Komisi V DPR Pertanyakan Terobosan Program 100 Hari Infrastruktur

PK-Sejahtera Online. JAKARTA. Anggota Komisi V DPR RI dari PKS, Yudi Widiana Adia menagih program terobosan Departemen Pekerjaan Umum (PU) dalam kerangka program 100 hari pemerintah di bidang infrastruktur. Yudi menyampaikan hal itu dalam rapat pengenalan program Departamen PU bersama para pejabat eselon I dan II Departemen PU di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senin (2/11).

“Dihadapan Parlemen, Presiden SBY sudah berjanji untuk menyiapkan program 100 hari yang harus dilaksanakan para menterinya,” tegas Yudi.

Khusus mengenai program 100 hari di sektor infrastruktur, Yudi belum melihat terobosan program yang lebih rinci dalam pemaparan para pejabat eselon, khususnya mengenai apa saja yang bakal dilakukan dalam 100 hari ke depan.

Masih terkait dengan infrastruktur, Yudi juga melihat pemaparan program Departemen PU dalam merespon hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang dihadiri Presiden SBY beberapa waktu lalu. Salah satu poin penting dalam pembahasan KTT adalah rencana program pembangunan bersama ASEAN dalam hal infrastruktur termasuk dalam hal pendanaannya.

Selain itu Yudi juga mempertanyakan sinergitas antara Departemen PU dengan Departemen atau Instansi lain terkait tugas pokok dan fungsi yang dirasakan belum berjalan dengan baik di lapangan. Ia mencontohkan sinergitas antara PU dengan Departemen Perhubungan dalam pengawasan jalan rusak akibat pelanggaran batas tonase kendaraan ataupun Departemen PU dengan Departemen Kehutanan dalam implementasi program penghijauan.

Dalam Rapat yang dihadiri Sekretaris Jenderal Departemen PU, Agus Widjarnako dan semua Direktur Jenderal dan Kepala Badan itu, Yudi juga meminta adanya transparansi progres atau kemajuan proyek infrastruktur seperti jalan tol dan waduk atau bendungan. Ia menyontohkan proyek pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi dan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), serta rencana pembangunan jalan nasional baru atau jalan lingkar di kawasan Jabar Selatan.

“Seperti diamanatkan dalam National Summit yang berkahir pekan lalu, persoalan pembebasan lahan harus dicarikan langkah terobosannya,” ujar Yudi.

Hingga saat ini rencana pembangunan jalan-jalan tersebut belum jelas dan menjadi dipertanyakan masyakarat. Selama ini, pembangunan perkonomian di Jabar selatan tertinggal dibandingkan daerah lain, antara lain karena masih buruknya infrastruktur jalan sebagai urat nadi perekonomian di kawasan tersebut.

Sementara untuk pembangunan waduk Jatigede, Yudi mengaku heran proyek tersbut masih juga terkatung-katung dan tidak jelas. Sementara setiap tahun masyarakat, khususnya para petani, terutama di kawasan lumbung padi Indramayu dan Cirebon, mengalami kekeringan di waktu musim kemarau akibat sulitnya pasokan air jika mengandalkan saluran irigasi yang ada saat ini.


Sumber: www.pk-sejahtera.org