jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 09 November 2009

Realisasi APBD-P terancam tak maksimal


Sragen (Espos). Realisasi APBD Perubahan (APBD-P) 2009 terancam tidak maksimal lantaran sisa waktu untuk pelaksanaan APBD-Perubahan itu tinggal dua pekan.
Kendati DPRD Sragen bekerja secara marathon siang malam untuk menyelesaikan RAPBD-Perubahan 2009, namun target penetapan APBD-Perubahan itu baru bisa dilaksanakan awal Desember mendatang.

Wakil Ketua DPRD Solo, Joko Saptono saat ditemui Espos, Selasa (3/11), mengungkapkan, dari jadwal yang ada pembahasan perhitungan anggaran 2008 baru bakal selesai pekan kedua bulan ini. Penyampaian nota kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan 2009, kata dia, baru disampaikan secara resmi pada Paripurna DPRD pada 10 November mendatang. Dengan waktu yang tersedia, tambahnya, pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD-Perubahan ditarget selesai awal Desember 2009.

“Kendati sudah disetujui bersama, masih menunggu hasil evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan sebagai APBD-Perubahan 2009. Untuk evaluasi Gubernur biasanya memakan waktu satu pekan, sehingga realisasi APBD-Perubahan itu praktis hanya dua pekan, karena pelaksanaan APBD 2009 harus berakhir per 20 Desember 2009,” tegasnya.

Setelah pembahasan APBD-Perubahan, ujarnya, akan dilanjutkan dengan pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 2010. Jika realisasi APBD-Perubahan tidak maksimal, atau tidak bisa dilaksanakan, menurut dia, bisa dikambalikan ke kas daerah untuk perencanaan keuangan di 2010.

Wakil Ketua DPRD Giyanto menambahkan, persoalan tersebut terjadi bukan karena salah bunda mengandung, tetapi salah bapak tidak pakai sarung. Artinya, selama Dewan tidak diberi rancangan KUA-PPAS dan RAPBD-Perubahan itu, sambungnya, maka Dewan tidak bisa melakukan pembahasan.


Sumber: www.solopos.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar