Fatwa Larangan Golput Cukup Efektif

Jakarta, 12 Desember 2008 16:26

Ketua MPR Hidayat Nurwahid menilai, fatwa organisasi-organisasi keagamaan terkait dengan pelarangan golput (golongan putih) atau sebutan bagi mereka yang tidak mau menggunakan hak pilihnya, cukup efektif meningkatkan partisipasi masyarakat di Pemilu 2009.

Kepada pers usai salat Jumat di Masjid Baiturrahman, Komplek DPR/MPR Jakarta, Hidayat mengatakan, fatwa-fatwa semacam itu memang sudah ada yang mengeluarkannya misalnya Nahdlatul Ulama (NU).

"Ini (fatwa wajib memilih-red) penting untuk menyukseskan pemilu," kata mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Di satu sisi, lanjutnya, umat juga perlu didudukkan pada persoalan yang sesungguhnya karena ada juga salah seorang tokoh nasional yang menganjurkan golput.

Menurut Hidayat, kalau partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi, hal itu juga menjadi indikator kedewasaan berdemokrasi bangsa yang semakin meningkat.

Karenanya fatwa yang menganjurkan agar masyarakat memberikan suaranya di pemilu, katanya, bagus bagi proses demokratisasi.

Hidayat Nurwahid juga optimis bahwa fatwa demikian mampu menandingi seruan golput tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi juga meminta warga NU atau kaum nahdliyin tidak semestinya memilih golput.

"Pemilu adalah satu proses untuk menegakkan kekuasaan negara. Nah dalam konteks ini menjadi wajib hukumnya bagi warga negara untuk terlibat di dalamnya," katanya.

Persoalan hukum terkait penggunaan hak pilih, kata Hasyim, sebenarnya sudah pernah dibahas oleh NU melalui Forum Musyawarah Nasional Alim Ulama di Lombok, NTB, menjelang pelaksanaan Pemilu 1997.

"Jadi persoalan hak pilih ini sudah pernah dibahas dan dihukumi. Kalau sekarang ada yang menggelar `bahtsul masail` (pembahasan persoalan untuk dihukumi berdasar hukum agama, red) soal itu, mungkin mereka tidak tahu," kata Hasyim terkait `bahtsul masail` yang digelar sejumlah ulama NU-PKB belum lama ini.

Meski demikian, lanjut Hasyim, PBNU tidak bisa melarang warganya jika ada yang memilih golput karena hal itu sudah menyangkut kepentingan politik masing-masing.

Hasyim hanya menyarankan agar ke depan Pemilu betul-betul bisa berlangsung demokratis, jujur, dan adil. Sebab, katanya, kualitas Pemilu juga menjadi salah satu penyebab orang memilih golput.


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/fatwa-larangan-golput-cukup-efektif.html

Sponsor Kena Krisis, Dana Kampanye PKS Rp 300 M Dikoreksi

Jakarta. Imbas krisis ekonomi global sampai juga ke pendanaan kampanye partai politik. Salah satunya PKS. Semula dana kampanye PKS dianggarkan Rp 300 miliar, kini jumlahnya akan dikurangi.

"Karena dana kampanye selain dari zakat, ada yang dari sponsor. Karena krisis ada yang dikoreksi," kata Wasekjen PKS Mardani Ali Sera dalam acara temu wicara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan partai politik tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta, Jumat (12/12/2008).

Dia menjelaskan dana kampanye itu, ada yang berupa zakat dari kader yang masuk jadi legislatif dan eksekutif.

"Kalau dari legislatif besarnya itu 50 persen (dari gaji anggota DPR), kalau dari eksekutif itu variatif," tambahnya.

Mardani enggan menyebutkan berapa nilai dana kampanye itu setelah dikoreksi. Begitu pula saat ditanya siapa sponsor yang menyumbang?

"Wah enggak bisa itu Mas," tandasnya.


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/akibat-krisis-dana-kampanye-pks.html

Bola di Tangan Parpol Islam

INILAH.COM, Jakarta. Eskalasi politik menjelang Pemilu 2009 makin hangat menyusul gagasan poros tengah dari Din Syamsudin. Alasan Din jelas dan gamblang. Saat ini, bola ada di partai politik Islam. Beranikah parpol Islam melawan SBY?

Keberanian parpol Islam bisa diukur dari jejak rekam politik sepanjang era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Indikasinya, bisa dilihat dari sikap parpol Islam menyikapi beberapa momentum politik yang dianggap penting di parlemen.

Dari komposisi Kabinet Indonesi Bersatu (KIB) pimpinan SBY, semua unsur partai Islam terlibat di KIB. Sebut saja, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menjadi Menteri Negara Koperasi dan UKM, Sekjen DPP PKB Lukman Edy sebagai Menteri Negara Percepatan Daerah Tertinggal (PDT), Pengurus DPP PKB Erman Suparno menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dari unsur PKS, ada Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Adyaksa Dault sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Selain itu, PBB ada MS Kaban sebagai Menteri Kehutanan. Di partai pimpinan Soetrisno Bachir, PAN pun juga ada wakil di kabinet SBY yaitu Menteri Sekertaris Negara Hatta Radjasa dan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo.

Keterlibatan politisi Islam di KIB, jelas mempengaruhi ritme relasi antara parpol Islam dengan pemerintahan SBY. Setidaknya sampai muncul kontroversi hak angket BBM, parpol Islam dipastikan selalu mengamankan kebijakan pemerintah. Beberapa kali upaya hak angket dan interpelasi yang kandas di tengah jalan, tidak terlepas dari sikap politik partai Islam di parlemen.

Munculnya kejanggalan parpol Islam dalam hak angket, menurut analis politik, tidak terlepas dari situasi menjelang Pemilu 2009. Upaya menjaga jarak dengan pemerintah menjadi langkah jitu untuk mendongkrak popularitas parpol.

Kendati demikian, secara umum, sikap parpol Islam terhadap pemerintahan SBY cenderung mencari aman. Ini juga tidak terlepas dari sikap politik SBY yang tak jarang memberi angin segar bagi kalangan Islam. Sebut saja, soal UU Pornografi yang mendapat dukungan all out dari partai Islam dan ormas Islam.

Kendati begitu, menurut Din, poros tengah tidak dimaksudkan untuk mengunci figur SBY maupun Mega dalam Pilpres 2009 mendatang. “Jika mereka bersepakat misalnya mengusung SBY, itu terserah mereka (partai politik Islam, red),” katanya kepada INILAH.COM.

Namun, bagi pengamat politik Indria Samego, keberadaan poros tengah merupakan alat pemecah kebuntuan politik dengan bipolarisasasi dua kekuatan antara SBY dan Mega. “Poros tengah untuk memecah kebuntuan politik dalam rekrutmen kepemimpinan nasional. Agar tidak lu lagi-lu lagi,” tegasnya.

Sementara Ketua Fraksi PPP DPR, Lukman Hakiem Saifudin menyambut positif ajakan poros tengah oleh Ketua PP Muhammadiyah tersebut. Meski demikian, Lukman menyaratkan, poros tengah mungkin dapat terealisasi pasca pemilu legislatif. “Jadi konsolidasi konkret dapat terwujud pasca pemilu legislatif. Sangat terbuka poros tengah mencalonkan presiden/wakil presiden,” katanya, Jumat (12/12) di Jakarta.

Sementara, Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq mempertanyakan pijakan poros tengah dengan membuat blok Islam dan non-Islam. Meski demikian, ia menyambut positif koalisi antar partai politik Islam. “Perlu dipertimbangkan apakah polarisasi aliran di Indonesia masih relevan atau tidak,” katanya kepada INILAH.COM, Jumat (12/12) di Jakarta.

Menurut Mahfudz, jauh lebih penting dari pembentukan koalisi partai Islam adalah pembentukan konfederasi besar partai-partai dari beragam latar belakang. “Konfederasi inilah diproyeksikan menjadi partai berkuasa dan partai oposisi,” tegasnya.

Di internal partai politik Islam memang terjadi ganjalan yang tidak sederhana dalam membentuk koalisi partai-partai Islam. Selain pertimbangan pragmatis terkait dengan incumbent, persoalan di masing-masing internal partai politik juga tidak mudah diatasi. PKS, misalnya, beberapa waktu terakhir berjuang keras untuk beranjak menjadi partai terbuka.

Meski begitu, Din menilai, politisi Islam terlalu inferior dan apologetik soal identitas kepartainnya. “Politisi Islam janganlah inferior. Bukankah mereka mengidentifikasi sebagai partai Islam,” kata Din. Berani tidak Partai Islam lawan SBY?

Pemilu via Ponsel Siap Dilaksanakan

Estonia - Pemilihan umum identik dengan melubernya warga masyarakat datang ke bilik TPS untuk mencoblos. Namun di era Teknologi Informasi saat ini, berbagai metode baru diterapkan untuk mempermudah jalannya pemilu.

Di Estonia misalnya selaku negara pionir dalam pemilu online via internet, kini melakukan gebrakan baru. Mereka berniat menjadi negara pertama di dunia yang mengizinkan para pemilih menentukan kandidat cukup dengan memakai ponsel saja.

Parlemen setempat telah meloloskan peraturan yang memungkinkan pemilu via ponsel ini dilakukan mulai tahun 2011.

"Sistem yang memungkinkan masyarakat ambil bagian dalam pemilu via ponsel ini sangatlah aman," klaim Liia Hanni, Programme Director di Estonian e-Governance Academy Foundation yang dilansir AFP dan dikutip detikINET, Jumat (12/12/2008).

Dalam sistem pemilu via ponsel ini, para pemilih nantinya hanya diizinkan memakai ponsel dengan SIM card khusus yang bisa melacak identitas pemilih. Identitas ini akan diverifikasi sebelum mereka bisa mengakses sistem voting.

Estonia, negeri berpenduduk 1,3 juta jiwa ini adalah salah satu negara yang paling tinggi adopsi internetnya. Estonia pula yang jadi negara pertama di muka bumi yang menyelenggarakan pemilu via internet di tahun 2005.

Untuk mencegah kecurangan, setiap pemilih dalam pemilu online tersebut diharuskan mempunyai kartu identitas khusus yang hanya bisa digunakan pada komputer yang telah ditentukan.


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/pemilu-via-ponsel-siap-dilaksanakan.html

Triwisaksana: PKS Harus Raih Suara Mayoritas Pemilu 2009

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana dalam diskusi dengan pengurus DPC PKS Pesanggrahan di sekretariat DPC PKS Pesanggrahan, Jalan Ulujami Raya Nomor 44, Ulujami, Pesanggrahan menargetkan perolehan suara mayoritas PKS di Jakarta pada Pemilihan Umum 2009 mendatang.

Triwisaksana (Bang Sani) menyebutkan bahwa patokan perolehan suaranya tidak lebih kecil dari perolehan suara pada Pilkada 2007, yaitu sebesar 42 persen. "Untuk memenangi Pemilu 2009 di Jakarta, kita harus ekstra kerja keras serta tingkatkan pelayanan dan pembelaan kepada masyarakat," katanya.

Sani juga menginformasikan bahwa kader-kader PKS di Jakarta masih memiliki komitmen dengan slogan bersih dan peduli, antara lain dibuktikan saat banjir akhir Januari lalu dengan mendirikan Posko Penanggulangan Bencana di 30 titik banjir serta pemotongan hewan kurban di seluruh DPC-DPRa termasuk DPC Pesanggrahan

Secara khusus Triwisaksana (Bang Sani) meminta pengurus DPC PKS Pesanggrahan untuk terus memberikan advokasi dalam masalah-masalah mendasar serta kepedulian kepada masyarakat di Kecamatan Pesanggrahan.

“Kita harus terus tingkatkan kepedulian kepada warga masyarakat di wilayah Kecamatan Pesanggrahan dengan membuka pintu informasi sebanyak-banyaknya untuk disampaikan kepada struktur diatasnya atau langsung ke anggota legislatif DPRD Jakarta,” ungkapnya


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/harus-raih-suara-mayoritas-pemilu-2009.html

PKS: FPI Bikin Parpol, Silakan Saja

JAKARTA. Rencana Front Pembela Islam (FPI) mendirikan partai politik (parpol) ditanggapi dingin oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Silakan saja kalau memang mereka ingin mendirikan partai, toh dari dahulu juga kan bebas siapapapun bisa mendirikan partai," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada okezone via telepon, Jumat (12/12/2008).

Dikatakan sebelumnya, FPI mendirikan parpol jika parpol Islam yang ada tidak mampu membela hak-hak Islam. "Hal terpenting untuk umat saat ini bukan untuk menambah partai tapi yang penting adalah membangun ukuwah dan bersinergi. Ini yang belum terjadi," tuturnya.



Namun begitu, Tifatul menegaskan, PKS telah melakukannya ukuwah dan silaturahmi yang dimaksud. "Kami telah melakukan ukuwah dan silaturahmi tersebut kan?" tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, menurut hasil Munas FPI, ormas Islam ini siap mendirikan parpol jika parpol berbasis Islam yang telah ada dianggap tidak mampu membela hak-hak Islam. (lsi)


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/fpi-bikin-parpol-silakan-saja.html

Melawan Lewat Poros Tengah

Aliansi politik poros tengah kembali mengapung. Pencetusnya kurang lebih sama: figur penting Muhammadiyah. Yang dirayu adalah partai-partai politik Islam. Bukankah PKS sebelumnya telah mengusung rencana koalisi tengah?

Petinggi PP Muhammadiyah tampaknya ditakdirkan sebagai pencetus poros tengah. Bila poros tengah pada Sidang Umum MPR 1999 muncul dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah M Amien Rais, kini gagasan tersebut kembali dihidupkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin.

Hampir tidak ada perbedaan antara poros tengah jilid I dan jilid II. Artinya, poros tengah ini berpijak pada suara partai politik berasas dan berbasis Islam. Efektifkah romantisme politik 1999 tersebut? Bukankah poros tengah menyisakan trauma politik yang menyakitkan di internal politisi Islam? Apakah hanya asas Islam yang menjadi perekatnya?

Pikiran Din atas poros tengah tidak terlepas dari syarat pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% yang dinilai memberatkan bagi partai politik Islam. Meski demikian, guru besar politik Islam UIN Syarif Hidayatullah tersebut menegaskan, koalisi tersebut harus berpijak pada koalisi visi strategis, bukan koalisi pragmatis.

Syarat persentase pengajuan capres dengan 20% suara kursi parlemen atau 25% suara sah nasional dinilai sangat berat bagi parpol Islam. Sehingga Din berharap akan muncul poros tengah baru yang akan menyatukan seluruh partai politik Islam.

“Poros tengah jilid II harus berpijak pada koalisi strategis, bukan kepentingan pragmatis,” katanya kepada INILAH.COM, Kamis (11/12) di Jakarta. Dengan kondisi ini pula, Din seperti ingin menepis kelamnya poros tengah pada 1999 lalu.

Di era reformasi ini, kata Din, ada pencabangan dan fragmentasi yang ditandai dengan banyaknya parpol-parpol Islam maupun yang berbasis massa Islam. Sehingga, ia berharap, parpol-parpol seperti PPP, PBB, PKS, PKNU, PNUI, PKB, PMB, dan PAN tidak terpecah-belah.

“Mereka mendasarkan diri agar Islam jangan dijadikan sebagai sebuah politik sektarian dan jangan sampai keberagaman menjadi kelemahan,” ujarnya.

Apakah poros tengah untuk menjegal kenaikan SBY atau Megawati yang dalam beberapa survei sebagai capres yang memiliki elektabilitas yang tinggi? Din menampiknya. Menurut dia, bisa saja poros tengah dapat memilih kembali SBY atau Mega dalam Pilpres 2009 mendatang. “Jadi poros tengah ini sama sekali tidak mendasarkan pada upaya anti-SBY atau Mega,” tegasnya.

Gagasan poros tengah seperti menyusul gagasan serupa dengan label koalisi tengah, koalisi yang terbangun dari jajaran partai politik kelas menengah untuk memajukan calon alternatif selain SBY maupun Mega dalam Pilpres 2009 mendatang. Di koalisi tengah, tidak terpaku apakah partai politik tersebut Islam atau tidak.

“Jika memang koalisi tengah kuat, bisa saja koalisi ini bisa meninggalkan SBY atau Mega,” kata Presiden PKS, Tifatul Sembiring kepada INILAH.COM dalam sebuah kesempatan.

Koalisi tengah, disebut-sebut akan sukses jika PKS menjadi komandan. “PKS dapat mempelopori koalisi tengah. Ini pula akan memberi citra positif bagi PKS dari partai eksklusif menjadi partai inklusif,” kata peneliti Charta Politik, Burhanudin Muhtadi, dalam diskusi di PSIK Universitas Paramdina, akhir pekan lalu.

Meski berpijak pada parpol Islam, menurut Din, poros tengah dapat membuka diri dengan parpol lainnya. “Lingkaran-lingkaran politik Islam setelah kuat baru bisa melakukan koalisi dengan parpol-parpol lain. Tapi kalau mau jalan masing-masing silakanlah,” ujarnya.

Pengamat politik dari Cides, Indria Samego menilai keberadaan poros tengah dapat memecah kebuntuan kepemimpinan nasional. Sebagaimana dimaklumi, hingga empat bulan menjelang Pemilu 2009 ini, SBY maupun Mega menjadi cukup dominan sebagai capres paling populer dan memiliki elektabilitas tinggi. “Saya kira poros tengah jilid II agar pertarungan di Pilpres 2009 lebih fair. Karena saat ini seolah-olah didominasi SBY dan Mega saja,” tegasnya.

Meski demikian, Indria menyarankan, poros tengah harus melalui pemikiran yang panjang agar tidak seperti 1999 lalu. “Dengan dorongan NU dan Muhammadiyah sebagai mediator, proros tengah dapat menjadi alternatif atas kebuntuan saat ini,” katanya.

Poros tengah atau koalisi tengah seperti oase di tengah kegersangan politik nasional menjelang Pemilu 2009. Desakan calon alternatif selama setahun terakhir ini tampak tak membuahkan hasil. Kehadiran gagasan koalisi tengah atau poros tengah menjadi pemantik hadirnya calon presiden alternatif.


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/melawan-lewat-poros-tengah.html

M Anis Matta : Seluruh Doanya Terkabulkan

''Berdoalah pada-Ku, maka akan Ku kabulkan.'' Janji Allah dalam Alquran itu dirasakan betul oleh Sekretaris Jenderal Partai Keadlilan Sejahtera (PKS) , M. Anis Matta. Menurut pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 28 September 1968, saat menunaikan ibadah haji pada 1996 lalu, seluruh doa-doa yang diucapkannya di Tanah Haram langsung diijabah Allah.

Pengalaman hajinya 12 tahun lalu itu, Anis mengaku pergi atas undangan pemerintah Arab Saudi. Selain sebagai jamaah haji, ia sekaligus diamanahkan memberikan tausiyah saat di Arafah.Saat pertamakali menginjakkan kakinya di Masjidil Haram, di depan Ka’bah, Anis merasa terharu melihat betapa dahsyatnya ritual persaudaran ketika umat Muslim berhaji. ''Sekarang, hampir lima juta Muslim berhaji dan setiap tahun terus bertambah. Subhanallah, bayangkan doa Nabi Ibrahim secara terus menerus selalu dikabulkan,'' kata Anis.

Rasa persaudaraan dari umat Muslim sangat dinikmatinya ketika berhaji. Ia membayangkan, petani miskin di Indonesia rela menabung bertahun-tahun, menjual ternak, tanah, dan benda berharganya hanya untuk menunaikan rukun Islam kelima ini. ''Bayangkan, orang kampung punya passport, merasakan teknologi canggih, berkunjung ke luar negeri,'' ujarnya. Menurutnya, semua itu tak akan dilakukan jika tak ada perintah untuk pergi haji. ''Ibadah ini merupakan simbol persaudaraan sesama Muslim yang tidak dimilik agama lain'' ujarnya.

Pria yang selalu terobsesi memliki perpustakaan besar ini, menceritakan, saat dirinya berada di Multadzam, di salah satu tempat yang dimuliakan itu, Anis menghiba, terpekur, meminta kepada Allah tentang segala keinginan yang masih terpendam di lubuk hatinya. ''Alhamdulillah, pada kenyataannya tidak ada satu doa yang saya ucapkan saat di Multadzam yang tidak dikabulkan. Seluruh doa saya begitu cepat diijabah Allah,'' tuturnya.

Doanya yang diijabah itu antara lain, ia memohon agar mampu memberangkatkan kedua orangtua dan istrinya ke Tanah Haram. Doa itu langsung dikabulkan tepat satu tahun setelah Anis bermunajat. Doa berikutnya adalah keinginannya untuk melakukan napak tilas di negara-negara pusat penyebaran Islam. Kala itu ia memohon pada sang Khalik. ''Ya Allah, saya banyak membaca sejarah Islam. Mencoba memahami sejarah nabi. Saya rindu dan ingin ke seluruh negeri tempat penyebaran agama-Mu,'' ujarnya.

Tak pernah diduga sebelumnya, seperti sebuah mimpi, kini ia pun telah menjangkau tempat-tempat bersejarah itu sesuai peta penyebaran Islam yang dimilikinya. Dari Timur Tengah hingga pelosok Afrika. Kerinduanya menggali zaman peradaban Islam telah terobati. Ia pun diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan umrah dua hingga tiga kali setiap tahun.

Pria yang kini berorientasi dapat memberikan kontribusi dalam membangun peradaban dan mengharap Indonesia menjadi guru peradaban ini juga berhasil merengkuh mimpi-mimpinya yang lain. Di Multadzam, suami dari Anaway Irianti Mansyur ini mengaku kerap melafadzkan salah satu doa penting yang pernah dipanjatkan Nabi Ibrahim.

Isi doa yang juga dibadikan dalam Quran itu meminta pada Allah agar selalu dijadikan sebagai hamba yang rindu untuk mendirikan shalat. Begitu pun dengan para keturunannya. ''Alhamdulillah, saya merasakan sampai sekarang anak-anak saya selalu mendirikan shalat dan rajin beribadah,'' kata ayah dari enam putra putri ini.

Haji, menurutnya, selain untuk memenuhi kebutuhan rohani juga sebagai pelajaran untuk mengenang perjalanan awal adanya manusia sejak Nabi Adam. Merefleksikan perjuangan Nabi Ibrahim, Ismail, dan Nabi Muhammad. c68


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/m-anis-matta-seluruh-doanya-terkabulkan.html

Mahmudz Sidhiq: Tidak Ada Faksi, Kami Solid

INILAH.COM, Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah telah terjadi faksi-faksi dalam tubuh mereka seperti yang dituduhkan mantan aktivis PKS Umar Hamdani. Direktur Lingkar Studi Islam dan Kultur (LSIK) itu justru dianggap sebagai orang yang tidak mengerti PKS.

"Tidak ada faksi-faksi dalam PKS. Sebagai partai dakwah semua ada kesatuan orientasi mulai dari kepemimpinan dan keputusan. Inikan seperti orang bermain bola. Dalam satu tim pasti ada anggota yang bertabrakan," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq ketika dikonfirmasi INILAH.COM,, Rabu (10/12).

Mahfudz menjelaskan soliditas PKS terlihat dari kesatuan keputusan yang diterapkan. Semua keputusan yang diambil merupakan keputusan secara kolektif, tidak berdasarkan keinginan orang per orang. Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi, berwenang dalam memberikan persetujuan apakah keputusan itu diperbolehkan atau dilarang.

"Jika ada perbedaan itu biasa, tetapi Majelis Syuro yang memutuskan dan terikat, harus dilaksanakan keputusan itu dengan baik. Begitu juga dari kepemimpinan, suatu hal yang wajar jika terjadi perbedaan dalam tahap praktis," tegas Mahfudz lagi.

Tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh Umar Hamdani bukanlah yang pertama. Pada Pilpres 2004 yang lalu saja, ujar Mahfudz, PKS dikatakan telah terbagi dua yakni ada yang mendukung Amien Rais dan ada yang pro kepada Wiranto sebagai presiden.

"Tidak masalah dengan segala pernyataan orang lain (Umar Hamdani). Mereka tidak mengerti dan memahami bagaimana di PKS sendiri," ucapnya.

Mahfudz juga membantah bahwa salah satu kader PKS Daud Rasyid keluar atau mengundurkan diri. Daud Rasyid, ujarnya, tetap bergabung, hanya sedang sibuk dengan kegiatan mengajar sebagai dosen. "Politik tidak dijadikan satu-satunya ladang pengabdian. PKS mendorong kader-kadernya di berbagai bidang kehidupan," tukasnya.

Ketika ditanyai apakah pernyataan Umar merupakan benih-benih kekecewaan dari kader karena manuver-manuver politik PKS belakangan ini selalu membuat kontroversi dari berbagai pihak, Mahfudz mengatakan bahwa PKS tidak ingin bekerja berdasarkan keinginan masyarakat atau konstituen yang terkadang tidak sesuai dengan visi dan misi partai.

Ia mencontohkan iklan delapan pahlawan PKS beberapa waktu lalu. Sebetulnya iklan itu berangkat dari sikap politik PKS yang ingin membangun kekuatan politk jauh dari konflik.

"Sebagai generasi muda PKS tidak ingin melanjutkan konflik yang berkepanjangan dari masa lalu. Masyarakat tentu perlu diberikan penjelasan. Jangankan hal-hal yang buruk saja menuai kontroversi apalagi hal-hal baru yang ingin disampaikan oleh PKS. PKS tetap solid," pungkasnya.

Cara Cerdas Berkampanye

KAMPANYE Pemilu 2009 secara resmi sudah dimulai 8 Juli 2008. Inilah pemilu dengan rentang waktu kampanye terpanjang dalam sejarah pemilu di Indonesia yang digelar sejak 1955, yaitu selama sembilan bulan.

Akan tetapi, hampir semua partai politik peserta pemilu masih gagap memanfaatkan masa kampanye yang panjang tersebut. Waktu kampanye sudah lima bulan lebih terlewatkan begitu saja tanpa ada kegiatan partai yang berarti.

Sesungguhnya, partai telah gagal menggunakan separuh masa kampanye untuk mensosialisasikan visi dan misinya. Penyebab utamanya adalah partai tidak mampu memilih model kampanye yang dibolehkan undang-undang.

Merujuk pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, terdapat beberapa cara berkampanye. Yaitu, melakukan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kampanye media cetak dan media elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada publik, pemasangan alat peraga di tempat umum, dan rapat umum.

Di luar rapat umum, model kampanye yang diatur UU Pemilu itu dilakukan tiga hari setelah penetapan peserta pemilu dan berakhir sampai dimulainya masa tenang menjelang pemilu dilaksanakan. Pelaksanaan kampanye dengan metode rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Masa tenang sendiri berlangsung selama tiga hari sebelum tanggal pemungutan suara yang digelar 9 April 2009.

Model kampanye rapat umum seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya harus ditinggalkan. Partai politik yang cerdas pasti telah meninggalkan metode kampanye pengerahan massa itu. Pengalaman mengajarkan bahwa massa berkumpul pada saat rapat umum hanya untuk menikmati hiburan dangdut, bukan untuk menyimak sosialisasi visi dan misi partai.

Selain itu, agaknya partai tidak bisa lagi mengandalkan mesin partai sekalipun sang mesin bertebaran hingga tingkat desa dan kelurahan. Zaman telah berubah. Mesin partai itu hanya bermanfaat untuk kelengkapan administrasi partai agar lolos verifikasi sebagai peserta pemilu. Tidak lebih dari itu.

Bukan hanya pengerahan massa yang harus ditinggalkan. Berkampanye door to door pun bukanlah pilihan cerdas. Tidak cerdas, dan kuno.

Boleh percaya boleh tidak, berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia, mesin partai kalah bersaing dengan media massa.

Maka, suka atau tidak suka, jika ingin memenangi persaingan dalam Pemilu 2009, partai politik harus bersosialisasi lewat media massa. Partai Demokrat dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sejauh ini sudah memetik buah sosialisasi lewat media massa. Setidaknya, menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia, Partai Demokrat sudah bisa bercokol di partai papan atas dan Gerindra menjadi ancaman bagi partai-partai papan tengah.

Separuh waktu telah terbuang percuma. Akan tetapi, belumlah terlambat bagi partai peserta pemilu untuk melaksanakan kampanye yang cerdas dan efektif. Terbentang cara yang mahal, tetapi partai mestinya juga tertantang untuk 'menemukan' cara-cara berkampanye yang kreatif, yang hemat biaya.

Kecerdasan dan kreativitas memilih model kampanye adalah awal meraih keberhasilan maksimal dalam Pemilu 2009. Hanya partai yang cerdas dan kreatif itulah yang bakal dilirik pemilih dalam pemilu yang tinggal 70 hari lagi.