"Wajar saja presiden memberikan penilaian objektif, mana menteri yang berhasil dengan nilai-nilainya, mana yang lulus dan mana yang tidak," ujar Mahfudz ketika break pemeriksaan pansus Century di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2010).Jakarta. Wacana reshuffle kabinet mengalir seiring dengan semakin dekatnya 100 hari kepengurusan Presiden SBY dan kabinetnya. Menganggap sebagai hak preogratif Presiden, anggota fraksi PKS Mahfudz Siddiq meminta agar reshuffle juga dibicarakan dengan partai koalisi.
Menurut Mahfudz, dalam program 100 hari pasti sudah ada agenda dan dari sekian banyak agenda ada agenda prioritasnya. "Dan juga setiap prioritas ada indikator keberhasilannya," terangnya.
Jika ada konsekuensi keberlangsungan jabatan itu adalah hak presiden. "(Pergantian) Wajar tapi tentu saja karena terbentuk koalisi dan rekrutmen menteri karena pembicaraan dengan partai, maka kalau ada menteri yang tidak perform harus ada pembicaraan dengan partai," pintanya. (amd/mad)
Sumber: DetikCom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar