jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu
Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..
Minggu, 30 November 2008
3 Menteri PKS Jadi Jualan Politik Hidayat
INILAH.COM, Makassar. 3 Menteri di pemerintahan SBY-JK saat ini, jebolan PKS menjadi 'jualan' politik Hidayat Nurwahid. Ini dibuktikan dari ucapan anggota Dewan Syuro PKS ini yang berkali-kali menyebutkan nama 3 menteri ini dalam tiap kesempatan.
“Dunia saat ini krisis tapi Indonesia mampu surplus beras. Siapa dulu dong menterinya dan dari partai mana?," ujar Hidayat menyanjung Menteri Pertanian Anton Apriyantono, salah seorang kader PKS.
Hal itu dikatakan Hidayat di sela-sela pertemuannya dengan kader-kader PKS usai Rapat Koordinasi (Rakor) PKS Sulsel, di Makassar Minggu (23/11).
Selain Menteri Pertanian, juga ada Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Yusuf Asy’ari dan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault. Menurut Hidayat, tidak ada satu pun kebijakan yang dikeluarkan dua Menteri kader PKS ini yang melahirkan rasa ketidaknyamanan ataupun tindakan diskriminatif.
“Pernahkan anda mendengar Menpera dan Menpora hanya mengurus orang muslim saja dan mengabaikan orang non muslim? Pernahkah anda mendengar perumahan untuk kaum muslim lebih diperhatikan? Saya pikir itu sama sekali tidak pernah,” tandasnya.
Bukan hanya kepemimpinan eksekutif di tingkat nasional, kader-kader PKS juga masih banyak yang tersebar di legislatif seperti yang terjadi di DPRD DKI yang dominan diisi oleh kader PKS. Menurutnya, tidak ada satu pun kebijakan yang dilahirkan membuat masyarakat ketakutan. Demikian halnya di eksekutif di tingkat lokal seperti di Depok yang tampuk kepemimpinannya di tangan orang PKS.
“Di Depok kita tidak pernah temukan Peraturan Daerah yang diskriminatif misalnya usaha hanya bisa dibuka oleh kalangan muslim,” tambah Hidayat.
Anggota Dewan Syuro PKS ini menceritakan jika satu kali kesempatan bertemu Lee Kuan Yew yang menanyakan tentang masa depan Indonesia jika PKS jadi pemenang. Hidayat mengaku menjawab bahwa pertanyaannya kurang tepat karena faktanya PKS sudah jadi pemenang sekalipun baru di beberapa tempat. Baik di lembaga legislatif maupun eksekutif dan di tingkat lokal maupun nasional.
Menurut Hidayat, keberadaan kader PKS di beberapa tempat dan posisi bisa berbuat sebanyak-banyaknya. Olehnya, di masa mendatang, kehadiran PKS bisa lebih meralisasikan lagi kemaslahan bangsa dan mewujudkan solusi alternatif di tiap permasalahan bangsa.
“Keberadaan PKS di beberapa tempat dan posisi sesungguhnya bisa berbuat kemaslahatan sebanyak-banyaknya. Dan kita berharap agar tidak membuat kita lengah karena keberadaan PKS dalam rangka menyebarluaskan dakwah,” tutur Hidayat.
Setelah dari Makassar, Hidayat bermaksud bertolak ke Palu,
Sumber: Inilah.Com
http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6303
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar