3 Menteri PKS Jadi Jualan Politik Hidayat

INILAH.COM, Makassar. 3 Menteri di pemerintahan SBY-JK saat ini, jebolan PKS menjadi 'jualan' politik Hidayat Nurwahid. Ini dibuktikan dari ucapan anggota Dewan Syuro PKS ini yang berkali-kali menyebutkan nama 3 menteri ini dalam tiap kesempatan.

“Dunia saat ini krisis tapi Indonesia mampu surplus beras. Siapa dulu dong menterinya dan dari partai mana?," ujar Hidayat menyanjung Menteri Pertanian Anton Apriyantono, salah seorang kader PKS.

Hal itu dikatakan Hidayat di sela-sela pertemuannya dengan kader-kader PKS usai Rapat Koordinasi (Rakor) PKS Sulsel, di Makassar Minggu (23/11).

Selain Menteri Pertanian, juga ada Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Yusuf Asy’ari dan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault. Menurut Hidayat, tidak ada satu pun kebijakan yang dikeluarkan dua Menteri kader PKS ini yang melahirkan rasa ketidaknyamanan ataupun tindakan diskriminatif.

“Pernahkan anda mendengar Menpera dan Menpora hanya mengurus orang muslim saja dan mengabaikan orang non muslim? Pernahkah anda mendengar perumahan untuk kaum muslim lebih diperhatikan? Saya pikir itu sama sekali tidak pernah,” tandasnya.

Bukan hanya kepemimpinan eksekutif di tingkat nasional, kader-kader PKS juga masih banyak yang tersebar di legislatif seperti yang terjadi di DPRD DKI yang dominan diisi oleh kader PKS. Menurutnya, tidak ada satu pun kebijakan yang dilahirkan membuat masyarakat ketakutan. Demikian halnya di eksekutif di tingkat lokal seperti di Depok yang tampuk kepemimpinannya di tangan orang PKS.

“Di Depok kita tidak pernah temukan Peraturan Daerah yang diskriminatif misalnya usaha hanya bisa dibuka oleh kalangan muslim,” tambah Hidayat.

Anggota Dewan Syuro PKS ini menceritakan jika satu kali kesempatan bertemu Lee Kuan Yew yang menanyakan tentang masa depan Indonesia jika PKS jadi pemenang. Hidayat mengaku menjawab bahwa pertanyaannya kurang tepat karena faktanya PKS sudah jadi pemenang sekalipun baru di beberapa tempat. Baik di lembaga legislatif maupun eksekutif dan di tingkat lokal maupun nasional.

Menurut Hidayat, keberadaan kader PKS di beberapa tempat dan posisi bisa berbuat sebanyak-banyaknya. Olehnya, di masa mendatang, kehadiran PKS bisa lebih meralisasikan lagi kemaslahan bangsa dan mewujudkan solusi alternatif di tiap permasalahan bangsa.

“Keberadaan PKS di beberapa tempat dan posisi sesungguhnya bisa berbuat kemaslahatan sebanyak-banyaknya. Dan kita berharap agar tidak membuat kita lengah karena keberadaan PKS dalam rangka menyebarluaskan dakwah,” tutur Hidayat.

Setelah dari Makassar, Hidayat bermaksud bertolak ke Palu,


Sumber: Inilah.Com
http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6303

Haji Terbengkalai, PKS Kecam Depag

INILAH.COM, Jakarta. PKS mengecam kinerja Departemen Agama yang melalikan nasib jemaah haji. Kisruh transportasi bus jamaah asal Indonesia di Saudi Arabia adalah salah satu buktinya. Karenanya Depag harus segera mengkaji ulang soal plafon pondokan jamaah haji Indonesia.

Anggota Fraksi PKS di Komisi VIII DPR, DH Al Yusni, mengatakan selama ini Depag selalu berkilah untuk mendapatkan pondokan yang lebih dekat plafonnya jauh dari (plafon) jamaah negara lain, yaitu sekitar 2.000 riyal, lebih kecil dari negara lain.

"Jadinya kita sekarang rata-rata jauhnya (pondokan) 10 km. Imbasnya lokasi pondokan jamaah jauh dari Masjidil Haram," katanya kepada INILAH.COM, Jakarta, Minggu (30/11) malam.

Dengan kenaikan plafon pondokan itu, lanjut Al Yusni, jamaah haji dipastikan akan memaklumi. Asal, kenaikan itu dilakukan dengan terbuka.

"Kalau transparan saya kira jamaah akan memahaminya. Jangan sampai menekan biaya tapi kenyamanan dikorbankan," ujar Al Yusni.

Alasan untuk menaikkan plafon pondokan, tambah pria asli Betawi ini, karena pelaksanaan haji pada 6 hingga 12 Desember 2008 merupakan puncak kepadatan.

"Pada hari-hari itu bus dipastikan tidak akan efektif. Pasti akan sia-sia saja kita banyak menyewa bus," kata Anggota Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1430 H/ 2009 mendatang.

Al Yusni mengingatkan, Depag harus memperhatikan sisa waktu haji ke depan agar bisa efektif. Sebab, selama ini jumlah bus berjumlah 620 dibandingkan dengan petugas haji yang berkisar 200.

"Ini pasti akan menimbulkan masalah besar. Ini merupakan jumlah bus terbanyak dalam sejarah perhajian Indonesia. Tapi tampaknya Depag belum siap. Nah mumpung masih ada sisa haji cukup banyak, sekarang saatnyalah Depag memikirkan jalan solusinya," pinta dia. [jib]


http://smsplus.blogspot.com/2008/11/haji-terbengkalai-pks-kecam-depag.html

Tim Kreatif PKS Jaksel Bikin Video Klip Caleg

PK-Sejahtera Online. Tidak mau ketinggalan dengan kreativitas tim kreatif DPP PKS yang membuat iklan PKS fenomenal, Tim kreatif DPD PKS Jakarta Selatan yang merupakan bagian dari Humas, melakukan hal serupa.

Namun bukan iklan yang menelan biaya besar yang mereka kerjakan, melainkan video klip tanpa biaya.

Pembuatan klip ini tidak memakan biaya sama sekali. Karena Tim Kreatif bekerja dengan sukarela, menumpahkan ide dan gagasan, dan menuangkannya dalam sebuah tayangan yang cukup memukau.

Meski berbeda cerita, namun kedua karya ini, sama-sama berfungsi untuk lebih memperkenalkanPKS kepada masyarakat.

Video klip caleg di buat dalam dua versi, yaitu versi caleg DPR RI daerah pemilihan Jakarta Selatan dan versi caleg DPRD DKI Jakarta asal dapil Jakarta Selatan.

Kedua klip ini berisi foto dan biodata masing-masing caleg baik pusat maupun propinsi. Dengan berlatar instumentalia tembang hits grup band papan atas, Coklat, bertajuk Bendera, dan lantunan nasyid milik Shoutul Harokah, membuat klip ini semakin enak untuk dinikmati.

Tak hanya itu, Tim Kreatif PKS Jaksel juga mengupload kedua klip tersebut ke situs video terkenal, youtube. Klip caleg PKS DPR RI asal dapil Jakarta Selatan dapat dilihat di alamat http://www.youtube.com/watch?v=ST6yP0A2848&feature=channel sedang klip caleg propinsi DKI Jakarta asal dapil Jakarta Selatan dapat dilihat di http://www.youtube.com/watch?v=qYViDRaYhgI (adine)


http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6326

PKS Kumpulkan Jubir Partai

PK-Sejahtera Online. DPD PKS Jakarta Selatan menggelar Konsolidasi Humas DPD, DPC dan DPRa se Jaksel, Ahad (23/11), di Sekretariat DPD Jaksel. Acara ini bertujuan Untuk mensinergikan kerja-kerja kehumasan di tingkat daerah hingga tingkat ranting.

Hadir dalam acara ini, Ketua Badan Humas DPW PKS DKI Jakarta, Dedi Supriadi. Dalam sambutannya Dedi mengatakan bahwa humas memiliki peranan penting dalam membentuk citra positif suatu lembaga. Terlebih lembaga tersebut adalah suatu partai, maka Humas berada di barisan terdepan dalam meningkatkan kesan positif di masyarakat.

“Menjelang pemilu 2009, di mana setiap partai berlomba untuk menjadi yang terbaik dan terkenal, maka kerja-kerja kehumasan mutlak diperlukan dalam rangka menarik simpati masyarakat luas,” jelas Dedi.

Karenanya, lanjut Dedi, penguasaan ide-ide kreatif untuk mempengaruhi publik ditambah dengan kerja sama yang baik dengan pihak media, akan membuat PKS menjadi lebih terkanal.

“Meski menuai kontroversi, iklan PKS yang secara periodik ditayangkan kemarin, memperoleh eksposur yang luar biasa,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, digelar diskusi tentang langkah kongkrit kerja-kerja kehumasan yang dapat dilakanakan di DPC dan DPRa. Dari sharing tersebut, dihasilkan kesepakatan untuk meningkatkan up load berita di website Jaksel dan akan dibuat buletin di 10 DPC yang akan terbit setiap satu bulan sekali. Selain itu, juga akan di buat mading di 60 DPRa di Jakarta Selatan yang contain-nya akan diperbaharui setiap pekan. (adine)


http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6310

PKS Siapkan Sejuta Kejutan Baru?

INILAH.COM, Jakarta. Seabreg langkah telah diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Semuanya mengejutkan. Semua membuka mata tentang soliditas dan kreativitas PKS. Langkah apa lagi yang akan diapungkan mereka?

PKS memang tak ada matinya. Ada saja tindak dan langkah mereka yang menghangatkan konstelasi politik nasional. Banyak yang dongkol dan mengejek. Tapi, dalam hati mereka, pasti ada satu pengakuan, betapa dinamisnya partai politik yang satu ini.

Dalam beberapa minggu terakhir, masyarakat luas memperbincangkan iklan PKS yang menyertakan mantan presiden Soeharto dan para pahlawan nasional. Juga publik memperdebatkan langkah PKS memberikan penghargaan bagi 100 pemuda berprestasi, meski menuai kontroversi. Semua itu dilihat sebagai menguatnya arus perubahan dalam PKS.

Sebelumnya, pada bulan Februari 2008, PKS juga melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Denpasar, Bali. Dalam Mukernas, PKS menyatakan diri sebagai partai yang terbuka.

Gambaran di atas menunjukkan terjadinya perubahan di tubuh PKS. Mereka berubah dari partai yang eksklusif menjadi partai inklusif dan terbuka.

Benarkah? Perdebatan di kalangan analis politik dan kaum terpelajar mengenai inklusivisme-eksklusivisme di PKS, merebak di ruang kampus, hotel, sampai warung kopi. Umar Hamdani, aktivis muda PKS dan Direktur Lingkar Studi Islam & Kultur (LSIK) Jakarta melihat beragamnya pandangan itu tak lepas dari adanya perbedaan antara PKS dan parpol lain.

Yang membedakan PKS dengan partai lain, kata Umar, adalah soliditas kader dan militansi keislamannya. “PKS awal terkesan kental dengan kosa kata jihad dan sering dikaitkan dengan pembelaan terhadap negara-negara Timur Tengah,” kata Umar, yang juga periset Islam dan politik di PSIK Universitas Paramadina.

Selain itu, kata Moh Shofan MA dari Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, PKS juga sering mengadakan acara-acara seminar dan perekrutan kader melalui metode yang tidak jauh berbeda dengan partai-partai lain. Padahal, PKS awal adalah gerakan eksklusif dan memiliki metode khusus dalam rekrutmen kader.

Fenomena itu, dalam sebuah gerakan (politik) yang berideologi agama, wajar adanya. PKS sadar agama adalah lahan yang paling bisa mengikat massa.

PKS awal dapat digerakan dengan semangat kader yang kuat karena kader sendiri yang melahirkan partai tersebut. Dalam konteks Indonesia, PKS adalah sebuah gerakan yang cukup lama dipersiapkan. Mulai dari penanaman ideologi sampai permasalahan keseharian tentang keluarga. Semuanya berada dalam soliditas antar kader.

Namun sejak 2004 PKS mulai berperan lebih luas, dari mulai parlemen sampai pemerintahan. Mulai saat itu, para elit PKS menyesuaikan kondisi kematerian, kebendaan. “Padahal, pada tahap awal, para tokoh PKS hidup sederhana karena gerakan ini menamakan diri gerakan dakwah yang kental dengan nilai-nilai Islam. Termasuk yang paling kentara adalah persaudaraan (ukhuwah) dan kesederhanaan (qanaah, tawadhu’, zuhud),” kata Umar.

Perubahan secara materi itulah yang mengikis semangat kader muda PKS. “Situasinya menuju pengeroposan partai. Itu jika PKS mau menyadari,” kata Moh Shofan, alumnus Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

PKS tampaknya terus bergerak sembari melakukan refleksi dan mawas diri. Kini seabreg manuver sedang dipersiapkan lagi untuk meramaikan Pemilu 2009. Dahsyat lagi, barangkali. [I4]


Sumber: Inilah.Com

PKS Khawatirkan Teror Mumbai Pengaruhi Citra Islam

Jakarta (ANTARA News). Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI, Mutammimul Ula, di Jakarta, Sabtu, menyatakan, pihaknya mengkhawatirkan aksi teroris di Mumbai, India yang menewaskan lebih 100 orang bisa mempengaruhi citra Islam.

"Apalagi, serangan teroris itu, yang menurut khabar terbaru menewaskan 130-an orang dan 300-an lainnya luka-luka, dilakukan kelompok tak dikenal dengan menamakan diri `Deccan Mujahadeen`, yang nota bene berbau Islam," ujarnya.

Dari kondisi ini, menurutnya, publik bisa memandang Islam masih identik dengan terorisme.

Namun yang pasti, lanjutnya, aksi teror di Mumbai, India, itu juga juga menandakan, tindakan terorisme internasional tidak meredup.

"Malahan, intensitas maupun kualitas terorisme semakin meningkat," tambahnya.

Mutammimul Ula atasnama fraksinya mengungkapkan simpati dan dukacita mendalam untuk India.

"Karena sejak beberapa bulan lalu, India berkali-kali dijadikan sasaran aksi terori kelompok pemberontak dan ekstrimis," ungkapnya.

Terakhir, ujarnya, terjadinya rentetan ledakan di Timur Laut India yang menewaskan 50 orang, dilakukan kelompok separatis.

"Pertengahan September lalu juga sedikitnya 20 orang tewas akibat rentetan bom di New Delhi. Karenanya, dengan adanya aksi teror Mumbai yang menewaskan ratusan korban jiwa itu, sekali lagi prihatin dan menyatakan dukacita mendalam," kata Mutammimul.(*)


http://smsplus.blogspot.com/2008/11/pks-khawatirkan-teror-mumbai-pengaruhi.html

RS.Mitra Internasional Beri Sangsi Perawat Jilbab

Rumah Sakit Mitra Internasional (RSMI) menegaskan tidak akan mengizinkan karyawannya berjilbab hingga adanya peraturan yang sah mengenai jibab. Dengan begitu, karyawati yang masih mengenakan jilbab sebelum 1 Januari 2009 dianggap melanggar PKB dan dikenai sanksi. Perlukah Umat Memboikot RS ini, karena sudah menghina aqidah umat ?....

Rumah Sakit Mitra Internasional (RSMI) menegaskan tidak akan mengizinkan karyawannya berjilbab hingga adanya peraturan yang sah mengenai jibab.

Hal ini dinyatakan Warno Hidayat, manajer SDM RSMI Jatinegara Jakarta Timur, Selasa (24/11).

Dalam masa transisi aturan, Warno dan Yani mengimbau karyawati untuk berpijak pada PKB yang ada. Mereka yang berjilbab diminta melepas jilbab di tempat kerja sebelum aturan PKB berubah. Warno mengajukan alibi pasal 30 ayat 1 dalam PKB. Lagi-lagi, ia juga menegaskan kembali soal patient safety yang melandasi keputusan pemakaian jilbab di RSMI. ''Kami berharap pihak-pihak yang tidak puas dapat meninggikan toleransi,'' paparnya.

Ia menerangkan, tidak satu pun peraturan RSMI yang melarang pemakaian jilbab. ''Tidak ada larangan memakai jilbab. Yang ada hanya pengaturan seragam kerja,'' kilah Warno.

Warno menegaskan, pihak manajemen RSMI bersikap responsif terhadap aspirasi karyawati. Warno melanjutkan hanya saja pihak RSMI membutuhkan waktu untuk menyelaraskan seragam kerja agar sesuai dengan apa yang ia sebut sebagai International Infection Control Standard.Warno mengaku, pihak manajemen RSMI telah mengadakan rapat dengan Serikat Pekerja RSMI, Senin, 17 November 2008 lalu. Di akhir rapat, kedua belah pihak sepakat mengenai pembolehan pemakaian jilbab per 1 Juli 2009. Ia juga mengklaim pihak RSMI yang mengundang pihak karyawati Senin kemarin (24/11).

Dalam pertemuan tersebut karyawati RSMI menuntut tiga hal. Pertama, meminta pembolehan pemakaian jilbab dimajukan dari 1 Juli 2009 menjadi 1 Januari 2009. Kedua, mereka mengimbau pihak manajemen RSMI membolehkan pihak yang telah mengenakan jilbab untuk tetap berjilbab dalam masa transisi aturan. Dan ketiga, pihak karyawati menyatakan bersedia menanggung biaya perubahan penyeragaman pakaian kerja.

Warno menjelaskan, pihak manajemen RSMI akan memberlakukan masa percobaan pemakaian seragam jilbab per 1 Januari 2009. Sementara, pembolehan pakaian kerja jilbab resmi dimulai pada 1 Juli 2009. ''Sebenarnya keputusan ini tidak ada kaitan dengan tuntutan mereka. Kami sudah memikirkannya sejak lama,'' ujar Warno. Deputi CEO RSMI Jatinegara, dr Handayani, menegaskan RSMI merupakan institusi yang mengutamakan patient safety.

Ia menyebut RSMI perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak lain mengenai perubahan seragam kerja. HICMAR, salah satu perusahaan konsultan independen yang ia sebut sebagai salah satu pihak yang akan dimintai pertimbangan.

Dengan begitu, karyawati yang masih mengenakan jilbab sebelum 1 Januari 2009 dianggap melanggar PKB dan dikenai sanksi.


Dari informasi yang didapat Republika>, larangan pemakaian jilbab di lingkungan RSMI telah berlangsung lama. Pascatahun 2000, dalam proses penerimaan karyawannya, pihak SDM RSMI memberikan peringatan lisan mengenai pemakaian jilbab. Namun, dari tahun ke tahun jumlah karyawati yang berjilbab terus bertambah. Enam karyawan yang dijatuhi SP hanya sebagian kecil dari 60 persen karyawati berjilbab di rumah sakit.

Karena adanya larangan pemakaian jilbab, rata-rata karyawati hanya memakai jilbab saat berangkat dan pulang kerja. Sementara di gerbang masuk RS, biasanya mereka langsung melepas jilbab karena ada aturan yang mengharuskan karyawan mengisi absensi tanpa mengenakan jilbab.Satu demi satu pegawai yang selama ini membongkar pasang jilbabnya di lokasi kerja mulai mengenakan jilbab ketika bekerja. Senin, 17 November 2008, tak lama setelah menjatuhkan surat teguran kepada seorang karyawati yang berjilbab, Presdir RSMI, Jusup Halimi, mengeluarkan surat keputusan. Isi surat tersebut ialah karyawati berjilbab diperbolehkan mengisi absensi tanpa melepas jilbab. Kedua, Jusup menjanjikan mulai 1 Juli 2009 seluruh karyawati muslim di RSMI diperbolehkan mengenakan jilbab.



Ditempat terpisah Anggota Komisi Agama, Sosial dan Perempuan DPR RI dari F-PKS Yoyoh Yusroh mengatakan Undang-Undang Dasar 45 telah menjamin setiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya. Karenanya siapa pun termasuk karyawan memiliki hak untuk mengenakan jilbab dalam menjalankan pekerjaan mereka tanpa kecuali.

"Sudah tidak jamannya lagi pekerja dilarang berjilbab, itu hak asasi setiap orang apalagi Undang-Undang Dasar Pasal 29 ayat 2 telah menjamin hak beragama setiap orang, kalau masih ada yang melarang (orang berjilbab) berarti dia telah melanggar konstitusi" kata Yoyoh di hadapan belasan perawat dan karyawan Rumah Sakit Mitra Internasional dan Medistra yang berkunjung ke Fraksi PKS

Belasan perawat dan karyawan rumah sakit swasta ini meminta bantuan Fraksi PKS untuk memperjuangkan nasib mereka yang harus mengalami diskriminasi dari manajemen rumas sakit lantaran berjilbab. Sebagian mereka mengaku telah dimutasi ke bagian lain karena menolak untuk melepas jilbab.

Yoyoh meminta agar para pemilik rumah sakit maupun perusahaan dapat menghormati dan menghargai setiap karyawan yang hendak menjalankan keyakinannya. Lagi pula tidak pernah ada bukti bahwa jilbab akan menurunkan kinerja seseorang. Dia pun berjanji untuk menindaklanjuti kasus pelarangan jilbab ini dalam waktu dekat. "Ke depan kasus seperti ini tidak boleh lagi terulang," ujarnya.


Sumber: Republika
http://smsplus.blogspot.com/2008/11/rsmitra-internasional-beri-sangsi.html

PKS Jaksel Cetak Kalender Caleg

PK-Sejahtera Online. Bila selama ini kalender yang beredar di masyarakat berisi gambar-gambar pemandangan, rumah ibadah, tempat-tempat bersejarah, bahkan artis, lain halnya dengan PKS Jakarta Selatan.

Menjelang pergantian tahun 2008 ke 2009, DPD PKS Jakarta Selatan membuat design kalender yang berisi caon anggota legislatif PKS DPR RI dan DPRD DKI Jakarta asal daerah pemilihan Jakarta Selatan.

Kalender 2009 ini sengaja dibuat untuk dapat mensosialisasikan caleg PKS baik pusat maupun daerah kepada masyarakat. Untuk periode perdana, telah dicetak 30.000 eksemplar dan siap disebarkan ke masyarakat di Jakarta Selatan.

“Kalender ini akan dibagikan oleh kader ke masyarakat pada saat direct selling yang rutin dilakukan tiap pekan,” tutur ketua DPD PKS Jakarta Selatan Drs. Khoiruddin, M.Sc.

Dalam kalender tersebut, foto-foto caleg DPR RI berlatar merah putih dengan symbol bulan sabit mengapit sekuntum padi dan kapas, yang melambangkan semangat PKS untuk menjadi mayoritas di parlemen. Sedangkan foto-foto caleg DPRD DKI Jakarta berlatar kuning yang merupakan salah satu warna PKS. (adine)

Soal Koalisi, PKS dan PDIP Belum Ada Keputusan Final

Denpasar. Wacana koalisi antara PDIP dengan PKS telah cukup lama mengemuka. Komunikasi politik antara kedua parpol itu juga telah dijalin dengan cukup serius. Namun hingga kini, masing-masing pihak belum mengambil keputusan final terkait kemungkinan koalisi tersebut.

"Sampai hari ini belum ada keputusan dari PDIP dan PKS, baik soal koalisi maupun capres-cawapres," ujar Ketua MPR yang juga anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat ditemui dalam acara Dialog Bersama PKS di Kafe De Surau, Jl Mahendradatta, Denpasar, Bali, Jumat (28/11/2008).

Hidayat menjelaskan, PKS telah memutuskan akan menentukan capres dan cawapresnya setelah Pemilu Legislatif. Partai akan menentukan 8 nominator yang akan diajukan sebagai capres. Perolehan suara akan menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan. "Kalau mencapai atau tidak mencapai 20 persen, PKS akan membuat keputusan terkait dengan hal itu," ucapnya.

Menurut Hidayat, koalisi antarpartai semacam PDIP dan PKS ini harus dijalin dengan komunikasi langsung, baik melalui Majelis Syuro maupun DPP. Dari hasil komunikasi para elite itu, kader-kadernya tinggal akan melaksanakan keputusan partai.

Terhadap dukungan partai lain terhadap PKS, Hidayat mengaku partainya akan mengapresiasi. "Kita mengapresiasi dukungan apapun terhadap PKS oleh partai-partai lain," ungkapnya.(sho/iy)


Sumber: DetikCom

PKS Taliban?

Tulisan I Made Artjana soal nasionalisme Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cukup menarik untuk ditanggapi. Dibandingkan dengan partai-partai Islam lain, PKS memang paling mendapat sorotan.

Banyak kalangan memang mencurigai partai yang berasal dari anak muda kampus ini mengusung agenda tersembunyi. Yang paling banyak dicurigai partai ini merupakan partai trans nasionalis dan mengusung semangat Pan Islamisme.

Karena itu para politisi lain secara diam-diam menjuluki mereka sebagai Taliban, merujuk pada kelompok pelajar di Afghanistan yang mengambilalih kekuasaan dan memberlakukan aturan-aturan Islam tradisional secara tegas.

Apakah kecurigaan mereka berdasar atau sekedar kecemburuan? Sebab partai ini secara fantastis mampu mengubah dirinya dari partai yang tidak lolos ET pada Pemilu 1999, menjadi salah satu pemenang Pemilu 2004?

Dibandingkan dengan partai-partai lain yang mengaku berazas Islam (PPP, PBR) atau partai yang berbau Islam (PAN dan PKB), langkah-langkah PKS memang sangat mencuri perhatian. Partai ini membawa berbagai perubahan dalam tradisi dan praktik politik di Indonesia.

Pada kampanye Pemilu 2004, massa PKS merebut simpati karena selalu tampil tertib dan santun. Mereka juga mempunyai ‘pasukan semut’ yang bertugas membersihkan sampah dari lokasi bekas kampanye. Beda dengan sejumlah massa partai yang acap tampil beringas dan menakutkan ketika menggelar kampanye.

Kekaguman orang kian berlanjut, ketika sejumlah anggota dewan dari sejumlah partai banyak terlibat dalam skandal korupsi dan skandal seks, para anggota PKS malah ramai-ramai mengembalikan uang suap. Di sejumlah daerah praktik serupa juga terjadi. Belum lama ini, di Kutai Kertanegara, Kaltim yang memiliki 43 orang anggota DPRD, 40 orang di antaranya diseret ke pengadilan karena korupsi. Hanya 3 orang yang tidak terlibat. Mereka adalah anggota Fraksi PKS.

Berbagai praktik politik ‘yang baik dan benar’ ini barangkali bisa menjelaskan mengapa kemudian sejumlah Pilkada dimenangkan oleh calon yang diusung PKS. Yang paling fenomenal adalah kemenangan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf pada Pilkada Jabar.

Sebelumnya jago PKS juga sempat mengguncang DKI. Dikeroyok oleh 20 partai, pasangan Adang-Dani yang diusung PKS hanya kalah tipis lawan Fauzi Bowo-Prijanto. Trend kemenangan itu juga berlanjut di sejumlah daerah. Barangkali dalam hal Pilkada, PKS hanya kalah dibanding Golkar dan PDIP. Dengan performans semacam itu wajar kalau keberadaan PKS menjadi diwaspadai oleh partai lainnya.

Kembali ke soal nasionalis atau tidak? Saya setuju dengan parameter yang digunakan oleh I Made Artjana terutama pada parameter ketiga yakni performans partai. Namun saya tidak hanya membatasi pada wilyah dimana PKS menang Pilkada, namun performans secara keseluruhan.

Ketika PKS menang pada Pemilu DKI, banyak yang khawatir akan lahir sejumlah Perda Syariah. Tempat hiburan malam ditutup, para pelacur diburu, dan minuman keras dilarang. Ternyata sampai saat ini tak ada Perda semacam itu. Yang membuat Perda Syariah justru Walikota Tangerang Wahyudin Halim yang notabene calon yang diusung Golkar. Begitu juga dengan Jawa Barat. Sejauh ini tak terdengar ada gerakan yang mengarah pada Islamisasi.

Yang kita bisa amati sekarang, justru terlihat ada kecenderungan PKS mulai bergerak ke kanan tengah. Ini misalnya terlihat ketika mereka menyatakan sebagai partai terbuka dalam Mukernas di Bali. Pilihan Bali sebagai tempat Mukernas pun sudah menyiratkan ada yang berubah pada partai ini. Acara-acara besar PKS juga tidak lagi didominasi dengan hiburan nasyid. Sejumlah band seperti coklat dan Nidji pernah tampil dalam perhelatan PKS. Irama rock malah lebih terasa dibandingkan nasyid.

Apakah mungkin kelompok Taliban yang melarang anak-anak wanita ke sekolah, membiarkan pertunjukan semacam itu, apalagi mengundangnya?

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PKS itu pasti, bukan tanpa kesengajaan. Seolah ingin menepis keraguan tentang nasionalisme mereka, saat ini kita bisa melihat atribut bendera putih seolah tak terpisahkan dengan mereka. Para petinggi partai, termasuk Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminudin selalu menggunakan simbol merah putih mencolok dibajunya.

Ketika memilih 100 orang pemimpin muda, ternyata PKS juga tidak hanya memilih figur yang dikenal dengan latar belakang Islam yang kental. Sejumlah tokoh muda dari partai lain, seperti PDI, PPP dan Golkar termasuk dalam deretan 100 nama tadi.

Apakah semua langkah tadi merupakan sebuah strategi menghilangkan jejak? Saya kira untuk sebuah partai yang mempunyai idiologi kuat seperti PKS tidak mungkin melakukan kompromi hanya untuk kepentingan-kepentingan semacam itu. Walaupun tidak lepas dari sebuah upaya untuk meraih suara sebanyak mungkin pada Pemilu 2009, langkah-langkah tersebut patut kita hargai.

Mencurigai kelompok lain atau mengklaim bahwa kita paling nasionalis dan yang lain tidak, adalah sikap yang berbahaya.


Billy Duta Adhyasta, billyadhyasta@gmail.com
http://smsplus.blogspot.com/