jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Kamis, 18 Desember 2008

Duet Mega-Hidayat Bisa Jadi Pesaing Berat SBY


SEMARANG-MI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki peluang terbesar untuk terpilih dalam Pemilihan Presiden 2009, namun bila Megawati Soekarnoputri nantinya berpasangan dengan Hidayat Nur Wahid, duet ini bakal menjadi pesaing serius SBY.

"PDIP memiliki konstituen yang solid, dan bila massa ini bergabung dengan pendukung PKS untuk mengusung Megawati dan Hidayat sebagai capres dan cawapres, duet ini menjadi kekuatan hebat, yang mewakili kelompok nasionalis dan religius," kata dosen FISIP Undip Semarang, Mochamad Yulianto, Senin (8/12).

Menurut dia, massa PDIP yang solid akan memberi dukungan kepada Megawati yang berlaga pada pilpres. Posisinya sebagai ketua umum PDIP memudahkan dirinya untuk menggerakkan mesin partai hingga ke pelosok desa. Sementara itu, katanya, kinerja dan citra PKS yang terus membaik juga akan meningkatkan dukungan dari masyarakat, terutama pemilih dari partai berbasis massa Islam yang kecewa terhadap kinerja partai ini.

Yulianto mengatakan, peluang terjadinya koalisi PDIP dengan PKS tetap apalagi sebelumnya para petinggi kedua partai pernah menjajaki kerja sama. Kecenderungan yang terjadi, katanya, sejak empat tahun terakhir ini partai nasionalis berusaha merangkul kelompok religius, begitu pula partai Islam juga terus menggalang kekuatan dengan mendekati kelompok nasionalis dan lintas agama.

"Dengan kecenderungan seperti itu, peluang koalisi PDIP dengan PKS untuk mengusung Megawati-Hidayat sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2009 sangat terbuka," katanya.

Menurut dia, pasangan tersebut akan menjadi rival berat bagi SBY apalagi bila Jusuf Kalla akhirnya memilih maju sendiri sebagai capres. "Jusuf Kalla sebagai representasi luar Jawa memberi andil cukup besar dalam sukses pemerintahan SBY," kata Yulianto.

Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga modal penting bagi SBY untuk memenangi Pilpres 2009. SBY dinilai banyak pihak sukses memberantas praktik korupsi sekaligus menerapkan tata pemerintahan yang baik. Kedua, menurut dia, pemerintahan SBY juga sukses menciptakan stabilitas sosial politik, termasuk mengakhiri konflik secara damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Memang perekonomian masih dirasakan sulit, tetapi banyak orang merasakan stabilitas keamanan, sosial, dan politik jauh lebih baik. Ini menjadi modal penting untuk perbaikan perekonomian di masa yang akan datang," katanya.

Ketiga, katanya lagi, pemerintahan SBY akhirnya menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium meskipun hal ini lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu melorotnya harga minyak dunia belakangan ini.

Menurut dia, peluang Prabowo Subianto, Wiranto, dan Sultan Hamengku Buwono X tidak terlalu besar, sebab keduanya belum memiliki infrastruktur politik yang mapan. (Ant/OL-06)

Golkar Mulai Membaca Gerilya PKS


Momentum reformasi politik dan demokrasi di Indonesia terjadi setelah dilaksanakannya Pemilu pada 1997. dengan kondisi politik yg ada, maka pemilu yang seharusnya dilaksanakan lima tahun lagi diajukan pada 7 Juni 1999. Peserta pemilu terdiri dari 48 parpol, 34 diantaranya berasas Pancasila, 10 parpol berasas Islam dan 4 parpol berasas lainnya. Pada pemilu 1999 maka PDIP berhasil menjadi partai pemenang dengan 153 kursi, Golkar 120, PPP 58, PKB 51 dan PAN 34 kursi. Pada pemilu ini Partai Keadilan sebagai partai baru tidak memenuhi “electoral treshold”, sehingga tidak bisa mengikuti pemilu selanjutnya pada 2004.

Pada pemilu yang dilaksanakan 5 April 2004, parpol peserta pemlu berjumlah 24 buah. Dari 24 parpol, tercatat ada 7 parpol yang mendapat perolehan suara cukup besar berdasarkan jumlah perolehan kursi dan lolos dari electoral treshold (ambang batas pemilihan). Golkar menduduki peringkat pertama memperoleh 128 kursi, PDIP 109, PPP 58, Partai Demokrat 57, PAN 52, PKB 52 dan PKS 45.

Dari kedua pemilu tersebut terlihat bahwa Partai Golkar dan PDIP adalah parpol papan atas, hanya saling bertukar tempat. Yang menarik pada pemilu 2004 terdapat dua parpol dengan nama baru yang mampu masuk dalam kelompok parpol papan tengah yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Partai Demokrat menjulang tinggi karena ada “SBY” sebagai daya tarik utama, sementara PKS sebenarnya Partai Keadilan yang berubah wajah menjadi Partai Keadilan ditambah Sejahtera. Partai yang berasas Islam ini unik, tidak mempunyai tokoh “pemeran utama”, tapi mampu meyakinkan konstituen dengan menjual programnya. Belajar dari kegagalan pada pemilu 1999 PKS dengan cerdik mampu masuk dijajaran elit di papan tengah. Langkahnya yang mendukung SBY untuk maju pada pilpres 2004 diantaranya yang menjadikan SBY menjadi presiden.

PKS yang konon didukung banyak Doktor didalamnya dengan cerdik dan “nekat” mencantumkan beberapa tokoh nasional dalam materi iklannya menjelang pemilu 2009. PKS memasang tokoh-tokoh nasional seperti Bung Karno, KH Hasyim Asy’ari, Ahmad Dahlan, M Natsir, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Yang paling “nekat” PKS juga memasang foto Pak Harto. Di akhir tayangan iklan muncul suara “Terima kasih Guru Bangsa, terima kasih pahlawan, kami akan melanjutkan langkah bersama PKS”.

Dari iklannya yang oleh banyak pihak diprotes dan kemudian menjadi kontroversi, muncul tuduhan bahwa PKS mau menunjukkan, semua kelompok akan diakomodasi, dari orde lama, orde baru, hingga orde reformasi, juga termasuk kelompok nasionalis maupun Islam. Kini, langkah “berani lanjutan” PKS diantaranya akan memberikan PKS Award kepada putri mendiang Pak Harto, Siti Hardiyati Rukmana (Mbak Tutut). Lengkaplah strateginya yang mencoba menarik para pengikut Soeharto agar bersimpati. Selama ini keluarga Cendana selalu ditekan, persoalannya tidak pernah ada kata putus terhadap status hukum Pak Harto. Semua pihak takut bersuara, takut dihujat. Maka langkah PKS ini adalah langkah yang sangat strategis, langsung menusuk kedalam kantong-kantong dan jantung konstituen Golkar.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, Ketua Umum Golkar bereaksi dan mengatakan bahwa tidak masalah PKS masuk kedalam lingkungan keluarga Cendana lewat program penghargaan kepada Mbak Tutut. “Namanya kampanye, ingin merebut hati orang, kalau tidak begitu bukan kampanye” katanya. Diakuinya, metode kampanye PKS positif, namun berisiko. Sebaliknya, JK mengatakan Golkar yang menghormati jasa-jasa besar almarhum Soeharto, mengucapkan terima kasih kepada PKS yang juga berpandangan sama dengan partainya. “Kita berterima kasih. Baguslah itu supaya ada kawan yang menghormati Pak Harto, jadi kita berterima kasih juga kepada PKS” katanya.

Didalam dunia perpolitikan, ungkapan seorang Ketua Umum Partai adalah gambaran dari partainya. Kalau yang menyatakan seorang ketua DPP saja, belum tentu itu merupakan pernyataan partai. Dari apa yang dikatakan JK, kita bisa menafsirkan dua hal, pertama Golkar “agak” khawatir dengan langkah “brilian” PKS tersebut. Ada istilah dalam golf yang mungkin tepat dipakai dalam dunia blogger “Lengbet”, artinya kalau tidak waspada maka Golkar kalau “meleng” akan disabet konstituennya oleh PKS. Golkarpun selama ini sebagai bekas “anak buah” Pak Harto kurang berani secara eksplisit masuk diwilayah ini. Sejatinya sejak jaman terbentuknya dahulu Golkar selalu identik dengan Pak Harto. Langkah sang Ketua Umum ini lebih terlihat merupakan usaha dalam menjaga kadernya yang “Soehartois” agar tidak lari kepelukan PKS. Memang tajam “intuisi” bapak yang satu ini.

Yang kedua, JK secara halus mengisyaratkan, persetujuannya atas langkah strategi PKS yang penulis sebut “gempur di semua lini”, dalam bahasa politik kira-kira diartikan “langkahnya bagus, kita bisa sejalan dan mungkin nanti bisa berkoalisi”. Isyarat-isyarat seperti ini jelas akan menyejukkan para tokoh keras Golkar seperti Surya Paloh yang menginginkan Golkar maju sebagai presiden. Mungkin mulai terpikirkan Golkar akan berkoalisi dengan PKS nampaknya.

Memang sangat sulit bagi parpol Islam untuk menggerus suara dari parpol nasionalis, beberapa pemerhati mengatakan parpol Islam disarankan tidak terjebak dalam politik identitas yang hanya mengedepankan simbol keagamaan. Menurut Direktur riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi, bahwa perubahan perilaku pemilih masyarakat sangat cepat. Mayoritas pemilih Indonesia beragama Islam, namun dalam menentukan piihannya, mereka tidak terlalu perduli dengan identitas parpol. Pemilih muslim lebih mengutamakan pertimbangan rasional dibandingkan perintah agama. “Karena menggunakan pemikiran rasional, partai-partai non-Islam yang dinilai lebih mampu menjaga rasionalitas akan mendapat dukungan besar dari pemilih muslim maupun pemilih non-muslim”.

Parpol besar benar-benar harus mewaspadai langkah rasional yang “hebat dan nekat” PKS ini, PKS kini mencoba masuk ke wilayah nasionalis, parpol yang paling lemah dan rawan adalah Golkar, lemah karena Golkar tidak mempunyai tokoh sentral, “patron” pengikat, juga rawan karena terdapat beberapa faksi didalamnya. Berbeda dengan Partai Demokrat dan PDIP yang memiliki SBY dan Mega. Kalau kurang hati-hati, salah-salah nanti PKS akan mengimbangi perolehan suara dari Partai Golkar. Maaf, ini hanya sebuah analisa seorang blogger tua pak, belum tentu benar juga. Hanya membaca situasi dan kondisi yang berkembang. PRAY.


http://prayitnoramelan.kompasiana.com/2008/12/06/golkar-mulai-membaca-gerilya-pks/

Inspiring Woman Versi PKS


Jakarta, Tribun. Kini, sudah 800 pesan singkat melalui SMS yang diberikan kepada panitia penyelenggara penganugerahan PKS Award yang sedianya akan dilakukan pada 19 Desember mendatang, dibarengi dengan puncak perayaan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan, Ledia Hanifa Amaliah saat dihubungi Persda Network, Senin (8/12) menjelaskan, nama istri Presiden SBY, Ani Yudhoyono, kini sudah masuk untuk mendapatkan nominasi penerima Inspiring Women Award ini.

"Kalau dihitung-hitung, kemungkinan sudah 400 nama tokoh perempuan yang diusulkan kepada kami untuk layak mendapatkan penghargaan (Inspiring Women Award). Saya baru mengecek, ibu Ani Yudhoyono juga sudah ada yang mengusulkan untuk mendapatkan penghargaan. Namun, apakah akan mendapat penghargaan atau tidak, tentunya kami akan melakukan verifikasi terlebih dahulu," Kata Ledia Hanifa Amaliah.

Pemberian penghargaan kepada para perempuan-perempuan unggul di Indonesia ini, tidak berdasar atas berapa banyak SMS yang diterima. Akan tetapi, imbuhnya, dari nama-nama tokoh perempuan yang diusulkan, akan diverifikasi terlebih dahulu, sebelum dinyatakan apakah layak atau tidak mendapatkan penghargaan itu

"Pada tanggal 10 nanti (Rabu red), kami menutup kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi mengusulkan nama-nama tokoh perempuan yang dianggap layak. Setelah itu, kami verifikasi dan kemudian diumumkan secara resmi pada tanggal 19 Desember nanti," jelas Ledia.

Sementara nama putri sulung Soeharto, Siti Hardianti Rukmana (Mbak Tutut), apakah nantinya dianggap layak memenuhi kriteria, tegas Ledia, ditentukan setelah tim verifikasi memutuskan layak atau tidaknya.

"Jangankan beliau (mba Tutut), ada SMS yang masuk dan meminta agar ibunya dinominasikan untuk bisa mendapatkan penghargaan dari PKS. Kalau tidak salah, usianya 27 tahun, seorang perempuan asal Jogjakarta yang berprofesi sebagai guru. SMS yang kami dapat, si pengirim memberikan alasan, kalau ibunya juga berhak. Nah, ini yang akan kami lakukan pengecekan dulu, apakah benar," paparnya.

Sedianya, pada 19 Desember nanti PKS akan memberikan kepada 100 tokoh perempuan yang dianggap berprestasi. Beberapa nama tokoh perempua sudah diungkap, akan mendapat anugerah ini. Antara lain, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, putri sulung Soeharto, Siti Hardianti Rukmana dan calon gubernur Jawa Timur, Khofiffah Indarparawansa.

Kini, beberapa tokoh perempuan lainnya sudah masuk. Selain istri Presiden SBY, Ani Yudhoyono, beberapa nama lainnya adalah, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meuthia Hatta, Janda Ahmad Dani, Maia Estianty, Ratwa Megawangi, istri Menneg BUMN Sofyan Jalil, Astri Ivo serta relawan pendidikan, Butet Manurung.

PDIP Tersandera Megawati


INILAH.COM, Jakarta. Sungguh dilematis nasib PDI Perjuangan dalam Pemilu 2009 mendatang. Mereka partai pertama yang memastikan calon presiden. Tapi, sejak September 2007, Megawati Soekarnoputri belum menemukan pendamping.

Trauma politik dalam Pemilu 2004, jelas menjadi pertimbangan utama dalam mencari pasangan untuk Mega. Jika salah pilih seperti dalam Pemilu 2004, maka bisa-bisa PDIP dan Megawati seperti keledai yang dua kali masuk pada lubang yang sama.

Pencarian pasangan Mega untuk Pilpres 2009 terus mengalami pengunduran jadwal. Bila sebelumnya didengungkan akan diumumkan akhir November lalu, nyatanya mundur hingga akhir Januari tahun depan. Bahkan, wacana juga menguat, pasangan Mega bakal dicari pasca pemilu legislatif April 2009 mendatang.

Kondisi ini menjadi fakta, bahwa PDIP tidak satu suara dalam menentukan pasangan Mega. Hal utama adalah menyangkut waktu yang tepat bagi penentuan pasangan Mega.

Ketua Dewan Penasehat DPP PDIP, Taufiq Kiemas, mengatakan pihaknya bakal menjaring dan mengumumkan cawapres Megawati pada Rakernas akhir Januari mendatang di Solo. “Agenda di Solo untuk menjaring calon wapres dan diumumkan,” katanya di Kantor DPP PDIP, Senin (8/12).

Dalam kesempatan tersebut, Taufiq kembali menegaskan, wapres yang bakal mendampingi Mega dengan pijakan koalisi antar partai politik. Pilihan ini bukan tanpa maksud. Menurut Taufiq, langkah tersebut untuk memenangkan Pilpres 2009. “Nggak menang kalau jalan sendirian,” tegasnya.

Pernyataan Taufiq bukanlah hal yang baru terkait membangun koalisi antar partai politik. Bahkan sejumlah partai politik telah nyata-nyata ditawari PDIP untuk berkoalisi. Partai Golkar sebagai partai politik yang menjadi prioritas oleh PDIP tampak bergeming dengan tawaran PDI Perjauangan untuk berkoalisi. Pasalnya, Partai Golkar menentukan capres/cawapres pasca pemilu legislatif.

Setali tiga uang dengan Partai Golkar, PKS yang menjadi alternatif juga tampak tak menggubris tawaran politik dari banteng gemuk tersebut. PKS juga bakal berpijak pada perolehan pemilu legislatif April mendatang.

Betulkah calon pendamping Mega akan ketahuan pada Januari nanti? Tampaknya tidak pasti juga. Internal dewan penasihat belum satu suara soal ini. AP Batubara, anggota dewan penasihat, sebelumnya menyebutkan koalisi harus dilakukan pasca pemilu legislatif untuk mengetahui perolehan suara masing-masing parpol.

“Kalau diputuskan calon A untuk mendampingi Mbak Mega, tahu-tahunya partainya tidak ada kursinya, kan repot,” katanya kepada INILAH.COM dalam sebuah kesempatan.

PDIP memang sangat hati-hati dalam menentukan cawapres buat Mega. Meski, implikasinya, gagasan untuk melakukan koalisi sebelum pemilu legislatif bakal menemui batu sandungan.

Satu hal yang tampaknya sudah pasti, calon wapres Mega takkan lepas dari lima nama. “Sudah ada lima nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Ibu Megawati dalam Pilpres 2009,” ujar Sekjen PDIP, Pramono Anung.

Siapa mereka? Pram menutup mulut. Tapi, sebelumnya, Ketua Bidang Kepemudaan PDIP, Maruarar Sirait sempat keceplosan. Lima nama tersebut, katanya, adalah Sultan Hamengkubuwono X, Wiranto, Prabowo Subianto, Hidayat Nur Wahid, dan Jusuf Kalla.

Lima nama tersebut pun sulit untuk memastikan mau atau tidak mendampingi Mega. Pasalnya, mayoritas nama-nama tersebut menargetkan kursi RI-1, bukan RI-2 seperti tawaran PDI Perjuangan.

Sikap gamang dan terbelah di internal PDI Perjuangan dalam menentukan pendamping Mega, menunjukkan kalkulasi politik yang belum matang. Ini tidak terlepas dari pencalonan Mega yang muncul sejak jauh-jauh hari. Bisa saja, maju mundur agenda pencarian pasangan Mega tidak terlepas dari tersanderanya PDIP atas kemunculan Mega sejak awal.


(Oleh: R Ferdian Andi R)

PKS Siapkan Pemimpin Amanah


INILAH.COM, Jepara. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), munculnya banyak calon presiden tidak berpengaruh terhadap partai ini pada Pemilu 2009.

"PKS justru memberikan apresiasi, sehingga mereka benar-benar akan menjadi pemimpin bangsa," kata Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ketika menghadiri silaturahmi dengan masyarakat dan sejumlah tokoh Kabupaten Jepara, Jawa Tengah di Jepara, Minggu (7/12).

Mantan presiden PKS ini juga mengatakan saat ini PKS belum menentukan calon presiden yang akan diusung, karena fokus sekarang mengusung wakil rakyat yang diharapkan benar-benar amanah.

Itu menandakan bahwa PKS tidak gegabah dalam memilih wakilnya, baik di pemerintahan maupun di legislatif. Para wakil dari PKS itu akan diseleksi secara seksama demi menghasilkan pemimpin yang amanah.

Sementara terkait dengan peluang PKS pada pemilu mendatang, Hidayat mengatakan itu tergantung pada hasil pemilihan legislatif.

"Jika target perolehan suara tidak tercapai pada pemilu legislatif nanti, tentu kami akan menggandeng partai lain," katanya.

Rabu, 17 Desember 2008

Hindari Politik Dendam


INILAH.COM, Jepara. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan dalam berpolitik jangan hanya melihat ke belakang karena yang muncul hanya rasa dendam.

"Visi ke depan harus diutamakan untuk membangun politik yang santun," kata Hidayat ketika menghadiri silaturahmi dengan masyarakat dan sejumlah tokoh Kabupaten Jepara, Jawa Tengah di Jepara, Minggu (7/12).

Pernyataan itu terkait dengan kerapnya para tokoh politik menghasut atau mempengaruhi serta memberikan opini setelah kehendak dan kepentingan mereka tak terakomodasi. Salah satu contoh paling nyata adalah ajakan untuk tidak mencoblos dalam pemilu mendatang.

Dalam berpolitik, menurut Hidayat, Indonesia masih kalah dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Ia juga mengritisi sejumlah tokoh yang muncul melalui iklan dengan menghabiskan biaya besar tetapi tidak sesuai kenyataannya.[tra]

PKS dan PKB Halau Virus Golput


INILAH.COM, Jakarta. Angka golput yang terus meningkat kian mengusik ketenangan sejumlah parpol peserta Pemilu 2009. Berbagai upaya menghalau virus golput pun segera diintensifkan, termasuk dengan mengharamkan aksi golput. PKS dan PKB bahkan makin getol menggagas fatwa ini.

Kecenderungan aksi golput semakin menguat ketika Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyerukan pendukungnya untuk tidak melakukan pencoblosan dalam pada Pemilu 2009. Padahal, tanpa seruan Gus Dur pun, angka golput relatif tinggi pun sebagaimana tercermin di sejumlah pilkada.

Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi catatan paling aktual, kemenangan pilkada diraih oleh ‘gubernur golput’. Pilkada Jawa Barat yang dimenangkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf dengan perolehan suara 7,28 juta misalnya, belum mampu mengimbangi angka golput yang mencapai 9,13 juta.

Begitu juga Pilkada Jawa Tengah yang memenangkan pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih. Dari total pemilih sebanyak 25,8 juta, 45% di antaranya menyatakan golput. Sementara pasangan yang diusung PDI Perjuangan tersebut mengantongi 44,45% suara. Selain dua pilkada tersebut, di sejumlah daerah, jumlah golput juga cukup serius untuk dicermati.

Potret buram pilkada tampaknya menjadi catatan penting bagi politisi maupun partai politik untuk antisipasi angka golput dalam Pemilu 2009. Dalam catatan Jaringan Pendidikan untuk Pemilih Rakyat (JPPR) pelaksanaan Pilkada sejak 2005 hingga 2008 ini rata-rata golput di daerah mencapai 30-40%.

“Faktornya dari teknis hingga ideologis,” kata Koordinator Nasional JPPR Jeirry Sumampuow kepada INILAH.COM, Senin (1/12) di Jakarta.

Persoalan data pemilih, kejenuhan masyarakat atas proses politik yang memiliki intensitas tinggi, serta tidak adanya kandidat yang layak dipilih menjadi alasan pemilih untuk tak menggunakan haknya. “Ada juga masyarakat yang lebih mementingkan kerja daripada melakukan coblosan dalam pilkada,” paparnya.

Jeirry tidak menampik anggapan bahwa kondisi serupa berpotensi terjadi dalam Pemilu 2009 mendatang. Jika merujuk pada Pemilu 2004, partisipasi publik masih dalam pemilu legislatif memang tinggi, takni sebanyak 80%. Namun dalam Pilpres putaran II, partisipasi mereka turun menjadi 72-73%.

“Saya memperkirakan, dalam Pemilu 2009 mendatang angka golput mencapai 40%,” tegasnya.

Keyakinan Jeirry cukup berlasan. Selain alasan teknis penyelenggaraan pemilu, persolan politik di internal partai politik semakin melengkapi potensi jumlah golput.

Aksi Gus Dur dengan menyerukan golput terhadap para pendukunmgnya, khususnya di Jawa Timur, misalnya menjadi ancaman serius dalam proses politik lima tahunan tersebut. Selain itu, fatwa haram pilih PKB yang diserukan oleh KH Fuad Amin dari Bangkalan Madura, juga menambah peliknya ancaman golput.

Tidak hanya itu, pergerakan mesin politik dengan pola nomor urut juga diyakini hanya akan menggerakkan caleg nomor urut awal. Sedangkan caleg yang menempati nomor urut sepatu, tak bakal turut menggerakkan mesin politik.

Upaya PKB, PKS, maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengharamkan golput menjadi langkah antitesa yang diyakini bakal sia-sia belaka. Aksi ancaman golput harusnya tidak dibalas dengan ‘ancaman’ fatwa haram atas golput.

Namun sebaliknya, penguatan peran penyelenggara pemilu dan peserta pemilu jauh lebih efektif dan elegan. Peningkatan kinerja KPU jelas akan mempengaruhi sukses tidaknya mengurangi angka golput.

Namun sayang, hingga empat bulan menjelang pemilu, kinerja KPU masih jauh api dari panggang. Pelansiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi terbaru jelas menimbulkan potensi gugatan di kemudian hari.

Sedangkan bagi peserta pemilu, penyuguhan program kerja dan paltform yang luar biasa juga diyakini bakal memancing animo pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Namun sayang, dari 38 peserta pemilu 2009 belum ada suguhan program kerja yang konkret. Bila pun ada, semuanya hampir sama satu sama lain. Lalu, siapa yang salah jika angka golput meningkat? [P1]

Nyoblos Tentukan Masa Depan


INILAH.COM, Jepara. Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif 2009, karena suara pemilih sangat penting bagi masa depan bangsa.

"Masyarakat tidak boleh mengabaikan hak pilihnya dengan menjadi 'golongan putih' (golput) atau tidak menggunakan hak pilihnya," katanya ketika menghadiri silaturahmi dengan masyarakat dan sejumlah tokoh Kabupaten Jepara, Jawa Tengah di Jepara, Minggu (7/12).

Khususnya umat muslim, ia mengajak untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang daripada menjadi golput.

Menurut dia, semua pihak harus ikut andil dalam mensukseskan pemilu mendatang dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat luas sehingga muncul kemauan untuk menggunakan hak pilihnya.

Pernyataan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera itu terkait dengan imbauan golput dari sejumlah kalangan setelah kepentingan dan keinginan mereka tak kesampaian.

PKS Berkurban 4.000 Sapi, Golkar Cuma Menghimbau


Jakarta, myRMnews. Partai Keadilan Sejahtera dan Golkar menyambut kurban ini dengan beriklan di media massa nasional, Minggu (7/12).

Iklan PKS lebih terkonsep dan memiliki tujuan yang jelas. Sementara iklan Golkar sangat normatif dan tidak menyentuh langsung ke sasaran.

Dalam iklan PKS tampak empat orang muda tengah memeluk seekor kambing. Di bawahnya ada tulisan: "Pahlawan bukanlah gelar. Ia melekat pada jiwa-jiwa yang rela berkurban."

Dalam tulisan lebih kecil di bawahnya terdapat kalimat yang memperjelas arti pahlawan versi PKS: “Keberanian dan kerelaan berkurban adalah jiwa seorang pahlawan.”

Untuk Idul Adha tahun ini DPC PKS se-Indonesia berkurban 4.000 sapi dan 16.000 kambing.

Sebaliknya iklan Idul Adha Golkar kurang menarik dan normatif berupa himbauan. Seperti iklan-iklan sebelumnya, Golkar lebih menonjolkan Yusuf Kalla-nya dengan tulisan “Mari Berbuat dan Berbagi untuk Kemajuan Bersama”.

Taliban Hancurkan 160 Kendaraan AS


INILAH.COM, Peshawar. Kelompok Taliban, Minggu (7/12), melakukan serangan terhadap dua terminal pelabuhan di Pakistan dan menghancurkan lebih 160 kendaraan yang dikirimkan untuk pasukan sekutu pimpinan AS di Afghanistan.

Serangan itu merupakan yang terbesar yang dilakukan Taliban terhadap jalur pasokan militer sekutu.

Militer AS mengatakan serangan yang menghancurkan 160-an kendaraan di wilayah baratlaut kota Peshawar, Pakistan, itu hanya memiliki dampak kecil terhadap operasi penumpasan Taliban di Afghanistan.

Namun, setidaknya serangan itu semakin menunjukkan bahwa kekuatan Taliban di sekitar Peshawar kian meningkat dan itu dapat menghambat pasokan barang bagi tentara sekutu melalui Khyber Pass.

Hingga 75% pasokan bagi pasukan Barat di Afghanistan dilakukan melalui Pakistan setelah sebelumnya dilakukan bongkar muat di pelabuhan Karachi. NATO saat ini tengah berupaya mencari rute alternatif untuk mengirimkan pasokan melalui Asia Tengah.

Bukti Kejahatan Kemanusiaan Israel


INILAH.COM, Jerusalem. Kekejian terhadap kemanusiaan dan standar ganda akan selalu mewarnai kebijakan pemerintahan zionis Israel.

Bukti terbaru kekejian itu muncul ketika pasukan keamanan Israel naik ke sebuah kapal di pelabuhan Jaffa, Minggu (7/12), untuk melarang upaya para anggota parlemen Arab menyampaikan bantuan ke Gaza. Padahal wilayah itu diblokade sehingga menyengsarakan penduduk wilayah yang dikuasai kelompok Hamas itu.

"Kami sedang bersiap-siap untuk menuju Jalur Gaza untuk menyerahkan ratusan kilogram obat-obatan dan barang-barang kebutuhan pokok, tetapi polisi maritim mencegah kami membongkar jangkar kapal kami," kata anggota parlemen Arab Israel Ahmed Tibi.

Ia mengatakan penguasa Israel selalu mengizinkan para pemukim Yahudi melakukan apa yang mereka ingin lakukan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, tetapi pada saat yang sama mereka mencegah pemberian bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

"Kami tetap bertekad untuk memberikan bantuan," kata Tibi.

Para anggota parlemen Arab Israel lainnya termasuk Taleb al Sana dan Mohammed Barakah, juga berada di kapal itu bersama dengan para aktivis sayap kiri Yahudi dan perdamaian.

Jurubicara polisi Israel Micky Rosenfeld mengkonfirmasikan kapal itu dilarang meninggalkan pelabuhan itu.

Tiga warga Israel dari Galilee yang membawa satu truk pangan dan obat-obatan ke pelabuhan itu ditahan untuk diperiksa," tambahnya.

Israel memberlakukan satu brokade yang menyengsarakan terhadap Jalur Gaza sejak kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza wilayah itu Juni tahun lalu.

Israel memperketat blokade itu sejak meletusnya aksi kekerasan lintas perbatasan 4 November, mengizinkan bantuan pangan dan bahan bakar minyak hanya empat hari dalam beberapa pekan.

Pekan lalu, kapal-kapal perang Israel melarang sebuah kapal kargo Libya yang membawa 3.000 ton barang mencapai Gaza dalam usaha pertama oleh satu pemerintah asing untuk melanggar blokade negara Yahudi itu.

‘Politisi Harus Bercermin pada Nabi Ibrahim’


INILAH.COM, Jakarta. Perayaan Idul Adha 1429 Hijriyah, Senin (8/11), seharusnya dijadikan momentum bagi para pemimpin politik yang akan bersaing pada Pilpres 2009. Mereka harus mencontoh perilaku Nabi Ibrahim AS untuk melakukan perlawanan pada nafsu kekuasaan, agar tidak mengorbankan masyarakat dengan berbagai hasutan yang bisa memicu konflik.

Menurut Direktur Pusat Studi Islam Dan Kenegaraan Universitas Paramadina Muhammad Shubhi, ada peristiwa di balik ritual kurban yang ditradisikan kepada mat Islam. Yakni, nilai-nilai pengorbanan dalam segala aspek kehidupan.

Seorang peimpin, menurutnya, harus mengorbankan yang terbaik demi kepentingan yang lebih besar. "Pemimpin politik Indonesia seharusnya bercermin pada Nabi Ibrahim dengan sikap rela berkorban sebagai pemimpin," katanya, saat berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (07/12).

Shubhi juga menambahkan, bahwa seorang pemimpin harus diuji dengan bentuk pengorbanan yang paling terbaik dimiliki dalam hidupnya. Baik kekuasaan, kekayaan, maupun keluarga yang dicintainya.

"Ibrahim memberikan inspirasi bagi para pemimpin untuk mempersembahkan hidupnya untuk pengabdian. Termasuk di Indonesia yang masih sulit berkorban, yang lebih mementingkan citra dan status sosial," imbuhnya

Shubhi memaparkan pentingnya bagi para pemimpin politik di Indonesia yang akan bersaing pada pilpres 2009 untuk melakukan perlawanan pada nafsu kekuasaan. Sehingga, tidak mengorbankan rakyat dengan berbagai hasutan yang bisa memicu konflik.

"Saya kira perlu adanya zuhud politik. Supaya pemimpin bisa terbiasa bahwa memimpin adalah mengabdi, bukan kuasa semata yang tak jarang rakyat jadi korban," pungkasnya.

Tifatul: Tidak Ada Uang Cendana di PKS


INILAH.COM, Jakarta. PKS terkesan 'dekat' dengan keluarga Cendana atas beberapa manuver yang dilakukan. Namun Presiden PKS Tifatul Sembiring memastikan tidak ada sepeserpun uang dari keluarga mantan Presiden HM Soeharto yang mengalir ke partai yang dipimpinnya.

"Saya berani pastikan, tidak ada sepeserpun uang Cendana yang masuk atau mengalir ke dalam struktural kepengurusan DPP PKS," kata Tifatul di Jakarta, Minggu (7/12).

Menurut Tifatul, dua peristiwa yang belakangan memunculkan citra PKS sebagai partai 'keluarga Cendana' yaitu kasus pemuatan figur mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional dalam iklan politik PKS, dan rencana pemberian penghargaan 'PKS Award' kepada putri sulung penguasa Orde Baru itu, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut.

"Itu semua merupakan sebuah kesalahkaprahan," cetus Tifatul.

Tifatul menjelaskan, soal HM Soeharto, sampai detik ini DPP PKS belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengusulan pemberian penghargaan, atau menetapkan Soeharto sebagai pahlawan.

"Kalau boleh saya bilang, materi iklan yang akhirnya menimbulkan polemik itu adalah sebuah kecelakaan. Karena materi kalimat yang ditawarkan pada awal rencana dibuat, dirobah oleh biro iklan yang menggarapnya," terang Tifatul.

Sementara soal pemberian penghargaan 'PKS Award' kepada Mbak Tutut, Tifatul mengatakan, belum ada rencana untuk itu.

Munculnya nama Mbak Tutut sendiri, katanya, datang dari layanan pesan singkat (SMS) masyarakat ke Divisi Perempuan PKS yang memang ingin menggelar acara Inspirations Woment Award.

Sebelum menggelar acara tersebut dan agar penjaringannya dapat seobyektif mungkin, kata Tifatul, Divisi Perempuan PKS mempersilakan kepada masyarakat untuk mengusulkan nama tokoh-tokoh perempuan yang dianggap layak sebagai inspirasi bagi kaumnya lewat SMS.

Dari SMS yang dikirim masyarakat itulah muncul nama Mbak Tutut. Selain itu, ada juga yang mengusulkan sosok mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Nama Mbak Tutut baru dalam tahap usulan dari masyarakat. Belum masuk nominasi. Bahkan setahu saya, ranking Mbak Tutut dan Megawati berada pada posisi bawah, sekitar urutan 20 dan 21-an," katanya.

Padahal, lanjut Tifatul, penghargaan yang akan diberikan hanya untuk 8 sosok yang dianggap pemberi inspirasi bagi kaum perempuan Indonesia.

"Kami sendiri bingung, kok tiba-tiba muncul anggapan kalau PKS telah memasukkan nama Mbak Tutut sebagai salah satu nominator. Tahapan itu masih jauh," pungkas Tifatul. [*/nng]

Mer-C Tolak Pekan Kondom Nasional


Lembaga sosial di bidang medis, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), menyayangkan dan menolak program Pekan Kondom Nasional (PKN), 1-7 Desember 2008, yang dilaksanakan pemerintah dalam memperingati Hari AIDS Sedunia (HAS). Demikian pernyataan tertulis MER-C yang di Jakarta, Sabtu.

Program PKN diawali dengan Konferensi Kondom pada 1 Desember di Hotel Marriott, dibuka Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie.

Konferensi Kondom ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang penggunaan kondom sebagai alat kesehatan dalam mengatasi penyebaran penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV.

Namun kampanye kondom ini justru bisa menimbulkan pemahaman yang salah terhadap penggunaan kondom yang kelak malah meningkatkan penyebaran penyakit yang sudah menjangkiti 194 kabupaten di Indonesia.

MER-C mengingatkan bahwa kondom tidak akan berpengaruh terhadap penyebaran HIV karena proses penularan virus HIV terbesar di Indonesia adalah melalui jarum suntik pengguna narkotika dan zat adiktif (49,1 persen), lalu hubungan seksual 46,2 persen (heteroseksual 42,1 persen dan homoseksual 4,1 persen).

Dengan kata lain, narkotika dan perilaku seks bebas adalah penyebab utama menyebarnya HIV/AIDS di Indonesia.

Metode kampanye penggunaan kondom sebagai "penangkal" penularan HIV juga dinilai MER-C tidak tepat karena ukuran pori-pori kondom lebih besar daripada ukuran virus HIV.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa ukuran pori-pori kondom lebih besar daripada virus HIV sudah tersebar luas, tapi ternyata tidak diperhatikan atau sengaja diabaikan oleh para aktivis penanggulangan HIV/AIDS, demikian pernyataan MER-C.

Data menunjukkan bahwa ukuran pori kondom adalah 1/6 mikron, sementara ukuran virus HIV adala 1/250 mikron, itu sebabnya virus HIV bisa sangat leluasa menembus kondom.

Ketidakamanan kondom ini juga sudah diserukan oleh berbagai pihak di antaranya ketua Gereja Katolik Mozambik (September 2007) dan Gereja Katolik Vatikan (tahun 2003).

Aldonso Lopez Trujillo, seorang kardinal senior di Vatikan bahkan menyerukan bahwa kondom tidak aman dan justru menyebabkan AIDS kian meluas.

Berangkat dari data ilmiah ini, MER-C menghimbau agar secara bersama-sama penduduk Indonesia memutus mata rantai penularan virus HIV/AIDS dengan cara melarang serta menghukum tegas para pengguna narkoba dan pelaku seks bebas.

Pemerintah dan pihak yang terlibat aktif dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS harus memberikan penjelasan yang transparan dan benar mengenai kondom.

Data Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menyebutkan bahwa setiap satu jam terdapat seorang pemuda yang menjadi penderita baru HIV di Indonesia.

Departemen Kesehatan memperkirakan hingga September 2008, jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia sudah mencapai 21.151 kasus, terdiri atas 15.135 kasus AIDS dan 6.015 kasus positif HIV.

Proporsi kelompok umur tertinggi kasus AIDS adalah pada usia 20-29 tahun, 51,5 persen. Dari kelompok usia ini, diketahui bahwa transmisi dan penularan HIV terjadi saat usia mereka baru 10-19 tahun.


Jakarta , 7 Desember 2008 08:48
http://smsplus.blogspot.com/2008/12/mer-c-tolak-pekan-kondom-nasional.html

Kasus Perusahaan Israel Terus Berlanjut: DPR Tuntut Perusahaan Minta Maaf Di Media


Jakarta, myRMnews. Kasus masuknya perusahaan asal Israel ke Indonesia terus menggelinding. Anggota DPR meminta perusahaan yang memamerkan produk Israel meminta maaf di media.

”Harus diumumkan secara terbuka di koran dan janji untuk tidak mengulanginya lagi,” ujar anggota Komisi 1 (Bidang Hubungan Luar Negeri) DPR Al Muzammil Yusuf kepada Jawa Pos, Sabtu (6/12).

Menurut Muzammil, pihaknya akan melakukan pengecekan langsung di lapangan hari Selasa (9/12) depan.

”Sekarang kita masih libur. Nanti teman-teman akan minta klarifikasi resmi dari pemerintah dan penyelenggara,” kata politisi PKS itu.

Perusahaan asal Israel Shaviv ikut memamerkan produknya dalam pameran International Manufacturing Machinery, Equipment, Materials and Services Exhibitions ke-19 di PRJ, Kemayoran, Jakarta. Sejumlah anggota DPR mengirim surat protes ke Departemen Luar Negeri. Sebab, selama ini Indonesia tidak punya hubungan dagang maupun hubungan diplomatik dengan Israel.

Menurut Muzammil, tiga instansi pemerintah terkait harus segera memberi klarifikasi resmi pada masyarakat.

”Isu ini sensitif bagi mayoritas rakyat Indonesia. Jadi Departemen Luar Negeri, Departemen Prindustrian dan Departemen Perdagangan harus memberi tahu hasil penyelidikan,” katanya.

DPR, kata Muzammil , bukan bermaksud menghambat investasi maupun inovasi di bidang teknologi industri.

”Justru sebaliknya, kami sangat mendukung pameran itu. Yang kami permasalahkan hanya Israelnya saja karena mereka di negaranya masih menjajah bangsa Palestina. Itu bertentangan dengan UUD 1945,” katanya.

Di bagian lain, PT Pamerindo Buana Abadi, penyelenggara pameran International Manufacturing Machinery, Equipment, Materials and Services Exhibitions ke-19 di arena Pekan Raya Jakarta merasa kecolongan dengan hadirnya produk Israel dalam pameran itu. Event organizer ini menyayangkan tindakan PT Yakin Maju Sentosa memasarkan produk Israel bernama Shaviv.

”Kami merasa kecolongan. Saya tak bisa mengecek semua barang yang dipamerkan. Kita tahunya mereka akan dipamerkan," kata Maysia Stephanie, Project Manager PT Pamerindo Buana Abadi.

Menurut Maysia, produk Shaviv menyempil di antara produk 2.680 perusahaan dari 32 negara dengan peserta paling banyak dari Eropa Barat, Asia dan Amerika. Produk Shaviv itu didatangkan PT Yakin Maju Sentosa, sebuah perusahaan distribusi barang impor.

PT Yakin Maju, menurut Maysia, tak menginformasikan dari awal bahwa terdapat produk Israel yang akan mereka pasarkan dalam pameran yang berlangsung untuk ke-19 kalinya itu.

”Di katalog mereka tak ada barang Israel. Di iklan mereka tak ada produk Shaviv,” kata Maysia.

Ke depan, PT Pamerindo Buana Abadi berencana meninjau keterlibatan PT Yakin Maju Sentosa dalam pameran ini meski sudah menjadi pelanggan tetap pameran sejak 20 tahun lalu.

”Mudah-mudahan tahun depan, mereka tidak memasang atau memasarkan barang ini lagi,” ujarnya. [hta]

Kader PKS Pasang 10 ribu Banner


PK-Sejahtera Online. PKS sepertinya tidak main-main untuk mendongkrak perolehan suaranya di Pemilu Legislatif 2009. Bertempat di gedung Taman Budaya30 Nopember lalu, ribuan kader PKS di kumpulkan untuk memasang 10 ribu banner di seluruh simpang-simpang jalan yang ada di kota Pekanbaru. Sebelum pemasangan banner di lakukan, seluruh kader mendapatkan taujih dari Ust. Sofyan Siraj, Lc.

Ketua Operasi Politik DPD PKS Pekanbaru Yusriadi menyatakan, sebagai partai politik yang menjadi salah satu konstentan dalam Pemilu legislatif di 2009, maka seluruh kader berkewajiban mengenalkan lambang dan nomor urut partai kepada masyarakat.

"Walaupun sebahagian masyarakat Pekanbaru sudah mengenal tanda gambar partai PKS, namun untuk nomor urut kan belum semua dapat menghapalkannya. Jadi banner ini di maksudkan untuk membuat masyarakat ingat kembali terhadap partai yang akan dipilihnya," terangnya.

Yusriadi menambahkan, ada 4 jenis tulisan yang dituangkan ke dalam banner tersebut, pertama : ini zamannya PKS bang, kedua : Harapan Itu masih ada, ketiga : PKS boleh…bolehlah, dan keempat : Bersih, Peduli dan Profesional. Ke -empat jenis tulisan tersebut di harapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon pemilih nantinya.

Ketika di tanya mengapa banner tersebut di dominasi oleh warna kuning, Caleg Pekanbaru dari Dapil I ini menyebutkan, tidak ada maksud untuk mengambil brandingnya Golkar.

"Kami hanya menonjolkan satu warna dari branding kami, yakni warna kuning. PKS punya tiga warna branding, pertama kuning, kedua, hitam dan ketiga putih," jelasnya. (pks pekanbaru)

Mengapa Parpol 'Takut' NPWP?


INILAH.COM, Jakarta. Kewajiban setor NPWP oleh KPU menimbulkan reaktif kalangan parpol. Mayoritas menentang aturan tersebut. Mengapa?

"Kalau ini gunakan NPWP, berarti parpol menelanjangi dirinya sendiri dari mana sumber dana diperoleh. Maka itu mereka berkelit," kata Akuntan Publik Soemardjijo dalam diskusi bertajuk 'NPWP dan Donatur Parpol', Jakarta, Sabtu (6/12).

Menurut Soemardjijo, terjadi over-lapping pada landasan hukum yang dipakai KPU untuk mewajibkan donatur parpol sertakan NPWP. Yaitu UU Pemilu No 22/2007 pasal 117, UU Parpol No 2/2008, UU perpajakan No 16/2007 serta UU PPh No 17/2000.

Berdasarkan ketentuan UU perpajakan, mengharuskan parpol Wajib Pajak, setiap tahun melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). UU PPh juga menyebutkan, parpol suatu nirlaba yang tidak punya penghasilan karena tidak punya mesin pencetak uang.

Mengacu pada UU Parpol, parpol wajib menyusun pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan UU Pemilu memerintahkan KPU membuat aturan dan peraturan.

Soemardjijo berpendapat, KPU tidak salah dalam membuat aturan NPWP. Sebab sesuai dengan perintah UU Pemilu. Akar masalah NPWP ini menurutnya adalah anggota DPR yang membuat UU, tapi malah mereka sendiri yang tidak mengetahui jelas apa isi UU yang dibuatnya.

"Setelah saya tarik terjadi over lapping, jadi si pembuat UU (DPR) tidak membaca UU yang dibuatnya sendiri. Akibatnya terjadi bola liar, dimana tidak ada kesamaan persepsi bagaimana cara menangani sumbangan dari donatur ini," ungkapnya.

Untuk mengantisipasi kian meruncingnya perdebatan transparansi sumber dana parpol tersebut, Soemardjijo menyarankan agar setiap parpol memiliki konsep pembukuan akutansi yang jelas. Sehingga, saat dilakukan pengauditan laporan pertanggungjawaban, sumber dana parpol dapat disertai data yang valid.

"Jadi menurut saya, parpol yang nanti akan berkuasa, harusnya dari awal, jadi partai harus transparan profesional dan bersih. Sehingaa saat dia memimpin, akan ada konsep good corporate government," paparnya. (Reni Herawati)


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/mengapa-parpol-takut-npwp.html

IKlan PKS Menyambut Hari Raya Kurban Di JawaPos

Budaya Politik PKS Menganut Asas "Piagam Madinah"


Medan (ANTARA News). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganut asas yang terkandung dalam "Piagam Madinah" (The Constitution of Medina) yang berisi penghormatan terhadap kebhinekaan yang ada di masyarakat.

"Meski teguh menjalankan agama, tetapi dalam Piagam Madinah semua agama dan keyakinan harus dihormati. Itu budaya politik PKS," kata Presiden PKS, Tifatul Sembiring, dalam Dialog Kepemimpinan Nasional di Medan, Sumut, Jumat malam.

Menurut dia, ada tiga poin penting yang harus dipahami dalam Piagam Madinah, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Poin pertama menganjurkan adanya jaminan dan penghormatan terhadap masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

Hal itu dipraktikkan Nabi Muhammad SAW ketika menjadi pemimpin di Madinah yang tetap membiarkan penganut lain, seperti Nasrani, Yahudi dan lain-lain untuk hidup tenang dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Kemudian, adanya komitmen bersama untuk menghormati dan menerima penerapan dan penegakan hukum yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan poin ketiga adalah adanya komitmen bersama untuk membela kepentingan dan martabat bangsa dari serangan pihak luar.

Dengan asas dalam piagam Madinah, maka nasionalisme kader PKS tidak perlu diragukan, meski selalu teguh dalam menjalankan syariat Islam.

"Dalam agama, PKS selalu berprinsip `lakum dinukum waliyadin` (agamamu untukmu, agamaku untukku), namun tetap menghormati agama lain yang ada," katanya.

Ia menambahkan, sikap nasionalisme PKS itu dibuktikan ketika memberikan bantuan kemanusiaan terhadap korban gempa bumi di Nabire, Papua, pada November 2004 meski mayoritas penduduknya beragama Nasrani.

"Dengan sikap nasionalisme itu, banyak warga Nabire yang simpatik terhadap PKS, meski mereka beragama Nasrani," katanya. (*)

Versi Indonesia
http://smsplus.blogspot.com/2008/12/budaya-politik-pks-menganut-asas-piagam.html


PKS Respects All Religions
(English Version)


Medan, (ANTARA News). The Islam-based Prosperous Justice Party (PKS) adheres to the principles laid down in the "Constitution of Medina" which include respect for all religions, the party`s leader said.

"Although we practice our own faith piously, we subscribe to the Constitution of Medina whereby we must respect all religions and faiths. This is PKS`s political culture," PKS President Tifatul Sembiring said here Friday night.

He said there were three points in the Constitution of Medina that were of great significance to Indonesian state and nationhood.

The first point called for respect for all religions, and a guarantee that all members of the community can worship in accordance with their respective religion and faith.

These principles were practiced by the Prophet Mohammad when he was the leader of Medina. The prophet consistently allowed people of other religions such as Christians, Jews and others to live in peace and worship in their own ways.

The second point was a common commitment to accept and respect the enactment and enforcement of laws that were binding on all members of the community.

The third point was a common commitment to defend the nation`s interest and honor against any external threat or attack.

In faithfully practicing Islamic shariah, PKS cadres did not need to fear being labeled unpatriotic as long as they carried out the principles of the Constitution of Medina, Sembiring said.

"Where religion is concerned, PKS sticks to the principle of `lakum dinukum waliyadin` (your religion for you, my religion for me) while always respecting other religions," he said.

PKS proved its nationalism when in November 2004 it provided humanitarian aid to predominantly Christian victims of an earthquake in Nabire, Papua, he said.

"PKS`s nationalistic action earned the sympathy of many Nabire residents although they were Christians," Sembiring added.

Selasa, 16 Desember 2008

CERITA HEBOH IKLAN SOEHARTO: (updated 05 Desember 2008)


Dalam literatur gerakan dakwah, ada yang disebut mabadi' (bersifat prinsip) dan ada pula kaifiyat (bersifat operasional). Iklan PKS yang di antaranya menampilkan gambar Soeharto, sebenarnya tidak bermaksud menjadikan Soeharto sebagai pahlawan . DPP PKS belum pernah memutuskan atau mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan. Secara prinsip, tidak ada yang berubah dari PKS sebagai partai dakwah. Namun secara operasional mungkin saja ada yang keliru. Demikian penjelasan terkini dari Presiden PKS, Tifatul Sembiring, yang tertuang dalam sebuah artikel yang dimuat dalam sebuah koran nasional, dua hari yang lalu. Silahkan membaca PKS dan Iklan Soeharto untuk menelaah penjelasan tersebut secara utuh. Berikut ini adalah pantauan terkini dari HEBOH IKLAN SOEHARTO (update 20 November 2008) yang disajikan secara ringkas. Rincian selengkapnya dapat diperiksa dalam lampiran. Pandangan pribadi saya telah dituangkan dalam SPHINX: Sepuluh Tahun Reformasi yang ditulis saat Soeharto sakratul maut , dan SEMBELIT yang bertutur mengenai masalah-masalah komunikasi politik seputar kita. Iklan Secara Keseluruhan Terimakasih Guru Bangsa!
Terimakasih Pahlawan!
Kami akan melanjutkan langkah bersama PKS untuk Indonesia sejahtera!"

Itulah potongan iklan terbaru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut Hari Pahlawan 10 November. Untuk menggambarkan guru bangsa dan pahlawan yang dimaksud, iklan itu menampilkan foto tokoh-tokoh nasional. Di urutan pertama, muncul foto Soekarno. Lalu Soeharto, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, M Natsir, M Hatta, Jenderal Sudirman dan Bung Tomo.

Secara umum, iklan PKS tersebut dinilai mengejutkan dan kreatif oleh para pengamat. Iklan tersebut juga dinilai sebagai langkah PKS melakukan perluasan segmen pemilihnya. Misalnya pengamat politik, Fachry Ali dan Direktur Pasca Sarjana Komunikasi UI, Dedi Nur Hidayat mengatakan PKS telah ”berjudi” sebab, bisa saja, akibat pemasangan gambar tersebut, para pemilih fanatiknya ”lari”. Mereka juga berpendapat iklan tersebut diharapkan dapat menarik dukungan dari masa mengambang yang tidak tertampung dalam parpol. Itu untuk memperluas spektrum massa pendukung PKS. Dosen komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Ibnu Hamad menambahkan mengatakan sebagai sebuah desain kreatif, target iklan tersebut, diharapkan dapat mencuri perhatian dari para pendukung tokoh-tokoh yang ada dalam iklan. Mencuri perhatian syukur-syukur menciptakan dukungan. Fachry Ali menambahkan PKS tampaknya merasa yakin basis pendukungnya yang sudah ada tak akan lari hanya gara-gara iklan politik ini. Keyakinan PKS itu diperkuat oleh kenyataan bahwa tidak ada satu isu korupsi pun yang menerpa PKS. Menurut Dedi Nur Hidayat, Kecil kemungkinan suara PKS dinilai dapat turun, karena PKS merupakan partai yang solid.

Menurut Fachry Ali, iklan kampanye PKS itu mengejutkan dan agresif. PKS membuat terobosan dan langkah berani dengan iklan tersebut. Namun ia belum bisa memastikan dampak iklan politik ini terhadap perolehan suara PKS pada Pemilu 2009. Ketidakpastian ini juga diungkap oleh Ibnu Hamad. Ia mengatakan masyarakat tidak mudah percaya begitu saja terhadap kampanye atau iklan politik parpol. Sebab masyarakat kini semakin cedras. Melalui iklan ini, menurut Fachry Ali, PKS ingin memunculkan citra bahwa dirinya bukan sekadar sebagai partai Islam. PKS menjadi lebih terbuka dan nasionalis.

Mengenai iklan PKS itu sengaja dibuat karena merupakan yang kedua kali menuai polemik, Dedi Nur Hidayat menyatakan tidak dapat mebuktikan. Pengamat komunikasi politik dari UGM, Hermin Indah Wahyuni menilai iklan yang kontroversial itu merupakan strategi yang bagus. Itu strategi mengambil posisi minor untuk dijual. Ia dan Ibnu Hamad yakin setiap peluncuran iklan pasti telah melalui survei dan pembahasan. Hermin Indah Wahyuni menilai mungkin PKS sengaja men-setting iklan itu untuk mengundang polemik. Tuntutan untuk menarik iklan-iklan PKS terlalu berlebihan. Sikap itu, sungguh tidak demokratis. Itu sah-sah saja dalam komunikasi politik. Itu juga bukti keberanian PKS. Ibnu Hamad menambahkan kalau dilihat dari murni marketing politik, iklan itu sebetulnya berhasil dan juga kreatif. Iklan politik PKS berhasil karena mendapat perhatian dari masyarakat luas.

Adien Jauharudin, dari Gerakan Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) mengatakan strategi politik dengan mengambil sosok pahlawan dan tokoh nasional bias jadi untuk menarik simpati masyarakat luas agar mendapat dukungan suara lebih besar. Tentunya bagi mereka yang tidak mengenal tokoh-tokoh tersebut akan simpati dengan PKS, tapi bagi pihak yang sudah tahu dan ada kaitan dengan tokoh yang ditampilkan tentunya akan terusik bahkan merasa dirugikan.


Meski demikian, ia mengakui jika PKS cerdik dalam mengemas isu untuk mengundang perhatian publik dengan memanfaatkan kekuatan media yang dijadikan sarana iklan politiknya. Hal ini menjadi manuver politik yang cerdas. PKS lebih berani dalam membuat manuver politik yang tidak dilakukan oleh partai lainnya. Calon anggota legislatif Partai Golkar Indra J Piliang menilai iklan PKS yang menampilkan sejumlah tokoh bangsa tidak ada persoalan. Plus minusnya tergantung pandangan masyarakat. Sudah saatnya, kita berfikir ikon Soekarno bukan milik PDIP saja. Hasyim Asy'ari bukan milik NU saja. Itu pemikiran sempit yang harus diubah. Mereka tokoh bangsa. Iklan PKS justru sukses. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengatakan iklan PKS bukan sebuah pelanggaran. Tidak ada aturan yang melarang pemanfaatkan pahlawan nasional untuk kampanye parpol di media massa. Termasuk dalam undang-undang pemilu. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, memuji kesadaran sejarah para elit PKS yang dinilainya luar biasa. PKS yang semula sangat relegius dan terkesan ekskluisif, ternyata sadar betul harus mencoba menampilkan tokoh-tokoh yang nasionalis, jika ingin menaikkan porsi suaranya. Iklan politik PKS adalah cara yang cukup efektif bagi PKS untuk mencoba mengambil alih suara dari swing voter menjelang Pemilu 2009.


Dari kacamata blogger yang tidak melihat isi iklan dikatakan konten kontroversial dan up to date pasti akan menarik traffic dengan cepat dan besar layaknya Tsunami. Dan kali ini PKS dalam iklannya menuai berbagai kecaman dan pujian tetapi inti semua itu PKS dibicarakan setiap orang dalam setiap perbincangan mulai dari warung kopi sampai cafe-cafe di mall-mall, mulai dari penarik becak sampai para penaik duit di bank-bank. Terlepas dari hasil politik yang diintrepretasikan dengan ballot dan vote, PKS telah mendapatkan backlink, trackback juga traffik yang besar. Bagi yang belum tahu dan setengah tahu, pasti akan mencoba untuk mencari tahu seperti apakah iklan PKS tersebut dan bisa jadi ingin mengetahui lebih dalam seperti apakah PKS juga platformnya. Ini merupakan trik yang sangat lihai untuk mendapatkan pemilih potensial.


Mengenai tokoh Soekarno yang ditampilkan di iklan PKS, Ketua Dewan Penasihat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufik Kiemas mengaku tak keberatan. Semua pihak termasuk PKS, berhak menghargai semua pendahulu mereka dengan cara mereka masing-masing. Sebagai pemimpin terkadang kita melupakan jasa-jasa para founding father. Caleg PDIP Budiman Sujatmiko mengatakan PDIP tidak mempermasalahkan sosok Soekarno yang juga muncul dalam iklan PKS. Ketua DPP PDIP Firman Jaya Daeli menambahkan sebenarnya sah-sah saja Soekarno sebagai tokoh bangsa ditampilkan oleh PKS. Namun ia mempertanyakan konsistensi PKS selanjutnya.

Pernyataan Firman Jaya Daeli dijawab Sekjen PKS Anis Matta, dengan balik mempertanyakan posisi Megawati terhadap Soekarno. Dia itu anak biologis atau anak ideologis? Pada masa pemerintahan Megawati dia menjual aset-aset negara.


Berbeda dengan pendapat-pendapat diatas, peneliti The Wahid Institute, Rumadi mengatakan pemasangan beragam foto tokoh itu jelas bertujuan mencari pemilih yang sebanyak-banyaknya pada Pemilu 2009. Hal ini dibenarkan pula oleh peneliti dari Charta Politika, Burhanuddin Muhtadi. Namun Direktur Eksekutif Reform Instutute, Yudi Latif menilai upaya PKS untuk memperbesar basis pemilihnya akan menemui jalan terjal karena para tokoh tersebut sudah memilik partai politik yang bergantung pada jaringan seputar mereka. Simpatisan Soeharto misalnya, sudah ada di PKPB, Golkar, Gerindra, atau Hanura.

Rumadi menambahkan jadi tak ada kaitannya dengan ideologi. Penayangan iklan dengan beragam tokoh juga menunjukkan pergumulan di internal PKS cukup hebat. Pergumulan itu sudah dimulai sejak awal tahun ini dengan mendeklarasikan PKS sebagai partai terbuka.

Namun Upaya PKS mengubah citra partai menjadi partai terbuka melalui iklan politik itu tampaknya akan sia-sia. Itu sulit terwujud, karena PKS hanya memainkan simbol saja. Dari sudut pandang keberagamaan PKS, tampak belum ada bukti bahwa PKS menghargai keberagamaan yang berbasis perdesaan.

Ketua Presidium Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Palar Batubara mengatakan iklan partai politik yang menampilkan tokoh-tokoh nasional seperti yang dilakukan oleh PKS dapat mengurangi kredibilitas partai itu. Pasalnya, masyarakat saat ini sudah pintar untuk menilai partai tanpa dibayang-bayangi oleh tokoh tertentu. Golkar saja tidak pernah menampilkan tokoh Soeharto. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti menambahkan apa yang telah dilakukan oleh PKS demi memenangkan Pemilu 2009 dinilai akan sia-sia. Iklan itu diprediksi tidak akan meningkatkan jumlah perolehan suara dalam pemilu legislatif. Pengamat politik Bachtiar Effendy menilai iklan PKS itu terlalu sulit untuk dicerna oleh masyarakat yang ada di desa-desa. Iklan PKS ini hanya dipahami oleh masyarakat yang ada di kota-kota saja. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai PKS tengah berupaya mendulang tambahan suara pada Pemilihan Umum 2009. Upaya PKS memanfaatkan nama besar Soeharto tak akan efektif mendongkrak suara. Alasannya, pengikut Soeharto masih mencatat siapa saja yang ikut menjatuhkan rezim Orde Baru.


Sementara Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai pengusungan 8 tokoh dalam iklan PKS tidak perlu dilakukan, mengingat mereka semua sudah berada di alam lain. Biarlah partai-partai itu mengusung tokoh masa sekarang. Seharusnya dikedepankan kemampuan dalam melakukan perubahan ke depan. Bukan menjago-jagokan para sesepuh negeri yang sudah wafat


Foto Soeharto

Tampilnya foto Soeharto dalam deretan tokoh pahlawan dan guru bangsa di iklan PKS menuai kritik dari kalangan LSM dan pengamat politik, yaitu dari mantan aktivis PRD, Budiman Soejatmiko, aktivis Forum Kota (Forkot) Mixil Mina, Koordinator Gerakan Kaum Muda 1998, Ahmad Fauzi Ray Rangkuti, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Fahmi Badoh, Ketua Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru, Semaun Utomo, aktivis mahasiswa 98, Syafic Alielha, pengamat sosiologi politik dari UGM, Arie Sudjito, sejarahwan LIPI Asvi Warman Adam, Adien Jauharudin, dari Gerakan Muda Nahdlatul Ulama (GMNU), pengamat politik dari LIPI Lili Romli, dan Koordinator Kontras, Usman Hamid. Mereka umumnya mengatakan Soeharto tidak pantas menjadikan masuk dalam deretan tokoh pahlawan maupun guru bangsa. Mereka menilai Soeharto sampai akhir hidupnya terindikasi korupsi dan melanggar HAM.

Budiman Soejatmiko menganggap iklan PKS itu menyesatkan dan hanya akan menimbulkan blunder, malah bisa melakukan penyesatan kepada pemuda. Semaun Utomo mengaku heran dengan sikap PKS tersebut. Ia dan Mixil Mina mengancam akan menggalang kekuatan untuk mengampanyekan untuk tidak pilih PKS dalam Pemilu 2009 mendatang. Menurut Mixil Mina, langkah PKS tersebut adalah bentuk politik oportunis. Iklan ini seakan-akan ingin mengakomodasi semua elemen negeri ini. Mulai dari orde lama, orde baru hingga orde reformasi. Termasuk seolah-olah mengakomodasi kalangan nasionalis dan tentunya Islam.

Ahmad Fauzi Ray Rangkuti menyesalkan penayangan iklan tersebut. Selama berkuasa Soeharto hanya menyumbangkan bangsa ini pada titik nadir peradaban dimana penuh darah, KKN, moral busuk.

Fahmi Badoh berpendapat dalam konteks anti korupsi, PKS tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sikap PKS juga menyakitkan aktivis Islam yang ditekan selama masa orde baru. Ia mengimbau agar Presiden PKS segera mencabut iklan tersebut dan melakukan klarifikasi pada publik. Kalau tidak akan mengancam basis konstituen mereka.

Syafic Alielha menilai PKS ahistoris dan tidak menghargai proses reformasi. Ini sangat ironis dan tidak masuk akal. Orang yang menjadi penyebab kehancuran bangsa malah diangkat menjadi pahlawan. Adien Jauharudin mengutuk keras langkah PKS. PKS juga tidak mau menyelesaikan masalah iklan sebelumnya yang juga menuai protes dari NU dan Muhammadiyah.

Arie Sudjito dan Lili Romli mengatakan langkah PKS ini kontraproduktif dan PKS kelihatan pragmatis. Namun Arie Sudjito mengakui dengan memunculkan simbol tokoh Orde Baru seperti Soeharto merupakan strategi meraup suara pemilih yang bosan dengan reformasi. Konsekuensinya PKS mungkin akan ditinggal oleh para pemilih yang pro reformasi karena Soeharto masih menjadi polemik bagi publik. Secara komunikasi politik, iklan itu juga dinilai sebagai salah satu upaya untuk memodifikasi tokoh nasional untuk kepentingan kampanye. Lili Romli menyayangkan iklan PKS tersebut. Di saat orang lagi semangat meminta semua tindakan-tindakan yang dianggap korupsi oleh Soeharto untuk diusut, malah PKS mengiklankan. Seperti halnya Mixil Mina, ia menilai PKS sebagai partai yang oportunis. Dengan pasang iklan itu, tidak menunjukkan PKS pluralis, justru oportunis dan pragmatis. Asvi Warman Adam menambahkan Soeharto bukan seorang pahlawan. Hingga saat ini, pemerintah belum mengangkatnya sebagai seorang yang berjasa untuk Indonesia. Kalau guru bangsa, guru apa? Staf khusus kampanye Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) Syaiful Haq mengatakan itu melukai perasaan korban Orde Baru yang sampai kini keadaannya belum jelas. Namun ia memaklumi apa yang dilakukan oleh PKS dalam iklan itu. PKS dianggap ingin meningkatkan perolehan suara legislatif dibandingkan pemilu sebelumnya.


Sekjen PKB, Lukman Edi mengklaim PKS telah mengalami kemunduran dalam kampanye melaui iklan karena Soeharto belum ditetapkan sebagai pahlawan. Sementara Ketua PP Muhamadiyah Din Syamsuddin mengaku tidak tahu, silahkan tanya pada keluarganya saja. Calon presiden dari independen Fadjroel Rahman mengaku kecewa iklan Soeharto tidak ditarik. Bagi saya sikap PKS ini adalah pengkhianatan bagi reformasi.

Sedikit berbeda dengan pendapat-pendapat diatas, pengamat politik, Fachry Ali menilai menilai figur Soeharto mempunyai nama yang jelek di mata kalangan intelektual dalam negeri. Namun, Soeharto itu masih mempunyai pendukung yang banyak di masyarakat.


Pengamat politik, Mohammad Qodari menambahkan risiko yang harus dihadapi PKS adalah 'dimusuhi'. Meski demikian, apa pun langkah yang dilakukan PKS tentunya didasari pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Apalagi dalam iklan politik PKS tersebut tersirat harapan dapat menarik suara dari pendukung Soeharto. PKS ingin memperluas segmen.

Berbeda dengan Arie Sudjito dan Mixil Mina, ia tidak melihat PKS bersikap oportunis dalam hal ini. Sebab membicarakan oportunis agak rancu dalam politik. Apalagi yang terpenting dalam politik adalah komunikasi. Jadi tidak ada masalah hak, siapa yang boleh menampilkan Soeharto. Yang jadi masalah, time framing penayangan iklan PKS tersebut kurang tepat.


Dari pihak Partai Golkar, secara umum menyambut baik iklan PKS tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono mengatakan sampai saat ini Partai Golkar tetap berharap bahwa Soeharto diberi gelar kepahlawanan oleh pemerintah. Ketua DPP Partai Golkar, Theo Sambuaga menyatakan Partai Golkar tidak ada persoalan dengan pemuatan tokoh-tokoh pahlawan dalam iklan kampanye PKS, khususnya tokoh Soeharto Almarhum Soekarno dan Soeharto adalah tokoh nasional. Soeharto bukan hanya milik Golkar. Namun ia mengaku tidak takut jika suara Golkar akan berpindah ke PKS. Tokoh Partai Golkar Indra Bambang Utoyo berpendapat iklan itu bisa saja mengurangi perolehan suara Golkar. Ia, mantan Menko Kesra Haryono Suyono, dan Ketua Ikatan Masyarakat Pecinta Soeharto (Imaha) Iwan Panggu mengatakan hingga saat ini masih banyak warga yang merindukan masa-masa kepemimpinan Soeharto. Haryono Suyono mengatakan jangan hanya menyoroti sisi negatifnya saja, karena banyak juga yang positif. Semua harus dihargai secara wajar.

Indra Bambang Utoyo menilai ini bukti PKS tidak punya tokoh kharismatik dari internalnya sendiri. Siti Hediati alias Titik Soeharto mengatakan keluarga Soeharto merasa tidak keberatan dengan iklan PKS yang menampilkan figur Soeharto di iklan kampanyenya. Pak Harto memang sudah tidak ada, tapi ada di hati masyarakat Indonesia. Pak Harto bukan hanya milik keluarga saja, tapi milik bangsa Indonesia.

Sementara Ketua DPP Partai Golkar, Firman Subagyo mengaku tidak menggunakan Soeharto dalam iklan karena Golkar dalam posisi yang serba salah. Jika Golkar memasang gambar Soeharto, masyarakat bisa berpendapat, Golkar kembali ke Orde Baru.

Menanggapi kritik-kritik tersebut, Wasekjen PKS, Fahri Hamzah mengatakan tujuan PKS membuat iklan ini karena ingin memecahkan pengkotak-kotakan terhadap anak bangsa yang selama ini dikelompokkan sebagai kelompok santri, kelompok priyayi, kaum abangan, dan sebagainya. Setiap tokoh yang muncul dalam iklan PKS tersebut bukan berarti lepas dari berbagai kesalahan. Namun, hanya kebaikannyalah yang diambil. Soeharto tidak kita sebut sebagai pahlawan. Di situ kan ada guru bangsa dan pahlawan, yang sudah jelas pahlawan ya disebut pahlawan. Yang disebut guru bangsa ya disebut guru bangsa. Jika tidak ada Orde Baru Indonesia tidak akan bisa makan. Di era Soeharto PKI dapat ditumpas PKI. Presiden Indonesia kedua itu banyak melakukan pembangunan yakni stabilitas pembangunan dan pemerataan, meski pemerataan itu kurang. Kesalahan Soeharto itu dia memberikan previlege kepada keluarganya.

Hal yang senada diungkap Konsultan komunikasi politik Fastcomm, Ipang Wahid. Ia mengatakan kami tidak men-setting publik untuk bernostalgia. Pesan iklan PKS adalah melepaskan bangsa ini dari sekat-sekat pemikiran yang sempit. Indonesia adalah bangsa besar. Founding father melahirkan bangsa ini bukan untuk terkotak-kotak, melainkan persatuan dalam kesatuan. Pesannya jelas, mengapresiasi para guru bangsa dan pahlawan bangsa. Karena PKS merupakan domain anak muda, tentu ini menjadi momen bagi kita semua untuk tidak lupa akan sejarah. Soeharto, meski dianggap punya dosa, tetap punya jasa yang besar bagi bangsa. Beliau adalah guru bangsa kita.

Presiden PKS Tifatul Sembiring juga membantah tampilnya sosok Soeharto dalam iklan PKS sebagai pahlawan. Sementara anggota Fraksi PKS DPR RI, Muttammimul’ula mengatakan maksud pembuatan iklan itu adalah memberikan sentimen positif kepada masyarakat dan diharapkan akan memperluas basis dukungan. Kalau ada yang berpendapat bahwa iklan itu memberikan sentimen positif atau negatif, dikembalikan kepada publik untuk menilainya. Soal adanya tokoh Soeharto yang dijadikan sebagai salah satu tokoh pahlawan, hal itu sah-sah saja.

Ketua FPKS DPR RI, Mahfudz Sidiq menegaskan tanpa harus ditarik iklan itu punya jadwal akhir penayangannya. Konteksnya Hari Pahlawan. Saatnya merajut integrasi bangsa dengan melihat sisi positif. Manusia tidak ada yang sempurna. Ketidaksukaan kita terhadap seseorang jangan menjadikan kita berlaku tidak adil. Kalau gelar kepahlawanan wewenang presiden. Anggota Fraksi PKS DPR RI, Agus Purnomo mengatakan penayangan Soeharto sebagai guru bangsa untuk melupakan masa lalu dan berorientasi ke masa depan.

Seorang petinggi PKS menyebutkan pencantuman Soeharto dalam iklan itu sejak awal diniatkan sebagai bagian dari proyek ”berdamai” dengan militer. Secara politik, PKS menilai militer masih menganggap mereka sebagai ancaman keamanan nasional. Soeharto ini kan orang yang paling berpengaruh di tentara. Dengan memunculkan Soeharto, diharapkan kita bisa merangkul militer.

Sekjen DPP PKS, Anis Matta mengakui sudah mengantisipasi adanya kemungkinan pro dan kontra atas penayangan iklan itu. Namun dia menilai hal tersebut sebagai sebuah hal yang wajar untuk proses pembelajaran. Iklan pahlawan adalah tawaran rekonsiliasi dari PKS. Fahri Hamzah menambahkan dari dulu PKS berbicara politik rekonsiliasi. Sebab, PKS memandang positif masa lalu dan masa depan. PKS juga ingin mengakhiri konflik ideologi. Yang muda perlu belajar dan tidak serta merta kita benar. Karena itu, PKS lebih mengajak untuk rendah hati dan berdamai dengan masa lalu. Sehingga bisa menata kehidupan masa depan.

Ia menegaskan iklan tersebut tidak ada kaitannya dengan upaya PKS mencari simpati dari keluarga Cendana. Dan bukan berarti PKS tidak punya tokoh. Dalam berpolitik, PKS tidak pernah terlalu mengadalkan tokoh karena PKS itu partai kader. Ia juga menanggapi Mixil dengan mengatakan dalam kapasitas apa Mixil mempertentangkan iklan PKS. Mungkin Forkot membawa misi dari kelompok tertentu. Ia mengaku tidak khawatir dengan seruan itu. Ia malah menantang balik Mixil jika ingin berdemonstrasi atau berdebat.


Foto KH Ahmad Dahlan


Menanggapi penggunaan foto KH Ahmad Dahlan di iklan PKS tersebut, Ketua PP Muhamadiyah Din Syamsuddin meminta iklan itu ditarik karena penggunaan gambarnya tidak memberitahukan dan juga tidak izin kepada Muhammadiyah. Ini bisa disebut menyalahi etika. Jika tidak ditarik, banyak warga Muhammadiyah yang akan antipati kepada PKS. Ia menyayangkan gambar Ahmad Dahlan digunakan sebagai iklan politik.

Menurutnya, dipandang dari sudut agama Islam, memakai nama atau gambar seseorang tanpa pemberitahuan, apalagi persetujuan adalah hal yang tidak dibenarkan. Ia menyayangkan PKS yang sering mengembar-ngemborkan membawa akhlak Islam, tapi dalam hal ini tidak sesuai dengan akhlak islam.


Wasekjen DPP PKS, Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Din Syamsuddin tersebut dengan mengatakan bahwa KH Ahmad Dahlan itu guru bangsa, milik publik, dan tidak bisa dimonopoli oleh kelompok tertentu. PKS tidak melakukan klaim kelompok. PKS hanya mengajak semua orang untuk belajar baik dan buruknya dari mereka. Presiden PKS, Tifatul Sembiring mengatakan mungkin Din Syamsuddin merasa tersaingi. Di PKS ada orang Muhammadiyah, NU, dan yang lain. PKS tidak perlu meminta izin kepada pihak-pihak yang merasa memiliki tokoh-tokoh yang muncul dalam iklan itu. Sebab 8 tokoh yang ditayangkan dalam iklan tersebut merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Iia membantah bahwa apa yang dilakukan oleh PKS ini tidak sesuai dengan akhlak Islam. Iklan itu sama sekali tidak menjelekkan tokoh-tokoh itu. Ketua Bapilu PMB Yusuf Warsyim menilai tokoh KH Ahmad Dahlan perlu dipatenkan agar 'sengketa tokoh' sejenis tidak terjadi lagi. Agar bisa digugat secara hukum kalau terjadi lagi nantinya.

Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menanggapi wacana Yusuf Warsyim dengan mengatakan boleh saja dan malah bagus itu untuk menghindari pragmatisme politik dari partai lain. Namun demikian, proses pematenan tokoh nasional oleh kelompok ormas tertentu tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena ada proses uji publik yang harus dilalui. Misalnya tidak boleh karena Ahmad Dahlan sudah menjadi tokoh nasional.


Foto Hasyim Ashari


Terkait dengan adanya foto Hasyim Ashari di iklan Hari Pahlawan PKS, Sekjen PKB, Lukman Edi mengatakan PKB tidak ingin terjadi perpecahan antara PKB dengan NU. DPP PKB tidak mempermasalahkan iklan PKS tersebut. Tapi NU keberatan. Sebab selama ini PKS sering menghujat-hujat NU. Ia sendiri mengaku keberatan dengan pemuatan gambar Hasyim Ashari. NU sudah melayangkan surat keberatan tapi ternyata tidak digubris. PKB menyatakan 'menutup pintu' untuk berkoalisi dengan PKS karena PKB tidak ingin bermasalah dengan warga NU yang merupakan konstituen terbesarnya. PKB sendiri justru berupaya menghindari kampanye yang mengedepankan simbol-simbol ketokohan dan lebih menonjolkan visi, misi, dan program partai. Marwan Ja'far, Politisi muda PKB menilai PKS telah berdosa dengan mengambil sosok pendiri NU KH Hasyim Asy'ari tanpa izin. Ini namanya perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin walau tidak disengaja, dan itu dosa. Iklan PKS yang mengambil sosok KH Hasyim Asy'ari adalah sebuah kemunafikan. Sebab, dalam prakteknya di lapangan sikap PKS sangatlah berbeda dengan ideologi NU. Ia mengkritik PKS sebagai partai yang cenderung ekslusif dan mempunyai ideologi yang tidak jelas. Jualannya Islam secara simbolik, bukan substantif.


Berbeda dengan rekan-rekannya, Salahuddin Wahid atau Gus Solah mengatakan pemasangan Hasyim Asyari dalam iklan PKS tidak melangar hukum dan etika dan sah-sah saja dilakukan.


Rekonsiliasi


Menanggapi komentar-komentar atas iklan Hari Pahlawan PKS, Sekjen PKS, Anis Matta dan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mahfudz Siddiq menyatakan iklan itu merupakan ajakan rekonsiliasi.

Anis Matta mengatakan Sebagai generasi baru Indonesia, PKS menyadari posisinya sebagai bagian dari mata rantai sejarah bangsa, dan bahwa suatu kesinambungan sejarah merupakan syarat bagi kebangkitan Indonesia. Kita harus bisa mensikapi masa lalu kita secara adil, arif dan proporsional. Berhenti mengadili masa lalu tapi tetap menjadikannya sebagai inspirasi bagi masa depan kita. Kita harus bisa melampaui "luka-luka masa lalu kita" tanpa dendam, belajar berdamai sebagai sesama anak bangsa dan bersatu kembali merebut masa depan bersama.

Para pahlawan adalah manusia biasa. Tapi mereka telah melakukan kerja-kerja luar biasa bagi bangsa yang mempengaruhi hidup kita semua hari ini. Mereka disebut guru atau pahlawan bangsa bukan karena mereka jadi malaikat, tapi karena kontribusi mereka lebih besar dari kelemahan-kelemahan mereka. Tak hanya sosok pahlawan nasional yang ditampilkan dalam iklan tersebut, mantan Presiden Soeharto pun ada.

Mahfudz Siddiq menambahkan bahwa Desember nanti akan ada dialog kebangsaan dengan tema merajut sejarah kepemimpinan bangsa. PKS ingin membuat sebuah forum dialog ahli waris pemimpin bangsa. Keluarga Bung Karno, Bung Hatta, Pak Harto, Pak Habibie dan Gus Dur akan diundang.

Selain itu, akan ada diskusi pada tanggal 19 November nanti dengan tema membangkitkan kembali semangat kepahlawanan. Mutia Hatta, ahli waris Bung Tomo, ahli waris Natsir, Salahuddin Wahid, dan ahli waris Hasyim As'yari akan diundang. Di diskusi ini keluarga Pak Harto tidak undang.


Menanggapi ajakan rekonsiliasi dari PKS, Direktur Eksekutif CIDES, Syahganda Nainggolan dan pengamat politik dari UI, Maswadi Rauf mengatakan ajakan PKS ini kurang kerjaan. Syahganda Nainggolan mengatakan saat ini orang tidak mempersoalkan Soeharto. Ajakan rekonsiliasi ini di luar konteks dan membingunkan.

Maswadi Rauf menambahkan itu menimbulkan kontroversi baru. Nggak perlu itu rekonsiliasi.

Adien Jauharudin, dari GMNU mengatakan bagaimana bisa terwujud rekonsiliasi manakala kasus-kasus yang membelik penguasa Orde Baru itu tidak jelas juntrungnya. Apakah semuanya sudah bisa diterima dan dianggap beres?

Dan Koordinator Kontras, Usman Hamid menilai ini hanya untuk meraih simpati dan mendulang suara dengan segmen yang seluas-luasnya karena momennya sangat tidak tepat. Ini jauh dari upaya menggelar rekonsiliasi yang jujur.

Generasi baru dan generasi lama telah membangun moralitas politik reformasi dengan penegakan hukum. Hukum itu dibuat untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang beradab agar tidak ada dendam.

Lalu setiap partai punya klaim atas tradisi dan pendasaran etiknya sendiri. Tradisi ini bagian dari kekhasan dan identitas perjuangan tiap partai. Pengambilan identitas partai, tradisi yang lain selalu diartikan sebagai taktik untuk 'mengurangi' yang lain. Dari sudut ini, iklan PKS itu bersifat ofensif. Jadi kita paham mengapa NU dan Muhammadiyah protes.

Caleg PDIP Budiman Sujatmiko berpendapat untuk mewujudkan rekonsiliasi, tidak perlu sampai mengangkat Soeharto yang tadinya bercitra negatif lalu diangkat menjadi guru bangsa. Kalau mau mewujudkan rekonsiliasi, cukup mengangkat Soeharto setara sebagai manusia biasa yang tidak perlu dideskreditkan.


Berbeda dengan pendapat-pendapat diatas, politisi PDIP, Ribka Tjiptaning yang menulis buku 'Aku Bangga Jadi Anak PKI' mengaku setuju ajakan PKS untuk rekonsiliasi. Tetapi harus adil. Kalau PKS mau angkat pahlawan dan guru bangsa, rekonsiliasi jangan untuk Soeharto saja. Mana rekonsiliasi untuk anak dan keluarga PKI. Demikian halnya putra Sutomo alias Bung Tomo, Bambang Sulistomo yang menyambut baik gagasan rekonsiliasi yang diusung PKS. Ia mengaku akan memenuhi undangan PKS untuk menghadiri dialog Kebangsaan. Baginya, pertemuan ahli waris pemimpin dan pahlawan bangsa bukan rekonsiliasi sebab para tokoh bangsa itu tidak pernah berseberangan. Ini adalah pemupukan kembali cita-cita perjuangan, harapan dan impian bangsa. Bangsa ini rindu dengan nilai-nilai perjuangan 45, nonmaterialistik seperti pejuang masa lalu. Ini untuk kembalikan spirit itu. Ia mengaku bersyukur karena sudah ada pengakuan formal terkait iklan PKS yang menampilkan wajah Bung Tomo.


Sesuai yang disinyalkan, PKS menggelar acara Silahturahim dan Dialog Antar Keluarga Pahlawan Nasional di JCC Senayan Jakarta dengan tema Membangkitkan Kembali Spirit Kepahlawanan pada Kaum Muda.

Acara ini dihadiri oleh Bambang Sulistomo (putra Bung Tomo), KH Sholahuddin Wahid (cucu KH Hasyim Asy'ari), Agustanzil Sjahoezah (cucu KH Agus Salim), Cahyo (putra Jenderal Gatot Subroto), Halida Hatta (putri Bung Hatta), Titik Soeharto, Anis Baswedan, Aisyah Gani Prawiranegara (putri Sjafruddin Prawiranegara), dan Hilmi Aminudin (Ketua Majelis Syura PKS). Dari keluarga KH Ahmad Dahlan dan Soekarno tidak datang.

Acara dibuka oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring dengan selingan lagu-lagu perjuangan yang dibawakan grup band Cokelat. Penyair Taufik Ismail juga akan membacakan puisinya.


Siti Hediati alias Titik Soeharto mengappreciate acara tersebut. PKS berjiwa besar. Meskipun negara belum mengakui Pak Harto menjadi pahlawan bangsa, namun sebagian rakyat Indonesia menganggap Pak Harto adalah pahlawan. Dalam kedaaan negara amburadul kayak gini kenapa sih masih lihat kesalahan saja. Kita lihat teladan yang bagus dari pahlawan kita. Di sisi lain, cucu The Grand Old Man KH Agus Salim, Agustansil mengaku ada pihak yang selalu terjebak dalam simbol-simbol kepahlawanan dan simbol status. Bukannya melihat esensi dari kepahlawanan para tokoh itu. [baru] Bambang Sulistomo, putra Bung Tomo mengatakan nggak merasa dipolitisasi, kita kan punya sikap. Kalau menguntungkan bagi kehidupan bernegara kenapa kita nggak dukung. Itu haknya partai politik untuk mengambil setiap momen politik.


Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengaku sudah menghubungi keluarga KH Ahmad Dahlan, tapi tidak ada yang mau datang. Ketidakhadiran keluarga Ahmad Dahlan, karena keberatan dengan iklan PKS yang memasang KH Ahmad Dahlan tanpa ijin. Meski begitu, ia juga mengapresiasi langkah PKS yang melakukann rekonsiliasi dengan keluarga tokoh pahlawan Nasional.

Pengamat politik Anies Baswedan menilai apa yang dilakukan PKS tidak lepas dari motif menuju Pemilu 2009. Masalahnya, apakah PKS konsisten usai rekonsiliasi itu, atau PKS hanya menggelar acara sesaat. Kalau tidak bisa kontraproduktif.


Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam sambutannya menegaskan pertemuan antar keluarga pahlawan yang digagas PKS adalah untuk silaturahmi, bukan untuk mencari dana kampanye atau memperkeruh suasana politik. PKS bukan kroni kelompok tertentu dan bukan kolutif. Inti acara ini adalah silaturahim.

PKS tidak ingin mengadili sejarah. PKS hanya ingin mengambil teladan dari sejarah yang baik dan meninggalkan yang buruk. PKS ingin meng-cut off segala dendam sejarah agar tidak ada lagi dendam antar generasi dan pelaku sejarah. Ia tidak khawatir kedatangan Titik Soeharto akan membuat citra buruk pada PKS. Ia menyerahkan sepenuhnya pada penilaian masyarakat. Kami kedepankan adalah rekonsiliasi nasional. Ketua Dewan Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, mengatakan terlepas dari muatan politik acara PKS, pihaknya hanya ingin pertemuan itu jadi sarana komunikasi dan menjaga hubungan sesama umat.


Iklan Kok Beda?


Presiden PKS, Tifatul Sembiring di awal penanyangan iklan sempat mengatakan tidak pernah menyepakati iklan yang memberikan gelar pahlawan dan predikat guru bangsa kepada mantan Presiden Soeharto. PKS tidak pernah mengakui Soeharto sebagai pahlawan maupun guru bangsa.

Ia mengaku ada perbedaan antara iklan yang ditunjukkan kepadanya saat masih dalam perencanaan dengan iklan yang akhirnya ditayangkan di media massa televisi itu. Iklan yang ditunjukkan kepadanya saat itu adalah potret gambar dan tulisan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, potret Bung Karno dan Soeharto yang ditampilkan dengan penegasan sebagai orang yang sudah berbuat sesuai yang mereka bisa. Kedua, potret Sudirman dan Bung Tomo yang sudah memberikan yang mereka punya. Ketiga, potret Ahmad Dahlan dan Hasyim yang disebut sebagai sosok guru bangsa. Terakhir barulah tokoh Mohammad Hatta dan Moh Natsir dengan komentar mereka adalah pahlawan kita.


Sebaliknya, Sekjen DPP PKS, Anis Matta menolak jika dikatakan tayangan iklan itu belum disampaikan kepada pimpinan di DPP PKS. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mahfudz Siddiq mengatakan tak ada yang keliru dengan konsep iklan tersebut dan tidak akan ada revisi. Iklan itu telah mengalami beberapa perubahan dari konsep yang dipresentasikan di hadapan DPP PKS. Pada perubahan terakhir, Presiden PKS tidak menghadiri pertemuan. Ia mengakui memang ada perseteruan internal. Tapi PKS tetap solid. Itu persoalan teknis. Sudah selesai, karena memang gelar kepahlawanan itu ditentukan presiden. Wasekjen PKS, Fahri Hamzah menambahkan perseteruan Tifatul dan Anis Matta hanya masalah perbedaan pernyataan saja. Ia juga membantah ada keretakan di tubuh PKS. PKS hingga saat ini masih solid. Iklan itu keputusan bulat.

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Agus Purnomo mengatakan PKS telah mengkalkulasi dampak penayangan iklan dengan ongkos Rp 2 miliar itu. Bujet iklan ini masih di bawah Partai Gerindra. Tujuan pembuatan iklan adalah menjaring dukungan masyarakat dengan dana yang terbatas. Jika berdampak pada citra partai, itu sudah risiko. Ia mempersilakan pihak-pihak yang keberatan dengan iklan itu mengajukan gugatan ke Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers.


Iklan Lanjutan


Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dan Presiden PKS, Tifatul Sembiring menegaskan akan kembali memunculkan iklan. Anis Matta mengatakan temanya The Next Indonesia. Ia memastikan, bukan hanya Soeharto atau pun tokoh besar lainnya yang akan tampil di iklan PKS nanti. Bisa jadi nanti kami menampilkan orang kecil. Tifatul Sembiring iklan politik itu tetap akan melahirkan kejutan baru.


Sebagai penutup pernyataan Endang Suryadinata, patut direnungkan. Para pahlawan sejati (yang belum ditetapkan) tidak haus gelar pahlawan. Negeri ini sebenarnya lebih membutuhkan jiwa kepahlawanan daripada selembar kertas penetapan pahlawan. Kita semua bisa berperan mempersembahkan rangkaian pengorbanan tanpa pamrih bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan, tanpa terobsesi disebut "hero" atau pahlawan.


Source of picture:

http://www.waspada.co.id/images/stories/tifatul_sembiring_headshot.jpg
aw/sur

Summary
HEBOH IKLAN SOEHARTO

http://suryama.multiply.com/journal/item/314/HEBOH_IKLAN_SOEHARTO_updated_05_Desember_2008

Presiden Balita atau Terpaksa Atalita


MEDAN, SABTU. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan, wacana calon presiden (capres) dari kalangan muda bukan harga mati. Namun, hal itu hanya sebuah usulan agar memiliki pemimpin yang produktif.

"Usulan itu disampaikan karena berdasarkan penelitian, usia produktif dinilai antara 30 dan 50 tahun," kata Sembiring dalam Dialog Kepemimpinan Nasional di Medan, Jumat malam.

Dalam politik, kata Sembiring, tidak ada usulan dengan harga mati yang harus diterima oleh semua kelompok, termasuk wacana capres dari kalangan muda.

Namun, usulan itu, katanya, disampaikan untuk kepentingan bangsa dan negara agar kepemimpinan nasional dapat berjalan maksimal.

Usulan tersebut juga didasarkan dari sejarah kepemimpinan nasional dan internasional yang pemimpinnya banyak muncul dari kalangan usia muda.

Ia mencontohkan Soekarno yang menjadi presiden pada usia 42 tahun, Soeharto pada usia 44 tahun dan Jhon F Kennedy yang menjadi Presiden AS pada usia 40 tahun.

Meski demikian, PKS tidak ingin memaksakan persyaratan usia itu harus diterima. "Kalau semuanya serba ’hitam putih’ bisa repot nanti," katanya.

"Kalau tidak mau capres ’balita’ atau di bawah 50 tahun terpaksa ’atalita’ atau di atas 50 tahun," katanya sambil


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/presiden-balita-atau-terpaksa-atalita.html

Faksi Keadilan Vs Kesejahteraan Cuma Guyonan


Jakarta, myRMnews. Isu Partai Keadilan Sejahteran terbelah menjadi dua faksi ternyata tak ditanggapi serius Presiden Tifatul Sembiring.

Kepada myRMnews, Sabtu siang ini (6/12) disela-sela acara dakwah di Sumatera Utara, Tifatul malah tertawa begitu mendengar sindiran bahwa PKS sedang terpecah dua.

“Hahaha... Nggak ada, Mas,” tukasnya langsung menyahut pertanyaan soal munculnya dua faksi tersebut.

Mencuatnya isu tersebut tak lepas dari adanya langkah manuver sekompok elit DPP PKS yang dinilai keluar dari jalur partai dakwah sebagai khitah-nya.

Disebut-sebut, dua faksi di tubuh PKS memiliki pandangan cukup tajam mengenai arah partai berlambang bulan sabit emas tersebut. Yakni, faksi keadilan dan faksi kesejahteraan.

Faksi keadilan adalah kelompok internal PKS yang masih kuat menjunjung tinggi idealisme sebagai partai dakwah. Sebaliknya, faksi kesejahteraan mulai bermain taktis dan pragmatis, bahwa PKS harus menjadi partai terbuka jika ingin meraup suara besar di Pemilu 2009.

Soal tersebut, lagi-lagi Tifatul mengelak untuk mengakuinya. “Mas, munculnya analogi faksi itu cuma guyonan. Suatu hari Ibu Sri Mulyani (Menkeu) menyindir, di PKS itu ada yang gemuk ada juga yang kurus. Maka, beliau mengatakan, kalau di PKS berarti ada faksi keadilan (kurus) dan faksi kesejahteraan (gemuk). Itu guyonan, tidak ada isu itu sebenarnya. Kami masih satu, PKS, yang peduli, bersih dan reformis,” katanya menjelaskan panjang lebar.

Kalaupun ada perbedaan pendapat, sebut Tifatul, itu lumrah. PKS yang punya kader 850 ribu, tentu pemikirannya tidak akan sama semua. Tapi bahwa suara-suara yang berbeda itu diakomodasi secara proporsional dengan mekanisme partai yang solid.