Dalam pembukaan seminar pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia, Rabu (17/3), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperingatkan, konflik di dunia tidak lagi berlatar belakang ideologi, teritorial ataupun perbedaan keyakinan.
Namun konflik dunia sangat mungkin disebabkan oleh perebutan sumber daya energi, makanan dan air. Dikatakan, negara-negara berpenduduk besar sangat memerlukan energi, makanan dan air, sehingga berlomba-lomba mendapatkannya demi memenuhi kebutuhan penduduknya.
Peringatan SBY itu boleh jadi merupakan kekhawatiran jauh ke depan. Namun jika pernyataan itu kita tarik ke dalam, sebenarnya konflik horizontal yang diakibatkan oleh perebutan sumber daya energi, makanan dan air sudah lama terjadi.
Itu bisa terjadi karena rapuhnya ketahanan pangan pada masing-masing keluarga, khususnya keluarga miskin. Beratnya beban ekonomi, adanya ketimpangan sosial ditambah kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil, telah memicu terjadinya keresahan sosial.
Contoh yang masih hangat, dalam kondisi carut-marut, tiba-tiba gaji para pejabat tinggi termasuk presiden naik berlipat-lipat. Budaya konsumerisme, di satu sisi juga memicu terjadinya guncangan-guncangan sosial. Di televisi kita melihat masyarakat antre hanya untuk mendapatkan sandal merek terkenal berharga ratusan ribu, sementara di sisi lain, rakyat miskin berebut Sembako murah.
Teori-teori Sosiologi menyebut, tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, yakni pangan, papan dan kesehatan cenderung memunculkan kegelisahan. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar bisa menjadi ancaman bagi eksistensi dan kelangsungan hidup.
Apalagi Indonesia yang heterogen dan multietnis, tentu sangat rentan terjadi konflik sosial oleh tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar. Karena itu, persoalan yang menyangkut ketahanan pangan sebagaimana disebut presiden di muka, bukan hanya perlu kebijakan berskala internasional. Kebijakan nasional yang riil dirasakan masyarakat kelas bawah jauh tidak kalah pentingnya.
Konflik sosial bisa ditekan, minimal bila kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi. Persoalannya sekarang, bagaimana pemerintah mampu membuat kondisi pangan, papan, sandang serta kesehatan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dengan adil dan merata? Upaya tersebut minimal untuk menekan terciptanya prakondisi munculnya bibit-bibit keresahan sosial. Itu saja. (***)
Sumber: Harian Joglosemar Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar