Mengenal lebih dekat Cabup Wardoyo Wijaya

Berjuang untuk perubahan Sukoharjo...

Selama beberapa tahun aktif di legislatif membuat laki-laki dengan nama lengkap Wardoyo Wijaya ini tidak lagi canggung menghadapi hitam putihnya dunia politik di Kota Makmur.

Wardoyo begitu dia akrab disapa, mengaku kenyang dengan pasang surut karirnya politiknya di partai terbesar di Sukoharjo yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Mengawali jabatan publik sebagai ketua DPRD periode 2004-2009, laki-laki kelahiran Wonogiri, 8 Juni 1960 lalu itu mengaku sudah lama ingin duduk di kursi bupati. Alasannya jelas. Menurut dia, semata-mata ingin membuat sebuah perubahan dari suatu kondisi yang dia nilai tidak sehat selama beberapa tahun terakhir ini.

“Selama menjabat sebagai ketua DPRD saya tahu persis bagaimana kondisi Sukoharjo. Menurut saya selama ini banyak arah pembangunan yang tidak tepat sasaran, anggaran yang tidak digunakan sesuai kebutuhan, serta birokrasi yang masih karut marut dengan belum ditempatkannya the right man on the right place,” jelas Wardoyo yang saat ini menjabat sebagai Ketua komisi IV ketika dijumpai, Senin (17/5).

Lebih lanjut, bapak satu anak ini menjelaskan, dengan kapasitasnya sebagai ketua legislatif membuat ruang geraknya sangat terbatas ketika ingin mengegolkan programnya yang pro rakyat. Hal itu disebabkan segala kebijakan dirumuskan dan ditentukan oleh eksekutif yang muaranya lagi-lagi harus seizin bupati yang sedang menjabat.

Masih berkaitan dengan keinginannya maju sebagai bupati, Wardoyo menambahkan, ada beberapa hal yang membuat dia prihatin selama menjabat sebagai ketua dewan. Pertama soal pendidikan dan kedua soal birokrasi. Dari dua hal yang membuat dia prihatin tersebut, ke depan Wardoyo menandaskan ingin membuat perubahan yang sangat mendasar di kedua bidang itu.

Untuk bidang pendidikan, Wardoyo menjelaskan, apabila dirinya terpilih sebagai calon bupati maka ke depan Dinas Pendidikan (Disdik) harus menjelaskan secara transparan anggaran pendidikan dalam program pendidikan gratis. Kedua, program pendidikan gratis juga harus mencakup sekolah swasta. Sedang di bidang birokrasi, Wardoyo menjelaskan, dalam 100 hari pemerintahannya apabila terpilih akan mengembalikan semua PNS yang dimutasi tanpa alasan jelas ke posisi semula. (Ayu Prawitasari)


Sumber: edisicetak.solopos.com