Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 3 Juni 2010 di wilayah Kabupaten Sukoharjo berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis. Secara normatif, Pilkada merupakan sebuah bentuk partisipasi politik rakyat secara langsung dalam era demokrasi. Harapannya dapat memberikan harapan baru bagi perbaikan dan perubahan kualitas kesejahteraan masyarakat.
Dalam pelaksanaan Pilkada Sukoharjo tahun ini, semakin menunjukkan kualitasnya dengan sangat sedikit kecurangan yang dilakukan oleh masing-masing pasangan. Walaupun tidak menutup kemungkinan tentunya ada kecurangan dan model-model money politic untuk meraup suara, tetapi hal ini tidak terlalu signifikan. Hasil akhir Pilkada Sukoharjo menghantarkan pasangan Wardoyo Wijaya–Haryanto (War-To) sebagai pemenang dengan perolehan 199.612 suara atau 49,33 persen (Joglosemar, 10/5). Hasil akhir ini menunjukkan bahwa pasangan War-To lebih populis dan dipercaya oleh rakyat Sukoharjo untuk memimpin 5 tahun ke depan (masa bakti 2010–2015). Dan kemenangan ini menunjukkan kesolidan kerja dan program dari partai-partai pengusungnya (PDIP, PKS, dan beberapa partai lainnya) dalam upaya pemenangan pasangan yang diusungnya.
Dengan kemenangan ini kembali PDIP berhasil meraih kursi Sukoharjo 1 yang sebelumnya juga dipegang oleh kader PDIP (Bambang Riyanto). Dalam melihat fenomena ini, apakah bupati terpilih saat ini akan meneruskan program yang telah dijalankan oleh bupati sebelumnya? Ataukah dia akan membuat gebrakan baru dalam kerangka visi kesejahteraan rakyat yang seutuhnya, pengembangan kehidupan demokrasi lokal, keadilan, pemerataan, kesejahteraan rakyat, dan sekaligus memelihara keutuhan dan hubungan yang serasi dan harmonis antara pemerintah dengan rakyat, membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan demokratis? Program apa yang akan dikerjakan oleh bupati terpilih saat ini?
Antikorupsi
Memang berat tugas kepala daerah yang harus mengurus ribuan rakyat di wilayahnya, juga persoalan pemerintahan yang perlu pembenahan dalam bentuk kinerja, sumber daya manusia, peningkatan kualitas birokrasi dan sebagainya. Tetapi ini merupakan sebuah konsekuensi logis seorang bupati yang harus dilakukan supaya tidak menjadi ‘kambing congek’ yang hanya mengikuti program-program yang telah dirumuskan dan disodorkan oleh bawahannya.
Menilik persoalan di Kabupaten Sukoharjo, ternyata masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Mulai persoalan kualitas sumber daya manusia dan rendahnya kualitas pelayanan di lembaga pemerintahan, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, peningkatan PAD, dan sebagainya. Hal ini membutuhkan penanganan serius dan dibutuhkan seorang leader yang mampu dan paham dalam menyelesaikan segala persoalan tersebut. Masih banyaknya kebocoran di berbagai anggaran pembiayaan harus segera dilakukan pembenahan agar semakin mempersempit ruang gerak dalam melakukan praktik-praktik korupsi.
Selain beberapa persoalan tersebut, sebenarnya masih banyak kasus-kasus besar yang harus segera diselesaikan oleh bupati terpilih agar semakin menunjukkan kemampuan dan kualitasnya di mata rakyat, serta benar-benar amanah dalam menciptakan Sukoharjo Makmur.
Kasus sepeda motor DPRD atau dikenal dengan istilah “Supragate” dan pembangunan terminal atau dikenal “Terminalgate” yang sangat kontroversial, masih menyisakan duka di dalam perasaan keadilan masyarakat Sukoharjo. Dalam menjawab persoalan tersebut, apakah saat itu kebijakan pemberian motor Supra dan pembangunan terminal baru di Kartasura telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataukah justru mengandung unsur-unsur pidana korupsi. Bupati terpilih harus segera merespons tumpukan berbagai kasus-kasus tersebut secara transparan serta memberikan penjelasan yang objektif kepada rakyat agar semakin menumbuhkan kepercayaan rakyat Sukoharjo, terlebih juga mampu mengembalikan miliaran uang rakyat yang telah dikorupsi oleh para pejabat daerah tersebut.
Rendahnya tingkat pelayanan birokrasi mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa atau kelurahan menjadi persoalan tersendiri. Tidak ada uang jalan maka pengurusan berbagai dokumen juga akan lambat, hal ini yang sering kali ditemui di berbagai instansi pemerintah dari tingkat kabupaten hingga kelurahan/desa. Sehingga praktik KKN di berbagai wilayah birokrasi dan pelayanan publik masih marak. Saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah bentuk pelayanan yang efektif, efisien, transparan. Kualitas inilah merupakan perwujudkan dari cita-cita ideal semangat otonomi daerah.
Berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, saat ini dana Jamkesda di Kabupaten Sukoharjo juga sangat minim, sedangkan sekian ribu masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Kukoharjo harus ter-cover oleh bantuan kesehatan dari pemerintah daerah di luar data yang masuk Jamkesmas. Apalagi ada rumor bahwa dana kesehatan di Kabupaten Sukoharjo pada bulan Juni 2010 akan habis. Lalu ke mana masyarakat miskin akan mencari layanan kesehatan gratis dari pemerintah?
Mengoptimalkan bidan-bidan desa untuk memberikan pelayanan dan penyuluhan kesehatan masyarakat agar tidak lagi ditemukan bayi kurang gizi di wilayah Sukoharjo merupakan salah satu program yang harus dikembangkan. Juga peningkatan kualitas pelayanan dan prasarana serta sosialisasi tentang Jamkesda di setiap Puskesmas agar masyarakat paham tentang adanya program Jamkesda di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dan yang harus dipikirkan adalah, penambahan anggaran kesehatan melalui program Jamkesda merupakan bentuk respons positif dari bupati terpilih. Menurut catatan penulis, dalam tahun 2008 anggaran kesehatan di kabupaten Sukoharjo hanya sebesar 600 juta per tahun, sedangkan saat itu dana purnabakti anggota DPRD Sukoharjo sebesar Rp 300 juta per orang. Artinya kualitas kesehatan masyarakat Sukoharjo hanya sebanding dua orang anggota DPRD (ilustrasi). Sehingga belum ada pemahaman tentang welfare sate (Negara kesejahteraan) khususnya dalam bidang kesehatan di pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.
Sukoharjo Makmur
Sukoharjo Makmur salah satu kampanyenya adalah Sukoharjo sebagai lumbung pangan. Tetapi ketika kita perhatikan di berbagai wilayah di kabupaten Sukoharjo, marak pembangunan perumahan-perumahan baru yang dilakukan oleh beberapa pengembang perumahan dan sangat membuat trenyuh hati kita. Pembangunan perumahan ini tragisnya menggerus ratusan lahan-lahan produktif yang dipergunakan untuk pertanian rakyat. Sangat disayangkan ketika longgarnya birokrasi pemerintah daerah dalam memberikan perizinan dan tidak adanya aturan yang jelas mana tanah yang boleh untuk pembangunan perumahan dan mana yang memang masih diperuntukkan untuk lahan pertanian. Menurut catatan dari Bappeda Sukoharjo, maraknya permukiman baru menyebabkan lahan pertanian di Kota Makmur menyusut rata-rata 1,2 persen per tahun, dan lahan pertanian saat ini hanya seluas 46.666 hektare (Ha). Kemudian persoalan klasik yang dihadapi setiap kepala daerah adalah soal pengangguran. Mampukah bupati terpilih menekan jumlah pengangguran yang setiap tahun meningkat? Sedangkan pada tahun 2009 jumlah pengangguran di kabupaten Sukoharjo mencapai 20.823 jiwa.
Dari berbagai persoalan tersebut, bupati dan wakil bupati terpilih harus mampu merespons segala persoalan dan mampu membuat terobosan kebijakan yang populis sehingga dapat memberikan harapan kesejahteraan bagi masyarakat Sukoharjo.
Oleh: Achmad Bachrudin Bakri, Pemerhati pemerintahan, warga Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo
Sumber: Harian Joglosemar Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar