Semarang (Espos). Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi mahasiswa, mempertanyakan urgensinya kunjungan kerja (Kunker) anggota DPRD Jateng ke luar Jawa yang dilakukan secara serentak oleh empat komisi.Menurut Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Hariyanto Kunker tersebut hanya pemborosan anggaran.
“Pasalnya selama ini hasil Kunker yang dilakukan anggota Dewan tak pernah ada hasil nyata dan tindak lanjut,” katanya di Semarang, Rabu (4/11).
Seperti diberitakan Suasana Gedung DPRD Jateng di Jl Pahlawan, Kota Semarang, Selesa (3/11) terlihat lengang dari aktivitas kedewanan, setelah sekitar 80 anggota Dewan melalui komisi masing-masing secara serentak melakukan kunjungan kerja ke luar Jawa.
Komisi A (bidang Pemerintahan) pergi ke Makasar, Komisi B (bidang Perekonomian) pergi ke Balikpapan.
Komisi C (bidang Keuangan) pergi ke Menado, dan Komisi E (bidang Kesejahteraan Rakyat) pergi ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Mestinya sambung Eko, kalau hanya sekadar melihat-lihat potensi suatu daerah bisa dilakukan dengan melihat wibesite daerah bersangkutan melalui internet yang biaya jauh lebih murah. Kalaupun akan melakukan studi banding langsung ke daerah, tak perlu harus dilakukan secara berbondong-bondong oleh seluruh anggota Dewan yang memboroskan anggaran. Padahal itu adalah uangnnya rakyat.
“Saya melihat Kunker itu kesannya hanya menambah uang saku anggota DPRD Jateng saja. Mungkin untuk mengembalikan biaya waktu kampanye dulu,” ujar Eko.
Terpisah Koordinator Koalisi Penegak Keadilan (KPeK) Jateng Arie Chaniago menyatakan Kunker bukan merupakan suatu yang mendesak dilakukan sehingga tak perlu harus dulakukan secara serentak oleh seluruh anggota Dewan.
“Kunker tak begitu urgen. Untuk itu berharap ke depan tak ada lagi agenda kunjungan kerja yang dilakukan komisi dalam waktu yang bersamaan,” tandas dia
Sumber: www.solopos.com/jateng
Tidak ada komentar:
Posting Komentar