SUKOHARJO. KPU Sukoharjo dinilai tidak netral. Pasalnya, saat sosialisasi Pilkada di RSUD, lembaga penyelenggara pemilu itu menghadirkan salah satu calon bupati, Titik Suprapti, atau Titik Bambang Riyanto (TBR).
“Memang Bu Titik statusnya sebagai tim penggerak PKK, tapi siapa pun tahu dia adalah calon bupati,” ujar Ketua DPRD Sukoharjo, Dwi Jatmoko, Rabu (19/5).
Seperti diketahui, sosialisasi tersebut digelar kerja sama KPU dengan Tim Penggerak PKK, Karangtaruna dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Saat itu, TBR memang sempat memberikan sambutan atas nama Ketua PKK.
”Maksud KPU berbuat seperti itu apa?” ujarnya.
Dwi mengatakan, KPU mestinya mempertimbangkan kapasitas TBR sebagai pasangan calon. Apalagi, saat datang dalam acara di RSUD tersebut, TBR menggunakan fasilitas negara, seperti mobil. Menurut Dwi, sebagai pasangan calon dalam Pilkada, seharusnya TBR tidak boleh hadir, apalagi memberikan sambutan dalam acara sosialisasi Pilkada.
Klarifikasi
Karena itu, sebagai Ketua Dewan Dwi meminta Sekda memanggil pimpinan dan jajaran di RSUD terkait persolan tersebut. Pihak Panwas mestinya juga melakukan klarifikasi ke beberapa pihak terkait, seperti RSUD, pasangan calon TBR dan KPU yang dinilai menyalahi aturan Pilkada.
”Kami harapkan adanya tindakan tegas pada institusi dan calon yang terbukti melanggar,” katanya.
Sementara itu, anggota KPU Divisi Sosialisasi Pilkada Sukoharjo, Yulianto Sudrajad mengatakan, sosialisasi tersebut murni agenda milik KPU yang bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK, Karangtaruna dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Terkait kedatangan TBR dalam acara itu, dia mengaku KPU tidak tahu karena itu urusan internal PKK.
Selain itu, kata dia, meskipun dihadiri TBR, sosialisasi itu tidak ada materi pengarahan khusus untuk memilih salah satu pasangan calon. Karena acara tersebut memang murni kegiatan sosialisasi KPU untuk Pilkada yang dilakukan bekerja sama dengan tiga lembaga wanita.
Sementara itu, Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Sri Rejeki yang sekaligus sebagai ketua panitia mengatakan, selama ini kalau ada acara yang berkaitan dengan PKK, Titik Suprapti (TBR) selalu menjadi pembuka acara termasuk acara sosialisasi Pilkada yang dilakukan KPU yang bekerja sama dengan tiga organisasi wanita. (mal)
Sumber: Harian Joglosemar Online
TBR sosialisasi Pilkada, Dewan kecam penggunaan fasilitas negara
Sukoharjo (Espos). Salah seorang calon bupati (Cabup) yang diusung Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang (PBB), Titik Suprapti atau lebih populer Titik Bambang Riyanto (TBR) memberikan sosialisasi pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang digelar Gerakan Organisasi Wanita (GOW) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam kapasitasnya sebagai ketua PKK.
Acara yang digelar GOW dengan dana dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut mendapat kecaman keras dari kalangan legislatif. Pasalnya, dengan posisi TBR sebagai Cabup seharusnya yang bersangkutan sudah menanggalkan jabatan publik itu. Sebaliknya dengan hadirnya TBR sebagai salah satu pembicara yaitu sebagai ketua PKK, legislatif menilai yang bersangkutan telah menggunakan fasilitas negara.
Informasi yang dihimpun di Gedung Pertemuan RSUD, Rabu (19/5), ada sejumlah pembicara yang diundang dalam sosialisasi itu. Beberapa di antaranya adalah TBR sebagai ketua PKK dan Yulianto Sudrajat sebagai anggota KPU.
Ketua GOW Sukoharjo sekaligus sebagai panitia penyelenggara acara, Sri Rejeki menjelaskan, kehadiran TBR hari itu sudah sesuai dengan kapasitasnya. “Beliau kami undang untuk memberikan sambutan sebagai ketua PKK. Kebetulan peserta sosialisasi hari ini adalah ibu-ibu PKK, anggota GOW, serta anggota karang taruna,” jelasnya ketika dijumpai wartawan seusai acara, Rabu.
Drajat menjelaskan, kehadiran dirinya di hari itu hanya sebatas sebagai tamu undangan. “Meski yang mendanai KPU namun penyelenggara acara ini murni dari GOW. Intinya kami hanya sebatas memfasilitasi,” tandasnya. Drajat sapaan akrabnya menambahkan, pihaknya tidak tahu siapa saja yang diundang dalam sosialisasi itu.
Dijumpai terpisah, Ketua DPRD, Dwi Jatmoko mengecam kehadiran TBR dalam acara kemarin. “Yang namanya Bu TBR itu kan sekarang ini posisinya kan sudah sebagai Cabup. Harusnya secara otomatis jabatan sebagai ketua PKK yang merupakan jabatan publik harus ditanggalkan,” tegasnya.
Kehadiran TBR di RSUD, ujar Dwi, jelas-jelas merupakan pelanggaran. Pasalnya, yang bersangkutan dinilai telah menggunakan fasilitas negara mulai dari jabatan hingga kendaraan dinas. Hal tersebut, ungkap Dwi, telah melanggar ketentuan yang berlaku.
“Kami sangat menyayangkan kejadian hari ini. Harusnya KPU sebagai lembaga yang netral bisa mengambil tindakan tegas. Kalau yang saya lihat KPU sekarang ini kan terkesan membiarkan sehingga kami sekarang ini mulai menduga KPU tidak netral,” ujarnya.
Sumber: Solopos Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar