SEKRETARIS Departemen Perbankan DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga dalam satu tahun pemerintahan ini secara menyeluruh.
“Guna menjamin efektivitas pemerintahan, Presiden harus segera mengevaluasi semua kementerian dan lembaga,” tegas Achsanul di Gedung DPR,Jakarta, kemarin. Menurut dia, hampir semua kementerian belum bekerja secara maksimal dan sesuai harapan masyarakat. Salah satu kementerian yang mendapat sorotan masyarakat adalah Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Dia menyatakan, pembangunan infrastruktur yang ada saat ini tidak memenuhi harapan. “Sebelumnya yang dibutuhkan negeri ini adalah sarana infrastruktur yakni perlu percepatan pembangunan. Nyatanya, belum ada 70% dari target setahun ini yang diharapkan kementerian itu. Dan ini perlu ada evaluasi,” ungkapnya.
Kemudian, kata Achsanul, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar juga perlu dievaluasi sebab masalah hukum juga menjadi sorotan publik atas berbagai persoalan. “Di bidang hukum juga harus dievaluasi menyeluruh. Jangan sampai negeri ini masih marak adanya mafia hukum,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Departemen Komunikasi Publik Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku, ada dorongan internal Demokrat agar Menteri ESDM Darmin Zahidi Saleh dan Menhub Freddy Numbery di-reshuffle.Namun, Ruhut mengingatkan agar kader partainya tidak terus mengincar posisi menteri tersebut.
Ruhut berharap para petinggi Partai Demokrat dapat sadar diri dan tidak mengincar posisi tersebut. Sedangkan Ketua Fraksi Partai Demokrat M Jafar Hafsah menyatakan, penilaian terhadap kinerja menteri di bidang perekonomian setahun ini bagus. Masyarakat dapat merasakan bahwa situasi ekonomi membaik dan stabil. Hal itu bisa dilihat dari nilai tukar rupiah yang menguat terhadap USD, investasi yang tinggi, dan indeks saham yang bagus.Tiga hal ini prestasi yang tidak bisa dianggap remeh.
“Kita baru satu tahun bekerja di periode ini, namun semuanya membaik. Kalau dirasakan ada kekurangan, tentu akan diperbaiki di sisa waktu pemerintahan ini,” tegas Jafar di Jakarta kemarin.Dia menilai, jika ada pihak-pihak yang tidak puas pada kinerja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden adalah orang-orang yang memang sejak awal tidak pernah mendukungnya.
Namun, pendapat berbeda disampaikan Sekjen DPP PKS Anis Matta.Menurut dia,PKS telah melakukan survei internal terkait bidang kerja kementerian. Dalam survei itu,bidang yang masih perlu perhatian adalah bidang perekonomian dan bidang hukum. Dua bidang itu belum bekerja optimal dan minim terobosanterobosan yang penting.
Meski bidang itu masih perlu mendapatkan perhatian, lanjut Anis, PKS tidak menyebutkan bahwa itu murni karena kinerja menteri di bidang itu yang belum maksimal. PKS menilai, kinerja menteri di bidang itu masih baik-baik saja. “Kami melihat kinerja mereka masih baik-baik saja. Kalaupun kami mengkritik kinerja, itu lebih pada hasil survei kami di internal, di mana menurut survei itu,kinerja di bidang hukum dan ekonomi masih harus diperbaiki, namun bukan pada menterinya. Kami tidak bisa menyalahkan menteri yang diberi target,namun ternyata anggaran untuk menjalankan program tidak ada,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengatakan, evaluasi kabinet tidak harus disampaikan secara terbuka kepada publik.Jika diungkap secara terbuka, itu akan dijadikan kesempatan para elite politik untuk bermanuver dan memojokkan pihak lain. (rahmat sahid/helmi firdaus/ m sahlan)
Sumber: Seputar Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar