerintah Perlu Minta Nasihat Pemuka Agama

Jakarta. Wacana lokalisasi judi dinilai sebagai masalah yang sensitif. Pemerintah harus meminta masukan pemuka agama sebelum merealisasikan gagasan itu.

"Saya yakin masing-masing agama punya pandangan yang sama dengan kegiatan judi. Karena itu, pemerintah perlu mendapat masukan meminta nasihat kepada pemuka agama," kata anggota Komisi III DPR Nasir Jamil.

Hal ini disampaikan Nasir usai diskusi bertajuk Polisiku Ulang Tahun yang diselenggarakan Radio Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/7/2010).