Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap diminta konsisten dengan sikap awalnya yang berjanji tidak akan mengeluarkan izin bangunan di kawasan Bandara Polonia Medan.
"Awalnya kita mendukung sikap Walikota Medan sebagaimana statemennya di sejumlah media massa terkait sikap Rahudman yang tidak akan menerbitkan izin bangunan di kawasan Bandara Polonia Medan," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Medan, Ahmad Arif, kepada wartawan di gedung Dewan, Senin (4/9).
Dikatakan Arif, Walikota Medan usai dilantik langsung membuat pernyataan kepada wartawan terkait prioritas kerjanya. Dia menegaskan seperti diberitakan, lanjut Arif, priotas kerjanya adalah menertibkan bangunan bermasalah dan tidak menerbitkan izin bangunan di kawasan Bandara Polonia Medan.
Selanjutnya akan membongkar tembok yang mempersempit sungai di Kampung Aur/Multatuli sekaligus jembatan di atasnya karena melanggar ketentuan.
"Inilah statemen Rahudman Harahap setelah dilantik sebagai Walikota Medan. Namun belakangan apa yang diucapkan itu tidak dilaksanakannya dan terkesan malah dilanggar," kata Arif.
Karenanya dia mengingatkan agar Walikota Medan untuk kembali kepada komitmen awalnya, jika benar-benar berpihak kepada rakyat dan menyelamatkan pembangunan Kota Medan ke depan.
Diragukan
Ketua Fraksi PKS, Muslim Maksum menyatakan, jika sudah ada komitmen awal Walikota Medan untuk tidak menerbitkan izin bangunan di kawasan Bandara Polonia, maka wajar jika hal itu dipertanyakan kembali. Jika Rahudman tetap memaksakan, maka apa yang diucapkan walikota patut diragukan.
"Walikota harus bisa ‘pegang cakapnya’. Perkataan harus sesuai dengan perbuatan," kata Muslim Maksum.
Lebih jauh Muslim berpendapat, walikota tidak serius membuat master plant pembangunan di kota ini. Sehingga hal ini dijadikan peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk menjalankan usahanya.
"Kalau Medan tidak memiliki master plant, maka pembangunan di kota ini akan semrawut. Sebaliknya, jika Medan memiliki master plant itu, maka tidak ada istilah perubahan peruntukkan. Karena semua sudah diatur dengan jelas," ujar Muslim juga anggota Komisi D ini.
Wakil Ketua DPRD Sumut juga anggota Dewan dari daerah pemilihan Medan, Sigit Pramono Asri mempertanyakan, apakah pembangunan di kawasan bandara Polonia itu sesuai dengan tata ruang atau tidak. "Jangan kelambanan penyusunan tata ruang dimanfaatkan oleh beberapa pemilik modal untuk membangun sembarangan tanpa mempedulikan tata ruang".
Menurut Sigit, bentuk apapun program pembangunan di Medan, harus terlebih dahulu melakukan kajian, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga ke depannya tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.
"Coba lihat bangunan tembok di kawasan sungai Babura kawasan kampung Aur itu nyata-nyata melanggar aturan, tetapi tidak ditindak" ujar Sigit.
Sigit mengingatkan, agar Pemko Medan tidak terburu-buru mengeluarkan kebijakan sebelum melakukan kajian yang jelas. Jangan kawasan central bussiness district yang digagas saat ini nantinya malah membuat kesenjangan sosial dan masyarakat miskin makin terpinggirkan. (sug)
Sumber: Analisa Daily
Tidak ada komentar:
Posting Komentar