jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 09 November 2009

11 Anggota Dewan walkout saat rapat


Solo (Espos). Pimpinan dan susunan komisi DPRD Solo akhirnya terbentuk, meski proses pemilihannya tidak diikuti 11 anggota Dewan. Kesebelas anggota Dewan dari kedua fraksi itu, yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi Nurani Indonesia Raya, memilih walkout sebelum dilakukan pemilihan, Rabu (4/11), di ruang rapat paripurna.
Bahkan wakil pimpinan DPRD, Supriyanto pun turut meninggalkan ruang rapat mengikuti jejak anggota Dewan yang walkout. Aksi itu mereka lakukan lantaran merasa di-”zalimi” oleh fraksi lain, karena lobi politik deadlock. Rapat diwarna hujan interupsi dan skorsing hingga tiga kali. Skorsing pertama dilakukan untuk musyawarah fraksi guna menentukan pimpinan komisi.

Namun upaya musyawarah menemui jalan buntu. Asih Sunjoto Putro dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan upaya musyawarah tidak membuahkan hasil, sehingga penentuan pimpinan komisi harus dilakukan melalui voting atau pemungutan suara. Tapi, upaya kedua ini malah menimbulkan perdebatan di antara anggota Dewan, terkait mekanisme satu orang satu suara.

Ketua DPRD yang memimpin jalannya sidang, YF Sukasno memberikan skorsing kedua untuk menentukan mekanisme atau model pemungutan suara. Upaya ini pun belum membuahkan kesepakatan, hingga akhirnya harus dilakukan voting untuk memutuskan mekanisme yang akan digunakan.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Fraksi Demokrat, Reny Widyawati menuturkan pihaknya merasa telah dijegal. Fraksi Demokrat menilai mekanisme pemungutan suara tidak mengacu pada tata tertib dan cenderung merugikan fraksi yang memiliki 7 kursi di DPRD Solo ini.

“Kami seolah-olah ditempatkan sebagai oposan. Padahal Demokrat memiliki 7 kursi dan menjadi partai terbesar kedua dalam perolehan kursi di DPRD. Tetapi lobi politik tampaknya sudah ditutup untuk kami, sehingga apa yang kami tawarkan tidak diterima,” terang Reny didampingi sejumlah anggota Dewan dari Fraksi Demokrat kepada wartawan, Rabu (4/11).


Sumber: www.solopos.com/solo

Tidak ada komentar:

Posting Komentar