Sejumlah media lokal menurunkan berita kisah tentang prosesi pemakanan terduga teroris Yuki Wantoro (20), yang ditembak anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri di Medan. Ada ketegangan di sekitar kompleks pemakaman di Wonosari, Polokarto, Sukoharjo, tempat Yuki dimakamkan. Ketegangan terjadi antara warga setempat dan simpatisan Yuki yang jumlahnya ratusan.
Rabu (29/9) pagi lalu, dua kelompok itu sama–sama sedang menunggu kedatangan jenazah Yuki dengan rencana berbeda dan tanpa berbincang. Warga berkepentingan untuk menolak pemakaman Yuki di daerah mereka dengan alasan karena buronan polisi, sedang simpatisan berkepentingan mengawal penguburan hingga usai.
Ketegangan dan persiapan warga dengan menggalang tanda tangan penolakan akhirnya berakhir dengan munculnya arogansi simpatisan Yuki yang bersenjatakan kayu penjalin dan mengawal ketat pemakaman Yuki. Ratusan simpatisan ini juga terasa tidak “menyambut” wartawan dengan sewajarnya untuk keperluan peliputan.
Bukan yang Pertama
Fenomena penolakan jenazah terduga teroris di Kota Solo bukan yang pertama. Tahun lalu sempat muncul, bahkan di Kudus dan beberapa kota lain juga terjadi penolakan jenazah terduga teroris untuk dimakamkan di Taman Pemakanan Umum (TPU) setempat.
Reaksi masyarakat yang terkesan agak tidak toleran itu apakah salah? Cukup sulit memang untuk menjawab benar atau salah. Tapi yang pasti, reaksi masyarakat ini sah karena bergantung dengan telaah mereka pada perkembangan situasi negeri. Perkara benar atau salah, ada hukum yang akan menyelesaikannya.
Tetapi, menurut penulis, fenomena penolakan jenazah teroris rasanya wajar. Alasannya jelas, karena itu jenazah orang yang diduga akan mengganggu ketenangan negara dengan melakukan aksi terorisme. Meskipun di kalangan simpatisannya, Yuki disebut sebagai Syuhada atau pahlawan Islam. Masing–masing punya cara pandang dan perlu dihargai.
Pertanyaannya sekarang adalah kenapa masyarakat begitu tidak hormat pada mereka, sampai–sampai terjadi tren penolakan jenazah terduga terori? Banyak jawaban yang bisa dimunculkan. Tapi penulis akan memunculkan satu sisi alasan saja, yakni arogansi. Siapa yang tidak tahu bagaimana arogansinya kelompok–kelompok yang selalu menamakan diri Islam tapi sering kali tidak islami itu?
Di Kota Solo, arogansi semacam itu sudah terjadi lebih dari lima tahun. Sering kali mereka berganti–ganti nama organisasi, tapi orangnya itu–itu saja atau sebagian berganti karena terjadi friksi. Itu bukan rahasia lagi. Catatan arogansi yang selalu ditonjolkan dengan mengatasnamakan agama (baca : Islam) itu sudah terlalu banyak.
Apakah Anda masih ingat ketika kelompok semacam itu melakukan penggerebekan pertemuan Gay Nusantara di kawasan Tawangmangu, Karanganyar sekitar lima tahun lalu? Mereka melakukan penggerebekan, lalu menyita semua barang milik para gay. Sikap paling menggelikan adalah, setelah penggerebekan yang terkesan heroik itu, mereka menggelar jumpa pers seolah–olah berlaku sebagai aparat yang berwenang mengadili. Siapa mereka hingga bisa searogan itu?
Fakta lain, berapa banyak tempat yang diserang karena masyarakatnya akan membangun gereja atau TK Kristen. Di kawasan Arak-arak, Grogol Sukoharjo, aksi penyerangan itu pernah terjadi dengan isu serupa. Akhirnya, areal yang diserang itu diperuntukkan sebagai balai Rukun Warga. Pernahkah mereka berpikir terbalik, bagaimana kalau umat Islam di Bali dilarang membangun masjid? Lalu muslim Bali yang minoritas dikejar–kejar dan susah beribadah?
Arogansi lain yang rutin muncul dari kelompok semacam ini adalah menjelang bulan Ramadan. Aksi mereka biasanya disebut dengan sweeping. Melakukan razia dengan penuh kekerasan dan tanpa etika ke tempat–tempat hiburan. Sekali lagi pertanyaannya, mereka itu siapa sehingga bisa sewenang–wenang dan tak terkendali? Atas nama nahi mungkar (dalam bahasa Arab berarti memberantas kemungkaran) bisa dengan gagah melanggar hak orang lain. Meskipun ujung–ujungnya, pernah ada dari mereka yang sampai dijebloskan ke dalam sel karena aksi sweeping itu. Karena memang negara ini negara hukum.
Memalukan
Data di berbagai media, jenis arogansi lain yang juga pernah dilakukan kelompok semacam itu adalah saat penjemputan paksa Amir Majelis Mujahidin (MMI) Abu Bakar Baasyir di RS PKU Solo oleh Mabes Polri. Semua jalan masuk ke rumah sakit diblokade dan tidak sembarang orang boleh masuk, bahkan wartawan juga dilarang masuk rumah sakit. Pertanyaannya adalah, rumah sakit itu milik siapa, sehingga mereka merasa punya hak untuk melarang orang masuk? Dan yang pasti, hal itu sangat mengganggu kerja wartawan yang profesinya dilindungi Undang–undang.
Dari banyak data peristiwa arogansi kelompok semacam itu, ada peristiwa yang cukup memalukan sekitar lima tahun lalu, saat Kapolresta Surakarta dijabat Lutfi Lubihanto. Mereka melakukan protes tentang satu masalah dan melakukan aksi massa di depan Mapolwil Surakarta. Aksi itu diisi dengan pelemparan gedung Mapolwil dengan tinja yang dibungkus plastik kecil–kecil. Yang lebih mencengangkan adalah, mereka melemparkan bungkusan tinja itu dengan menyerukan takbir.
Pun masih banyak arogansi yang selalu dan selalu ditampilkan yang justru menjadi bumerang bagi mereka. Apalagi semua data arogansi yang berjalan tidak sebentar itu, direkam rapi oleh media dan dibaca oleh masyarakat.
Jadi jangan heran jika masyarakat punya cara pandang sendiri terhadap kelompok semacam itu. Karena diam–diam masyarakat punya kearifan lokal yang tidak bisa begitu saja diabaikan.
Dari sedikit paparan fakta kearogansian di atas, pantas (baca: bisa dimaklumi) ketika ada satu dari mereka yang meninggal sebagai terduga teroris, masyarakat menolaknya. Meskipun misalnya yang bersangkutan semasa hidup tidak ikut-ikutan arogan, tetap saja kena getahnya. Artinya, penolakan masyarakat itu bukan serta-merta atau tanpa alasan berarti. Melainkan timbul dari tumpukan kekecewaan panjang atas sikap mereka yang sering kali menabrak banyak hal dan mengatasnamakan agama. Meskipun pada kenyataannya, penolakan masyarakat juga berkali–kali kelu ketika dihadapkan pada arogansi pengawal jenazah.
Soal munculnya isu penolakan jenazah itu dituding sebagai aksi bayaran, itu perlu upaya investigasi. Jika memang terbukti, maka fenomena itu pun layak dicuatkan media. Sehingga petanya menjadi gamblang. Tabik.
Oleh: Yulia Damayanti Purnomo, Penulis buku tinggal di Sukoharjo
Sumber: Harian Joglosemar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar