Lembaga Survei Tolak Disalahkan

Kalangan lembaga survei menyangkal prediksi mereka terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur salah.
Mereka beralasan tidak pernah menyatakan siapa pemenang pilkada setelah mengumumkan hasil quick count. Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengatakan, hasil penghitungan manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur tak bertentangan dengan quick count.Alasannya, quick count yang dilakukan menyatakan margin of error-nya sekitar 1–2%.
”Tidak benar sinyalemen berbagai pihak yang menyatakan kemenangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) berbeda atau bertentangan dengan hasil quick count beberapa lembaga survei independen,” kata Denny di Jakarta kemarin. Sebelumnya KPU mewaspadai penghitungan cepat (quick count) yang kemungkinan dilakukan berbagai lembaga survei pada Pemilu 2009.
Berdasarkan pengalaman,hasil penghitungan cepat berpotensi mendatangkan polemik. LSI merilis quick count dengan hasil untuk Karsa 49,24% dan Kaji (Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono) 50,76%. Dengan margin of error plus minus 1%, persentase untuk Karsa, variasinya antara 50,24% (49,24% + 1%) sampai 48,24% (49,24% - 1%). Hasil penghitungan KPU menyatakan Karsa memperoleh 50,2%, jadi masih dalam batas toleransi kesalahan.
Hal yang sama terjadi pada Kaji. Dengan margin of errorplus minus 1%, persentase untuk Kaji bervariasi antara 49,76% (50,76% - 1%) sampai 51,76% (50,76% + 1%). Hasil KPU untuk Kaji adalah 49,8%, masih berada dalam toleransi kesalahan. Menurut Denny, bisa saja muncul spekulasi di balik kemenangan Karsa, seperti penggelembungan suara maupun kecurangan lain.
Namun, hal itu sudah berada di luar domain lembaga survei. LSI mendukung penyelesaian sengketa Pilkada Jawa Timur melalui jalur hukum. Ketika ditanya perbedaan hasil quick count dengan penghitungan manual KPU di sejumlah kabupaten, termasuk di Madura,Denny berdalih tidak bisa dibandingkan per kabupaten. Sebab, unit analisisnya satu provinsi dan berdasarkan sampel.
”Kita tidak melakukan penghitungan di seluruh TPS,tapi cuma sampel di 400 TPS,” ujarnya. Di tempat terpisah,Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohammad Qodari mengatakan lembaga-lembaga survei tidak bisa dikatakan lepas tangan dalam hal perbedaan antara hasil quick count dengan hasil penghitungan manual KPU Jawa Timur.
Hasil lembaga survei tidak dapat disimpulkan salah karena selisih persentase calon di bawah batas toleransi kesalahan atau margin of error hasil penghitungan cepat. ”Tidak ada lembaga survei yang menyatakan siapa pemenangnya,”ujar Qodari.
Senada dengan Qodari, Direktur Lembaga Survey Nasional (LSN) Umar S Bakry menyampaikan tidak adanya kesalahan dengan hasil quick count lembaga-lembaga survei, karena masih dalam batas toleransi sesuai dengan metodologi yang berlaku dalam survei. Umar menunjukkan hasil survei LSN, yaitu pasangan Kaji mendapatkan 50,71%, sedangkan Karsa 49,8%.
Selisih tersebut masih di bawah margin of error yang ditetapkan sebesar kurang lebih 1%. ”Secara metodologis sudah selesai, tidak ada yang salah dengan hasil quick count,” ungkapnya. Umar pun mengatakan bahwa setiap lembaga survei sudah melakukan prosedur dengan tidak menyimpulkan siapa pemenang dari Pilkada Jawa Timur.”Lembaga survei sudah menyatakan bahwa sulit untuk memastikan pemenang dalam Pilkada Jawa Timur ini,”ujarnya.
Walau begitu,Umar melanjutkan, quick count atas Pilkada Jawa Timur merupakan fenomena baru,yaitu hasil penghitungan lima lembaga survei dapat berbeda dengan hasil penghitungan KPU. ”Ini fenomena yang baru pertama kali terjadi dalam survei pilkada,”katanya.
Tim advokasi pasangan Khofifah Indar Parawansa- Mudjiono (Kaji) kemarin berangkat ke MK untuk melayangkan gugatan. Untuk memperkuat gugatan,mereka menyertakan barang bukti. Barang bukti yang dibawa adalah bukti kecurangan pemungutan maupun penghitungan suara di 19 kabupaten/kota.Tim advokasi Kaji beranggotakan total 38 pengacara. ”Apa pun mekanismenya nanti, pemungutan suara ulang atau cara lain,yang jelas pasangan Kaji harus memenangkannya,” kata Ketua Tim Advokasi Muhamad Ma’ruf.
Mantan hakim MK, Harjono, menjelaskan, dalam gugatan semacam ini MK hanya berwenang memeriksa hasil penghitungan suara.MK sama sekali tidak berwenang memerintahkan pemungutan ulang dan perkara diputuskan dalam waktu 14 hari sejak sidang dimulai.
Pada sidang nanti MK akan memeriksa apakah semua proses pilkada sudah sesuai undang-undang atau tidak. Jika dalam berkas resmi dinyatakan tidak ada keberatan, maka bisa dianggap hasil penghitungan sudah sesuai undang-undang.”Jadi MK tak berwenang memutuskan pemungutan suara ulang,”katanya.
Sementara itu,Ketua KPU Jawa Timur Wahyudi Purnomo mengaku sedang menginventarisasi bukti-bukti di KPU kabupaten/kota. Kemarin KPU mendatangi KPUD Sumenep untuk meminta penjelasan terkait indikasi kecurangan yang dilontarkan Kaji.
Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung menyatakan, sebagai partai yang mendukung Kaji diputaran kedua, PDIP akan terus mengawal proses hukum kasus ini hingga selesai.PDIP melihat Pilkada Jawa Timur yang sudah berjalan sangat demokratis akan tercederai jika adanya dugaan kecurangan tidak diselesaikan lewat jalur hukum.
Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan, siapa pun yang menjadi pemenang harus dihormati dan dapat merangkul yang kalah.”Pilkada sudah selesai, jadi mari kita bersama-sama. Kita sepakat memilih pemimpin untuk memajukan daerah tersebut,bukan justru membuat kita tercerai berai,” ujar Andi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta, sesaat sebelum bertolak ke Amerika Serikat.