PK-Sejahtera Online. Fraksi-PKS Online. Komisi V DPR RI dan elemen masyarakat meminta agar pemerintah mengkaji dan mengevaluasi secara komprehensif rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Selain akan menelan anggaran yang sangat besar dan rentan terhadp bencana pembangunan, JSS juga dikhawatirkan tidak akan membawa keuntungan bagi Lampung dan Banten.
"Sampai saat ini, rencana pembangunan JSS belum disampaikan kepada DPR, khususnya Komisi V. Tapi, jika memang JSS ingin direalisasikan, komisi V meminta dilakukan kajian dan evaluasi secara komprehensif. Jangan nanti, setelah menghabiskan anggaran yang besar tapi tidak ada manfaatnya untuk Lampung," kata Anggota Komisi V DPR RI asal Lampung Abdul Hakim, Kamis (29/10).
Menurut Hakim, alasan mendasar JSS harus dikaji dan dievaluasi antara lain adalah keterbatasan anggaran pemerintah. Dengan kontur sea-bed yang rumit dan kedalaman yang bervariasi dari -40m hingga -80m lebih, peluang terjadinya ground acceleration hingga 0,3g akibat gempa tektonik, serta ancaman erupsi vulkanik Krakatau, maka rancang bangun dan pembangunan JSS akan amat mahal bagi kemampuan fiskal nasional RI hingga 10-20 tahun ke depan. Diperkirakan pembangunan JSS akan menelan dana sekitar 120 triliun.
Sistem keuangan global yang belum stabil, serta harga baja dan beton yang dapat dipastikan akan terus naik, akan meningkatkan kerentanan pembiayaan JSS dari ancaman financial shocks selama masa konstruksinya yang diperkirakan selama 10 tahun.
Karena itu, Hakim meminta pemerintah mengkaji rencana pembangunan JSS untuk mengetahui sejauh mana benefit dari pembangunan jembatan tersebut. "Kalau pembangunan JSS bisa memberikan dampak yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteeaan dan pemerataan pembangunan, kami setuju ada JSS. Dan akan diupayakan untuk mencari pendanaannya. Bisa melalui kerja sama dengan swasta." kata Hakim.
Keinginan agar pemerintah mengkaji rencana pembangunan JSS juga disampaikan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Institut Teknologi Sepulh Nopember (ITS). Ketua MTI Bambang S. mengatakan kajian mendalam mengenai keuntungan pembangunan JSS harus dilakukan agar investasi yang ditanam pemerintah bisa bermanfaat bagi masyarakat.
"Sebenarnya untuk menghubungkan Sumatera--Jawa tidak harus dengan jembatan. Bisa dengan terowongan dan kapal. Secara teori, untuk jarak-jarak tertentu ada ketentuan mana yang lebih baik, dengan transportasi laut atau membangun infrastruktur penghubung seperti jembatan dan terowongan. Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini yang harus dikaji. Dan dampak dari pilihan-pilihan tersebut haruslah yang menguntungkan masyarakat, khususnya secara ekonomi," kata Bambang.
Sementara peneliti dari ITS Surabaya, Ir. Daniel Mohammad Rosyid, Ph.D dalam rilisnya kepada komisi V mengatakan JSS adalah sebuah mega-mubazir, blunder teknologi, dan ekonomi regional untuk "menghubungkan" Jawa-Sumatra. Alasannya, JSS sebagai teknologi yang melawan kondisi alamiah Selat Sunda akan harus dibayar dengan mahal sekali yang kemungkinan besar tidak akan pernah terpikul oleh kemampuan keuangan negara dalam waktu 10 tahun lebih ke depan.
Berdasarkan pengalaman Jembatan Suramadu dengan panjang 5km saja dan bentang terpanjang hanya sekitar 500m, biayanya membengkak menjadi Rp. 5T dan waktu pembangunannya molor 1 tahun lebih dengan soft loan dari Cina untuk bentang tengahnya. Dari pengalaman Jembatan Suramadu ini, biaya JSS yang 30km dapat mencapai Rp. 180T atau lebih karena harus lebih lebar (6 lajur ), lebih tebal (untuk mengakomodasi track kereta api dan bentang yang jauh lebih panjang), dan pylon (menara) penyangganya lebih tinggi, dan lebih dalam di lingkungan yang secara tektonik dan vulkanik amat aktif.
"Anggaran yang tersedia dari kapasitas fiskal yang terbatas dapat dipakai untuk meningkatkan cakupan dan mutu Trans-Sumatra sehingga integrasi pasar domestik di Sumatra dapat diwujudkan dengan biaya yang jauh lebih murah, terutama yang berbasis rel (kereta api), bukan toll road, hingga ke pelabuhan-pelabuhan. Pengembangan infrastruktur serupa bagi pantura Pulau Jawa akan memberi dampak ekonomi regional yang amat signifikan." kata Daniel.
Sumber: www.pk-sejahtera.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar