"Tidak ada larangan di Tatib (Tata Tertib DPR). Kalau pun itu dilakukan, yang harus dipastikan itu tidak dibiayai oleh negara. Kalau dia mau ajak keluarganya, harus atas biaya sendiri," kata Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddik kepada detikcom, Selasa (10/8/2010).Jakarta. Kunjungan kerja (kunker) anggota DPR selalu mendapat sorotan karena banyak dari mereka yang membawa keluarganya untuk ikut serta. Bagi PKS kunker DPR dengan membawa keluarga tidak masalah selama tidak ikut menikmati fasilitas negara dan dibiayai APBN.
Menurut mantan ketua FPKS DPR ini, selama anggota DPR merasa tidak terganggu dengan tugasnya jika mengajak keluarga, maka hal itu menjadi tidak masalah. Namun, mengajak keluarga memang bisa menjadikan tidak maksimal jika tidak dikelola dengan baik.
"Tidak masalah sepanjang keberadaan keluarga tidak mengganggu. Tapi lebih baik nggak bawa, paling tidak bisa lebih maksimal kunkernya," kata Mahfudz.
Calon Ketua Komisi I DPR ini menilai, larangan kunker membawa keluarga secara ketat dikhawatirkan membuat perilaku anggota Dewan menjadi kurang terkontrol. Yang pasti, selama keluarga yang dibawa tidak menggunakan dana APBN, PKS tidak mempersoalkannya.
"Menurut saya kalau larangan janganlah. Rasulullah itu membawa istrinya kalau berperang. Selain itu membawa keluarga itu bisa untuk pendidikan politik, ini loh yang dikerjakan suami. Istri atau suami juga punya fungsi menenteramkan dari fungsi psikologis dan biologis, daripada para suami tidak membawa (istri) lalu disalurkan ke yang lain, kan malah tidak baik," paparnya.
Mahfudz mengungkapkan, selama ini memang tidak dipungkiri ada beberapa anggota yang membawa keluarganya dalam kunker. Namun fenomena itu tidak dilakukan secara umum. "Dalam praktiknya, mayoritas kunjungan tidak melibatkan keluarga. Biasanya terjadi jika ada keperluan khusus," jelasnya.
Sumber: Detiknews.Com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar