50% Kebutuhan warga tak terealisasi

Sukoharjo (Espos). Kebutuhan riil warga yang terdokumentasi dalam musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbangda) 2009 hanya sebagian yang terkover dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010. Sisanya, 50% yang lain tidak bisa direalisasikan lantaran anggaran yang terbatas.

Keterbatasan anggaran tersebut berdasar informasi yang dihimpun di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) disebabkan banyak faktor. Selain pendapatan daerah yang kecil, dana untuk kebutuhan warga kebanyakan tersedot dalam pos belanja tidak langsung di antaranya gaji pegawai negeri sipil (PNS), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serta dana aspirasi pejabat politik.

Sejumlah usulan kegiatan mendadak, mengacu kepada dokumen Bappeda yang ada, juga turut mempengaruhi minimnya belanja langsung untuk warga tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Monitoring Evaluasi, dan Statistik Bappeda, Djoko Sutarto menjelaskan, mengacu kepada hasil Musrenbangda yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), hanya 60% yang terealisasi sampai pada tahapan kebijakan umum anggaran (KUA). Selanjutnya setelah APBD 2010 digedok, hanya 50% usulan masyarakat yang bisa direalisasikan.

“Kalau melihat belanja langsung sekarang kan nilainya Rp 196 miliar. Nah nominal ini kalau dibandingkan dengan anggaran yang kami ajukan berdasarkan RKPD hanya 50% yang terkover,” jelas Djoko ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya, Selasa (5/1).

Total anggaran untuk belanja langsung berdasarkan RKPD untuk tahun anggaran 2010 kurang lebih Rp 292 miliar. Disinggung mengenai penyebab kecilnya anggaran untuk belanja langsung, Djoko menjawab, terutama dipengaruhi belanja tidak langsung khususnya untuk gaji PNS yang menempati porsi terbesar anggaran.

“Usulan mendadak serta bantuan-bantuan aspirasi menjadi penyebab belanja langsung menjadi kecil. Kondisi ini saya lihat dimanfaatkan betul oleh masyarakat melalui pengajuan proposal kegiatan dengan tujuan kebutuhan mereka bisa segera direalisasikan tanpa melalui mekanisme demokrasi yang benar yaitu Musren,” jelasnya.

Di bagian lain, anggota Badan Anggaran (Banang), Suryanto mengaku prihatin dengan kondisi anggaran saat ini. “Saya pribadi sadar sekali dengan kondisi anggaran yang tidak bisa memenuhi kebutuhan riil warga melalui Musrendes hingga Murenbangda. Tapi saya sendiri juga bersalah karena sudah masuk dalam sistem itu,” jelasnya.


Sumber: www.solopos.com/sukoharjo