Juni, Layanan Jamkesda Habis

SUKOHARJO. Anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk Kabupaten Sukoharjo dimungkinkan bakal habis pada bulan Juni 2010 mendatang, mengingat dana untuk Jamkesda Sukoharjo hanya sebesar Rp 1,2 miliar.

Direktur RSUD Sukoharjo, Machmud Surjanto didampingi Kasi Pelayanan Rusjiyanto menjelaskan, pada tahun 2010 RSUD mendapat anggaran Jamkesda dari APBD sebesar Rp 1,2 miliar.

Diakui, jumlah tersebut sudah mengalami kenaikan dibanding tahun 2009 yang hanya Rp 1 miliar. ”Secara jumlah memang naik, namun tidak bisa sampai akhir tahun Anggaran tahun 2009 lalu saja hanya sampai 1 November. Jadi maaf, RSUD saat itu tidak bisa melayani program Jamkesda dengan alasan tadi,” ujarnya.

Machmud memaparkan, pada tahun 2010 ini anggaran memang dinaikkan menjadi Rp 1,2 miliar. Akan tetapi jika melihat kebutuhan dan klaim anggaran yang di keluarkan per bulan, anggaran itu tidak akan bertahan lama.

”Dimungkinkan anggaran tersebut akan habis bulan Juni, karena klaim anggaran setiap bulan rata-rata mencapai Rp 150 juta hingga Rp 200 juta.” jelas Machmud Rusjiyanto.

Dijelaskan, untuk klaim Jamkesda pada bulan Januari sebesar Rp 150 juta dan dilihat dari jumlah tersebut akan naik lagi pada bulan depan, karena sudah banyak masyarakat yang tahu mengenai program tersebut. Belum lagi, pada saat pengalaman dulu sudah ada 94 tempat tidur kelas III hampir setiap hari penuh. Sebab kebanyakan pasien Jamkesda ditempatkan di ruang Kelas II.

Menurut Machmud, jika kondisi ke depan memang masih seperti ini, di mana pasien tiap tahun akan membeludak, sangat dimungkinkan anggaran Jamkesda tidak akan bertahan hingga penghujung tahun. ”Kenyataannya memang seperti ini karena keinginan warga untuk mencari kesehatan juga tentunya juga bertambah banyak,” terangnya.

Syarat Mudah

Machmud menjelaskan, dalam pemanfaatan Jamkesda tersebut, persyaratan tetap akan dilakukan oleh pihak-pihak yang mengurusi. Diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir karena pihak rumah sakit juga memberikan kemudahan untuk menggunakan Jamkesda tersebut.

Menurut Machmud Rusjiyanto, pasien tinggal membawa surat keterangan tidak mampu dari RT, kelurahan ataupun dari desa dan kecamatan. Kemudian dilengkapi dengan surat keterangan miskin yang sudah ditetapkan dan disertai fotokopi KTP dan KK.

”Syarat-syarat tersebut jika sudah lengkap maka nantinya akan diverifikasi oleh petugas rumah sakit yang menangani Jamkesda ini,” imbuhnya.

Proses tersebut, menurut Machmud mudah dilakukan dan tidak mempersulit warga yang menginginkan program tersebut. (mal)


Sumber: Harian Joglosemar Online