dakwatuna.com – Tuduhan yang menerpa Luthfi Hasan
Ishaaq anggota Komisi I DPR, dinilai berbagai kalangan sangat janggal.
Tak pelak hal ini dianggap sebagai kriminalisasi LHI untuk tujuan
tertentu.
Kejanggalan Pertama, yaitu ketika awal berita
penangkapan muncul isu di berbagai media bahwa yang ikut ditangkap
adalah supir Menteri Pertanian, Suswono. Ternyata dibantah sendiri oleh
Suswono setelah mengklarifikasikan hal ini ke KPK.
Kejanggalan
berikutnya adalah bahwa yang mau disuap adalah anggota komisi IV DPR
dari PKS. Lalu ternyata sekarang menjadi Luthfi Hasan Ishaaq yang
merupakan anggota Komisi I DPR. Komisi IV adalah komisi yang salah
satunya membidangi pangan. Sedangkan Komisi I adalah komisi yang
membidangi Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan
Informatika.
Kejanggalan ketiga, jika berkaitan dengan daging
impor, dan tudingannya diarahkan bahwa LHI bisa mengatur Mentan yang
notabene kader PKS, jelas salah alamat. Pasalnya Mentan tidak mengatur
impor daging. Quota impor daging yang mengatur adalah Kementerian
Perdagangan. Apakah LHI bisa mengatur Menperindag yang notabene orang
SBY?
Kejanggalan keempat, disebutkan bahwa ada upaya penyuapan.
Padahal yang bersangkutan tidak menerima uang tersebut. Hanya disebutkan
bahwa uang itu baru akan diberikan untuk LHI. Apakah adil orang yang
berupaya mau disuap dijadikan tersangka? Padahal dia bisa jadi tidak
tahu ada upaya itu. Dan apalagi tidak menerima uang tersebut.
Kejanggalan
kelima, penetapan tersangka kepada LHI oleh KPK tanpa didahului oleh
pemeriksaan. KPK memang bisa langsung menetapkan tersangka terhadap
seseorang yang tertangkap basah melakukan transaksi korupsi, namun LHI
tidak ada dalam penggrebekan yang dilakukan KPK itu. Lalu mengapa
tiba-tiba LHI – tidak kurang dari 12 jam – langsung ditetapkan menjadi
tersangka tanpa ada pemeriksaan sebelumnya? Berbeda dengan kasus-kasus
lain yang bisa bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
Wallahualam bishowab. Semoga Allah melindungi kita semua dari makar ini.
jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu
Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar