VIVAnews. Meski berasas Islam, Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Papua memiliki sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bukan muslim. Bahkan, sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten/kota) juga diisi kader nonmuslim.
Hal itu diungkapkan Ketua DPW PKS Provinsi Papua, Ichwanul Muslimin, kepada VIVAnews, Senin 21 Juni 2010. “Memang partai kami berasas Islam, namun itu sama sekali tidak menjadi masalah di Papua, buktinya ada beberapa Ketua DPC Kabupaten/Kota yang non muslim, bahkan anggota legislatif di tingkat II ada sebelas orang kader PKS nonmuslim," ujarnya. Selain nonmuslim, mereka juga rata-rata putra daerah.
Meski nonmuslim, Ichwanul menyatakan mereka sangat loyal terhadap partai dan saling menghargai sesama kader partai yang muslim. “Tidak ada masalah walau mereka nonmuslim, dan kami pun sama sekali tidak menariknya untuk menjadi muslim. Yang kami tekankan pada seluruh kader adalah, jika seorang muslim jadilah muslim yang baik dan taat, dan jika seorang kristen jadilah kristiani yang taat,’’ ucapnya.
Menurutnya, partai pada dasarnya hanya kendaraan yang mengantarkan seseorang untuk mencapai harapannya terutama mensejahterakan warganya. “Prinsipnya, partai kan hanya kendaraan untuk menggapai cita-cita masyarakat yang adil dan sejahtera,’’ kata Ichwanul.
Yang jelas, kata Ichwanul, PKS Papua sudah lebih dulu membuka diri kepada kader-kader non muslim, sebelum wacana di tingkat nasional digulirkan. “Kami sudah jauh lebih dulu membuka diri terhadap kader yang nonmuslim," ujarnya.
Ichwanul sendiri berharap, muslim atau bukan muslim di sebuah partai jangan lagi dianggap sebagai persoalan. Pada akhirnya, kader-kader partai yang terpilih duduk di legilatif pada akhirnya bukan lagi mengurusi partai namun sudah mengurus rakyat. “Duduk di Parlemen kan sudah mengurusi negara, bukanlah mengurusi kelompok pengajian, jadi sebenarnya kader partai, baik itu muslim maupun nonmuslim harus dipandang sama," ujarnya.
Ichwanul menyebut kader PKS nonmuslim yang menjadi ketua DPD di Papua antara lain Terius Kogoya, Ketua DPD Lany Jaya dan Yakobus Wonda, Ketua DPC Yahukimo. Sedangkan kader PKS nonmuslim yang duduk di legislatif antara lain di Kabupaten Lany Jaya 2 kursi; Yalimo 2 kursi; Nduga, Intan Jaya Paniai, dan Jayawijaya, masing-masing satu kursi.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin mengungkapkan, wacana nasional membuka kesempatan nonmuslim menjadi pengurus muncul dari pengalaman di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Kebijakan lokal ini kemudian diangkat menjadi kebijakan nasional dalam Musyawarah Nasional PKS pada Juni 2010 ini. (umi/vivanews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar