Dana minim, 14.900 siswa miskin belum tertangani

Karanganyar (Espos). Jumlah anak usia sekolah keluarga miskin (AUS KM) di Bumi Intanpari saat ini mencapai 15.447 siswa. Namun dari jumlah itu yang dapat tertangani hanya 547 siswa.

Sisanya, yang sebanyak 14.900 siswa itu belum tertangani karena terkendala masalah dana. Diperkirakan, dana yang dibutuhkan untuk penanganan AUS KM dari murid SD hingga SMA sederajat itu mencapai Rp 2,9 miliar.

Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kooordinasi (Rakor) Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGNOTA) Karanganyar di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (22/10).

2 bulan lepas jabatan, 2 Mobdin DPRD belum kembali

Karanganyar (Espos). Dua unit mobil dinas DPRD Karanganyar yakni mobil komisi II bernomor polisi AD 9502 JF dan mobil fraksi bernomor polisi AD 81 F, setelah dua bulan pelantikan anggota dewan baru periode 2009-2014 berlalu, belum juga kembali.

Berdasar informasi yang dihimpun Espos di Kantor Sekretariat Dewan (Setwan) Karanganyar, Rabu (21/10), mobil AD 9502 JF saat ini masih dibawa Sugiyanto dari Fraksi Demokrat atau mantan anggota komisi II periode 2004-2009. Sementara, mobil AD 81 F masih dibawa mantan Ketua Komisi B yang juga dari Fraksi Demokrat, Agustinus Kurniawan.

Belum kembali dua Mobdin tersebut mengundang reaksi sejumlah pihak mulai dari Bina Pengembangan Insan Mandiri (BPIM) Karanganyar, maupun fraksi yang sampai saat ini belum menerima kendaraan operasional karena kendaraan tersebut masih dibawa anggota dewan lama.

DAK 2010 Sukoharjo turun Rp 14 miliar

Sukoharjo (Espos). Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kota Makmur pada 2010 mendatang dipastikan lebih kecil apabila dibandingkan dengan dana yang diterima pada 2009 lalu. Penurunan tersebut mencapai Rp 14 miliar lebih.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Agus Santosa ketika dijumpai Espos belum lama ini.

Dijelaskannya, DAK yang diterima Sukoharjo pada 2009 lalu senilai Rp 63 miliar. Sementara untuk tahun depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hanya menerima Rp 49 miliar.

“Berdasarkan rapat koordinasi (Rakor) di Jakarta, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Sukoharjo mengalami kenaikan meski hanya sedikit. Sementara untuk DAK justru turun sampai Rp 14 miliar,” jelasnya.

DAU yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai negeri sipil (PNS), menurut Agus, dibandingkan tahun lalu hanya naik sebesar 1,34%. Apabila pada 2009 Pemkab menerima DAU senilai Rp 509 miliar, untuk tahun depan total DAU senilai Rp 516 miliar.

Disinggung mengenai penyebab kenaikan DAU yang tidak signifikan, menurut Agus, tidak bisa dilihat dari faktor daerah Sukoharjo semata-mata. Melainkan harus dilihat secara keseluruhan di seluruh Indonesia.

“Berdasar informasi yang saya terima, terjadinya pemekaran daerah di seluruh nusantara menyebabkan kenaikan DAU yang diterima Sukoharjo tidak siginifikan. Sebab, dengan adanya 20 kabupaten baru di Indonesia, DAU yang disediakan pemerintah pusat memang harus dibagi secara merata,” jelas dia.

35 Posisi Sekdes kosong, 27 tak penuhi syarat

Sukoharjo (Espos). Sebanyak 35 posisi sekretaris desa (Sekdes) di Kota Makmur kosong sehingga jabatan itu untuk sementara waktu diampu oleh kepala urusan (Kaur) desa yang dianggap mampu dan punya potensi.

Sementara itu sebanyak 27 Sekdes yang saat ini menjabat, dinilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal itu disebabkan, usia mereka tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pegawai pemerintah terutama dari segi usia. Meski tidak memenuhi syarat untuk diangkat, namun mereka sampai sekarang masih menjalankan tugas sebagai Sekdes.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, Sumarsono menjelaskan, dari total 150 posisi Sekdes, 88 posisi di antaranya saat ini telah terisi.

Buruh mengadu ke Dewan

Sukoharjo (Espos). Belasan buruh yang merupakan perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sukoharjo beserta Dewan Pengupahan mendatangi dewan untuk mengadukan masalah upah minimum kabupaten (UMK) serta pasifnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dalam hal pengawasan.

Kedatangan mereka pada Selasa (20/10) diterima Ketua Komisi IV, Wardoyo Wijaya beserta sejumlah anggota komisi. Pertemuan antara buruh dengan dewan dilakukan di ruang transit Gedung Dewan.

Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) SPN, Sigit H menjelaskan, kedatangan mereka di hari itu untuk meminta legislatif mengawal usulan UMK 2010 dari Bupati yang saat ini tengah dibahas di tingkat pemerintah provinsi (Pemprov).

3 Pimpinan DPRD Solo dilantik

Solo (Espos). Setelah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng), sebanyak tiga Pimpinan DPRD Kota Solo dilantik secara resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Solo H Saparudin Hasibuan SH MH dalam Sidang Paripurna Istimewa, Selasa (20/10), di Graha Paripurna DPRD Solo.

Ketiga Pimpinan DPRD Solo tersebut antara lain, YF Soekasno sebagai Ketua DPRD Solo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Supriyanto sebgai Wakil Ketua I DPRD Solo dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Muhammad Rodhi sebagai Wakil Ketua II DPRD Solo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Solo.

Sebelum proses pelantikan dimulai, Sekretariat Dewan (Setwan) sempat menayangkan cuplikan pesan-pesan dari masyarakat tentang harapan kepada para wakil rakyatnya dalam film berdurasi 13 menit.

Harapan dan mengingatkan kembali janji-janji saat kampanye disampaikan masyarakat dalam film pendek yang diproduseri oleh Sekretaris DPRD Solo Tri Puguh Priyadi.

Koalisi 21 Parpol kantongi enam nama

Solo (Espos). Sebanyak 21 partai politik yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Partai (FKLP) Kota Solo bakal mengusung bakal calon walikota/Wawali dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 mendatang. Setidaknya sudah enam nama calon yang dikantongi FKLP Solo, namun nama-nama itu masih digodok dan dikerucutkan menjadi satu pasangan calon.

Koordinator FKLP Solo Agung Bayu saat dihubungi Espos, Senin (19/10), melalui telepon selulernya, mengungkapkan, jumlah kumulatif perolehan suara dari 21 Parpol itu sudah mendekati 15,5%, sehingga sesuai dengan persyaratan minimal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan kekuatan yang dimiliki FKLP, terang Ketua DPC Pakar Pangan ini, 21 Parpol itu bakal mengusung calon walikota/Wawali dalam Pilkada 2010.

“Kami sudah mengantongi sebanyak enam nama kandidat walikota/Wawali yang masih dalam proses penggodokan internal. Keenam nama itu terdiri atas empat nama dari kalangan profesional dan dua orang dari politikus partai. Nama itu bakal diseleksi secara ketat dan kemungkinan 1-2 pekan mendatang, FKLP Solo sudah mengerucutkan nama-nama yang dimaksud,” ujar Agung.

Namun Agung enggan menyebut siapa enam nama yang sudah masuk ke FKLP Solo, meskipun hanya sebatas inisial.

Pembekalan dewan sedot Rp 253 juta APBD

Sukoharjo (Espos). Pembekalan 45 orang anggota dewan Kota Makmur selama empat hari di Kota Gudeg menyedot dana sedikitanya Rp 253 juta dari APBD.

Berdasar informasi yang dihimpun, pembekalan anggota dewan bakal dimulai Selasa (20/10) hingga Jumat (23/10) di Yogyakarta.

Menurut rencana, para anggota dewan akan menginap di Hotel Garuda lokasinya dekat dengan Malioboro. Empat hari di Hotel Garuda, anggota dewan akan belajar mengenai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mereka hingga lima tahun mendatang. Masih terkait pembekalan untuk anggota legislatif, menjadi pengajar adalah staf dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) serta satu orang lagi statusnya adalah pengajar lokal yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo yang baru, Kardi, SH.

FPI: Kalau Miyabi Berjilbab, Baru Kita Terima

Kapanlagi.com. Front Pembela Islam benar-benar melancarkan aksinya. Selepas sholat Jumat siang ini (09/10), mereka menggelar demo menentang kedatangan Maria Ozawa di depan kantor Maxima, bilangan Sawah Besar, Jakbar.

Enam orang perwakilan FPI ditunjuk untuk bertemu dengan wakil Maxima untuk melakukan dialog. Sementara itu, 500 anggota FPI berdemo sambil membawa spanduk bertuliskan 'Tolak Miyabi ke Indonesia, si Penghancur Moral Bangsa' dan 'Jangan Jadikan Negeri Ini Sebagai Negara Terporno di Dunia' di depan kantor tersebut.

Demo yang menarik perhatian masyarakat itu sendiri telah diamankan oleh sekitar 150 personel Polsek Sawah Besar dan puluhan Polres Jakbar.

Setelah sekitar 30 menit berada di dalam kantor Maxima untuk berdialog, perwakilan FPI keluar untuk menjawab pertanyaan wartawan.

Biaya pelantikan presiden Rp 341 juta

Jakarta. Sekretaris Jenderal MPR Rohimullah mengungkapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober nanti memakan dana Rp 341 juta. Anggaran ini dinilai hemat lantaran anggota Dewan baru sudah tinggal di Jakarta.

“Penghematan luar biasa, acaranya sederhana. Anggaran Rp 341 juta disediakan Setjen. Itu untuk memesan undangan, ID Card, konsumsi dan lain-lain,” kata Rohim di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/10).

Menurut Rohim, penghematan ini dikarenakan tidak ada lagi anggaran akomodasi anggota Dewan seperti pelantikan DPR 1 Oktober lalu. Demikian juga anggaran transportasi sudah diberikan Sekjen DPR.