jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 05 Juli 2010

Golkar dan PKS Penentu Nasib Darmin

CALON GUBERNUR BI

Molornya seleksi calon Gubernur Bank Indonesia (BI) menimbulkan persepsi beragam. Ada yang menilai gara-gara belum sepakat mendukung Darmin Nasution.

Tapi ada juga pendapat karena masih terjadi perbedaan pan­dangan dan penolakan terkait pencalonan tunggal dan track record-nya Darmin. Apalagi dalam hasil rekomendasi Pansus Bank Century DPR dan kasus pajak Ramayana, nama Darmin disebut-sebut ikut bertanggung jawab.

Seharusnya fit and proper test dilaksanakan 16 Juni 2010, tapi ditunda sampai waktu yang belum ditentukan (baca berita: Seusai Reses Dilakukan Seleksi).

Peta kekuatan di DPR sampai kemarin, ada empat fraksi yang menerima pencalonan Darmin, sedangkan yang menolak 2 fraksi. Sedangkan dua fraksi belum (baca tabel).

Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal, meminta agar Presiden SBY untuk menambah calon alternatif Gubernur BI.

Menurutnya, pengajuan alternatif lain penting untuk mengantisipasi bila Darmin Nasution ditolak DPR. Soal teknis, Presiden bisa mengirimkan surat susulan yang menganulir surat pertama.

“Untuk memaksimalkan, kenapa tidak dua atau tiga calon, mumpung masih ada waktu,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Darizal Basir mengatakan, dari segi skill Darmin sudah cocok dan memenuhi syarat menjadi Gubernur BI.

“Soal pro kontra pencalonan Darmin, itu merupakan hal yang biasa,” ucapnya.

Dikatakan, peluang ditolak dan diterimanya Darmin masih ada. Soalnya ada sembilan fraksi yang berbeda.”Putusan itu ditentukan oleh Komisi XI DPR dan Rapat Paripurna,” katanya.

Sementara Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar mengatakan, pihaknya percaya terhadap pilihan Presiden yang mengajukan Darmin untuk menjadi Gubernur BI.

“Pengajuan Darmin merupakan hak preogratif presiden yang ditegaskan dalam Undang-undang, dan sudah melalui seleksi ketat sesuai dengan kemampuannya. Kami mendukung pencalonan Darmin,” katanya.

Jika nanti tidak lulus dalam fit and proper test, kata dia, akan dikembalikan kepada Presiden.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PAN DPR, Asman Abnur. Menurutnya, pengajuan satu nama sudah sah dan tidak melanggar undang-undang. Dirinya yakin Presiden sudah mempertimbangkan dari berbagai sisi.

“Bagi kami sosok Darmin sudah memenuhi kriteria, baik dari sisi backgroundnya maupun dari kemampuannya,” katanya.

Sementara anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Harry Azhar Aziz mengatakan, pihaknya belum mengambil keputusan apakah menerima atau menolak Darmin.

“Seteleh reses kami baru mengambil keputusan soal calon Gubernur BI,” katanya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR, Eva Kusuma Sundari mengatakan, pihaknya meminta agar Presiden mengirimkan calon tambahan Gubernur BI.

Sebab, lanjutnya, PDIP mendapat masukan dari berbagai kalangan dan masyarakat mengenai track record Darmin. “Darmin sendiri dinilai ikut bertanggungjawab dalam kasus Bank Century dan Pajak,” kata Eva.

Eva mengakui, sebelumnya PDIP menerima Darmin sebagai calon Gubernur BI. Namun, setelah banyak masukan dan melihat track recordnya, pihaknya berpikir ulang.

Wakil Ketua Fraksi PKB DPR, Anna Muawanah mengatakan, alangkah baiknya jika pemerintah menambah calon Gubernur BI agar ada pilihan untuk DPR.

Menurutnya, jika ada calon lain tentu akan memberikan pilihan objektif dan maksimal kepada DPR dalam memilih.

Penolakan terhadap pencalonan Darmin juga disuarakan Bendahara Fraksi Partai Hanura DPR Murady Darmansyah. Dikatakan, pemerintah memberikan calon lain Gubernur BI selain Darmin.

“Kami menolak pencalonan Darmin, karena track recordnya kurang bagus, misalnya terkait dengan kasus Bank Century,” katanya.

Sedangkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Eddy Prabowo mengatakan, Darmin harus mengklarifikasi beberapa kasus yang sedang dialaminya ke publik.

Pertama, bagaimana kasus pajak yang terjadi pada Gayus Tambunan di masa dirinya menjabat Dirjen Pajak.

Kedua, bagaimana dengan target penerimaan pajak yang menurun. Ketiga, soal kasus Bank Century yang menyeret namanya.


“Gubernur Bank Indonesia merupakan jabatan prestisius, karena mengatur uang Indonesia, sehingga diharapkan mempunyai kredibilitas yang jelas,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Revrisond Baswir mengatakan, molornya seleksi calon Gubernur BI menimbulkan persepsi negatif. Artinya, anggota DPR kurang setuju dengan calon tunggal itu.


“Presiden sebaiknya mengirim calon yang lain. Daripada kerja dua kali, karena kemungkinan calon itu ditolak. Jadi, lebih baik ajukan calon lain,” ujarnya.

“Presiden Belum Membahas Soal Kemungkinan Ditolak’’


Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial, Sardan Marbun mengatakan, Presiden belum membahas mengenai kemungkinan peno­lakan terhadap Darmin Nasution sebagai calon Gubernur Bank Indo­nesia.

“Presiden belum membahas soal kemungkinan ditolak calon tersebut,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Sardan juga belum mengetahui, apakah Presiden akan mengirimkan tambahan calon Gubernur Bank Indonesia ke DPR. “Saya belum mengetahuinya,” tandasnya.

“Seusai Reses Dilakukan Seleksi’’


DPR belum menentukan waktu fit and proper test untuk calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution.

“Yang jelas seusai reses ini dilakukan seleksi, cuma belum ditentukan ka­pan persisnya,’’ ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Melchias Markus Me­keng, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

“Sekarang ini kami konsentrasi memasuki masa reses dulu. Setelah itu nanti pimpinan akan rapat untuk membahas kapan mulai dilakukan fit and proper test,’’ tambahnya.

Disinggung soal calon tungal Gubernur BI tersebut, Melchias mengatakan, tidak ada masalah. Sebab, pencalonannya tidak melanggar Undang-undang.

“Walau satu calon bisa ditolak, bila anggota DPR merasa tidak cocok. Kita menilai dari kinerjanya selama ini. Yang jelas saat menjadi Pjs Gubernur BI belum ada gebrakan yang dilakukannya,” tuturnya.

Sebelumnya Mekeng mengatakan, pihaknya sudah menetapkan jadwal fit and proper test. “Jadwal seleksinya 16 Juni 2010, di­rencanakan hanya sehari,” ujarnya ketika itu.

Menurutnya, masih bervariasi suara anggota Komisi XI DPR gara-gara Darmin calon tunggal dan diduga ikut mengetahui soal Bank Century.

“Peluang ditolak Darmin masih ada, belum tentu calon tunggal pasti jadi,”
jelasnya. (rakyatmerdeka.co.id)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar