jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 19 Oktober 2010

SBY dan Krisis Kepercayaan

Tanggal 20 Oktober 2010 hari ini, pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II genap berusia setahun. Namun jelang setahun terpilihnya sebagai pasangan presiden dan wakil presiden, duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Wakil Presiden Boediono memprihatinkan dan masih menimbulkan banyak tanda tanya dari masyarakat.

Lebih-lebih kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal itu berlandaskan kepada banyaknya kompleksitas permasalahan yang terjadi. Padahal janji politik yang diusung dulu sangat meyakinkan sekali tentang adanya perubahan ke arah perbaikan yang signifikan.

Namun faktanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Situasi sosial perekonomian bangsa tak terkendalikan dan tidak menemukan titik penyelesaian. Teroris terus gencar melakukan perbuatan keji, perampokan di mana-mana sering kali terjadi adalah bukti paling konkret bahwa pemerintah kurang peduli terhadap permasalahan yang terjadi.

Tidak sedikit umat beragama melakukan tindakan kekerasan. Sedangkan perhatian keamanan terhadap masyarakat bawah kurang diperhatikan. Ditambah lagi elite politik yang sering berbuat ulah dan mengorupsi uang rakyat. Padahal mereka tidak sadar bahwa bangsa ini berada dalam kondisi yang kritis dan perekonomian yang tersendat-sendat.

Itulah yang membuat masyarakat tidak mengindahkan lagi apa yang disampaikan pemerintah saat ini. Sebab janji manis awal pemerintahan sangat meyakinkan sekali untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Namun hal itu tidak lebih sebagai rayuan politik semata guna memperoleh dukungan dan kepercayaan publik dalam menjalani masa jabatannya.

Etos kerja yang dimiliki pemerintah SBY-Boediono untuk menjadikan negeri ini lebih maju, ternyata hanyalah mimpi semata yang pada puncaknya membuahkan hasil ketidakpastian. Kesejahteraan masyarakat dan keamanan yang menjadi prioritas utama di dalam visinya kerjanya dalam membantu kehidupan masyarakat berubah menjadi kemelaratan yang tiada tara.

Tak adanya perubahan ini yang membuat masyarakat semakin bertanya-tanya dan kurang yakin terhadap keberlangsungan pemerintahan kali ini. Masihkah akan berlanjut hal yang demikian dan tidak ada perubahan sama sekali? Ataukah bangsa ini akan tetap berada dalam jurang kenistaan menerima kenyataan hidup dengan lapang dada?

Masalah Mendasar

Masalah mendasar dari semua ini sebenarnya berpangkal pada profit oriented pemerintahan. Tanpa adanya kejelasan yang bisa diterima publik, pembangunan yang berorientasi pada pemerataan ekonomi terus digenjot tanpa menghiraukan akibat yang akan terjadi dan nasib yang akan diterima oleh masyarakat kecil.

Kesalahan kebijakan yang pernah dilakukan penguasa Orde Baru terulang kembali, walaupun hal itu sudah tidak memperhatikan terhadap mereka yang ada di bawah tetap dipaksakan. Padahal sejatinya mereka telah menjadikan beban masyarakat semakin hari semakin terus bertambah, tanpa ada “pendekar” yang akan menolong kehidupan mereka pada saat ditimpa musibah.

Tragedi lingkungan semisal semburan Lumpur Lapindo yang sampai sekarang belum teratasi adalah sebagian dari kegagalan pembangunan bangsa. Penyebabnya karena mereka tidak peduli terhadap alam dan lingkungan manusia di sekitarnya. Kasus paling mutakhir adalah banjir bandang Wasior di Papua Barat yang setidaknya menewaskan 100 orang.

Dua tragedi lingkungan di atas adalah bukti kegagalan ketika pembangunan hanya diorientasikan pada profit, tanpa peduli aspek besar yang akan menimpa di kemudian hari. Walaupun bukan mereka yang akan merasakan akibat dari semua itu, tetapi bangsa inilah yang akan mengalami kemunduran dan masyarakatnya yang akan terus jadi tumbal penderitaan.

Ironisnya, hal ini belum membuka mata hati para penggawa pemerintah di sana yang hanya duduk santai dan menikmati hasil jerih payah masyarakat bawah. Negeri ini sudah dirundung nasib berbagai tragedi-tragedi yang terus bergentayangan, tetapi manusia yang ada di dalamnya hanya peduli kepada kehidupan pribadinya, tanpa memperhatikan ketertiban lingkungan dan manusia yang ada di sekitarnya.

Padahal jauh sebelum itu, Kant dalam tesisnya sudah jelas mengatakan, bahwa kemajuan manusia adalah berkat tercapainya perjuangan antara kepentingan pribadi dan kolektivitas, yang pertama menghasilkan kemajuan dan yang kedua menjaga ketertiban. Dan pemerintah yang baik ialah yang memadukan keduanya.

Namun, belakangan ini hal itu sangat disepelekan oleh pemerintah kita. Bahkan ketika terjadi bencana alam seperti banjir bandang Wasior, mereka berlarian saling sikat sikut dan tidak ada yang mau bertanggung jawab atas perbuatan mereka tersebut. Padahal sangat jelas bencana yang menghabiskan banyak korban nyawa itu bukan kerusakan alam tetapi akibat pembalakan liar.

Krisis Kepercayaan


Sikap yang kurang tegas dari pemerintah tersebut mendapatkan respons nyata dari masyarakat. Krisis kepercayaan tak dapat terelakkan lagi dalam pikiran mereka bahwa sejatinya duet SBY-Boediono tak bisa berbuat banyak atas kejadian-kejadian yang telah menimpa kehidupan bangsa ini.

Tragedi banjir Wasior merupakan bencana yang memang tidak dinginkan oleh kita bersama. Namun karena kerakusan suatu pihak mengejar hasil materi (building business) serta tidak jelinya pemerintah mengatasinya, bencana banjir pun tidak bisa dihindari.

Tidak bisa dimungkiri lagi, masyarakat semakin geram melihat semua itu. Alih-alih mau memajukan perekonomian dalam menyejahterakan rakyat, untuk mengatasi hal semacam bencana akibat manusia tak bertanggung jawab itu saja mereka kelalaian.

Inilah salah satu yang menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini menurun. Mestinya pemerintah sadar dan mau bergerak cepat memberikan pengayoman serta melakukan yang terbaik bagi kehidupan masyarakat.

Semua ini merupakan pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Satu tahun lamanya pantas dijadikan introspeksi diri bagi mereka untuk membuka lembaran baru tercapainya perbaikan ke depan, sebab semua itu semata-mata demi kepentingan bersama khususnya masyarakat yang ada di bawah.

Oleh: Iksan Basoeky, Peneliti Pada Center for Religion and Cultur Studies (CRCS) Yogyakarta
Sumber: Harian Joglosemar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar