jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 03 November 2009

PKS Usulkan 2013 SMK Gratis


PK-Sejahtera Online. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menitikberatkan perhatian pada masalah kesejahteraan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2010, utamanya soal pendidikan gratis dan asuransi kesehatan bagi warga. Dalam pandangan umum FPKS di sidang paripurna DPRD DKI Kebon Sirih, Jakarta hari ini (2/11), PKS meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara serius menyiapkan program pendidikan gratis 12 tahun hingga SMA secara gradual hingga tahun 2013. Demikian disampaikan juru bicara FPKS yang juga juga ketua fraksinya, Nurmansjah Lubis.

PKS menilai di tahap awal pemprov dapat mengawali program pendidikan gratis dengan pemberian bantuan pendidikan bagi siswa SMA, utamanya dari siswa sekolah menengah kejuruan. “Kami (FPKS-red) meminta pihak eksekutif untuk mulai menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam merealisasikan program bantuan di dunia pendidikan,” tutur Nurmansyah.

Sementara itu PKS juga meminta Gubernur dan jajarannya memasukkan masalah asuransi kesehatan bagi warga tidak mampu dimasukkan sebagai dedicated program pemprov. Dalam pandangan PKS, asuransi kesehatan bagi warga tidak mampu merupakan tugas minimal pemerintah untuk menyediakannya kepada warga mengingat tidak murahnya biaya kesehatan di DKI Jakarta. Disamping itu, peningkatan pembiayaan kesehatan bagi warga tidak mampu, menurut Nurmansjah, telah menjadi komitmen pemerintah pusat dan daerah yang dituangkan dalam Undang Undang maupun Peraturan Daerah.

Rapat paripurna yang dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengagendakan pandangan umum seluruh fraksi atas RAPBD 2010 yang disampaikan Rabu (28/10) lalu. Selain masalah kesejahteraan, FPKS juga menyoroti kondisi makro dan arah kebijakan RAPBD dari perspektif sumber daya dasar. (rs)


Sumber: http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=8154

1 komentar: