jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Minggu, 22 Mei 2011

DPRD Pertanyakan Proses Sertifikasi Guru

Kalangan Anggota DPRD khususnya Komisi IV mempertanyakan mekanisme proses sertifikasi guru. Pasalnya, banyak guru yang tidak lolos padahal sudah dianggap memenuhi syarat dan layak lolos sertifikasi.

Anggota Komisi IV DPRD, Suryanto mengatakan proses seleksi guru sertifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan sangat amburadul dan terkesan ada indikasi kecurangan. Hal tersebut dapat diketahui di mana ada guru yang nomor urutnya di bawah masuk, sedangkan yang nomor di atasnya tidak masuk.


“Banyak guru yang mengeluh atas kejadian tersebut. Padahal, saat itu guru yang nomor enam saja tidak masuk tapi yang nomor dua belas langsung lolos sertifikasi dan ini sangat tidak masuk akal,” ujar Suryanto, Kamis (19/5).

Hal sama juga diungkapkan Ketua Fraksi PKS Hasman Budiadi. Menurut dia, mengenai adanya indikasi kecurangan dalam proses seleksi guru sertifikasi meresahkan dikalangan guru. Bahkan ada yang mengatakan kalau guru yang lolos sertifikasi adalah bawaan atau pesanan dari anggota dewan.

“Keluhan dan laporan ini benar-benar terjadi dan banyak guru yang menjadi resah,” tegas Hasman.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Joko Raino Sigit menyatakan tidak ada indikasi jual beli dalam seleksi guru sertifikasi. Kemudian mengenai adanya kesalahan mengenai nomor urut itu memang bukan kesalahan Disdik tapi karena adanya perubahan mekanismenya. “Persoalan itu tidak hanya terjadi di Sukoharjo saja tapi juga nasional,” jelas Joko saat ditemui di ruang kerjanya.

Joko mengatakan untuk saat ini sertifikasi guru sudah menggunakan sistem online dan sistem baru tersebut belum sesuai dengan kata sempurna dan masih bisa terjadi kesalahan sistem. Sehingga jika ada kesalahan bukan kesalahan Disdik. “Ada data pangkat atau golongan, ejaan nama dan sebagainya. Padahal, sistem tidak akan membaca jika ada ketidaksamaan data tersebut,” paparnya.

Joko mengatakan, kuota guru sertifikasi tahun ini sebanyak 712 guru. Tetapi yang lolos atau telah keluar formulir A1 hanya 533, sisanya tidak keluar alias teranulir. ”Perbaikan nama yang salah dan lainnya akan segera diselesaikan semua dan target bulan September selesai semua perbaikan tersebut,” terangnya.

Sumber: Joglosemar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar