jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 06 Oktober 2009

Ketua MPR Kembalikan Mobil Dinas


PK-Sejahtera Online. Penyerahan ini dilakukan Hidayat seiring dengan telah selesainya masa tugas sebagai Pimpinan MPR.Penyerahan mobil dinas ini diikuti oleh seluruh Wakil Ketua MPR yang lainnya Aksa Mahmud, Ibu Mooryati Sudibyo dan AM Fatwa di depan gedung MPR/ DPR usai pelantikan. "Hari ini kami mengembalikan mobil dinas sehubungan telah berakhirnya masa tugas sebagai pejabat negara. Berati mobil ini bukan lagi hak kami dan harus dikembalikan ke negara melalui Sekjen MPR," kata Hidayat di depan mobil RI 5 nya.

Hidayat menyerahkan mobilnya langsung kepada Sekjen Rahimullah beserta kunci serta STNK. Masing masing mobil itu bernomor RI 5(Hidayat Nur Wahid), RI 49 (AM Fatwa), RI 50 (AKsa Mahmud), RI 51 (Ibu Mooryati). Hidayat mengharapkan agar seluruh pejabat yang sudah menyelesaikan tugasnya juga melakukan hal yang sama. "Semoga pejabat negara yang lain bisa melakukan hal yang sama," katanya.

Anggota DPR RI Dapil JAwa Tengah V itu juga berharap agar kedepannya, pemerintah tidak lagi memberikan fasilitas mobil mewah kepada pejabat negara. Apalagi Indonesia sekarang sedang banyak dilanda bencana."Kita tidak ingin pejabat negara disalahpersepsikan oleh masyarakat. Apalagi negara sedang banyak bencana," pungkasnya.

Siap Maju

Saat dikonfirmasi kesediaannya untuk kembali menjadi Ketua MPR, Hidayat mengatakan siap melaksanakan amanah yang ditugaskan partai. "Saat ini Saya sudah selesai melaksanakan tugas dengan baik. Dan partai pun sudah mengeluarkan keputusan mencalonkan Saya menjadi Ketua MPR. Sebagai Kader PKS, Saya siap melaksanakan keputusan partai," ujarnya. Namun demikian, lanjut Hidayat, untuk masalah koalisi masih menunggu lobi politik. "Kita lihat nanti saja, kan rapat paripurnanya saja belum," pungkas Hidayat.


Sumber: http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=7981

Rapat Pertama Fraksi PKS Dihadiri Presiden PKS

PK-Sejahtera Online. Usai dilantik, anggota DPRRI dari Partai Keadilan Sejahtera menlakukan pertemuan di ruang rapat Fraksi PKS di Nusantara I lantai 3 Komplek MPR/DPR/DPD RI, Kamis(1/10). Anggota FPKS berjumlah 57 orang yang terdiri dari 3 orang perempuan dan 54 laki-laki. 33 orang anggota baru dan 24 anggota sebelumnya.



Tifatul Sembiring (Dapil Sumatera Utara I) menyalami Abdul Hakim sebelum dimulai Rapat FPKS. Tifatul merupakan Anggota baru FPKS yang juga Presiden PKS, sementara Abdul Hakim (Lampung) merupakan anggota FPKS lama.



Tifatul Sembiring dan Mustafa Kamal (Ketua Fraksi PKS yang baru) memimpin Rapat Pertama.



Rapat dihadiri oleh seluruh anggota FPKS yang berjumlah 57 orang



Tampak Adang Daradjatun duduk bersama anggota FPKS lainnya.



Rapat dimulai dengan memperkenalkan diri dihadapan seluruh anggota



Aleg perempuan PKS berjumlah tiga orang yang terdiri dari (kanan-kiri),
Herlini Amran (Dapil Kepulauan Riau), Yoyoh Yusroh (Banten III) dan Ledia
Hanifa (Jawa Barat I)



Anggota FPKS berfoto bersama di tangga depan gedung kura-kura, dimana
tempat mereka dilantik.

Aktifitas Relawan PKS di Lokasi Bencana

Posko PKS yang beralamat di Kantor DPW PKS Sumatera Barat di Jl Batang Agam No.11 Padang Baru, Kodya Padang, (Telp 0751 – 7055 154), semakin padat dengan berbagai aktifitas selama 24 jam. Relawan dan bantuan juga terus berdatangan dan langsung diarahkan dan didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan.


Kondisi Kota Padang.

Tim Relawan Kepanduan PKS pagi ini (3/10) melaporkan bahwa kerusakan berat yg masif menyebar di Padang dan Pariaman. Kota Padang masih memerlukan alat berat untuk memperlancar rescue dan evakuasi yang masih terus dilakukan untuk mencari korban yang dikhawatirkan masih terdapat di bawah reruntuhan bangunan. Alat berat juga diperlukan untuk membersihkan jalan dan fasilitas umum lainnya agar dapat difungsikan seperti semula.

Pasokan listrik sudah ada di berapa lokasi, dalam 3 hari ke depan diharapkan akan terus bertambah. Sementara itu BBM / premium sudah disupply hampir di semua SPBU dengan antrian yang panjang dan terus menerus sepanjang malam. Beberapa SPBU tetap buka 24 jam, namun terkendala minimnya tenaga operator yg belum full karena beberapa di antaranya turut menjadi korban gempa. Antrian di SPBU juga diperparah oleh banyaknya masyarakat yang antri membeli bensin dengan jerigen kecil atau botol, yang kebanyakan akan dijual lagi. Sedangkan antrian motor dan mobil relatif terjadi karena kebutuhan masyarakat lokal dan arus mudik. Di beberapa SPBU juga sudah tidak terjadi pembatasan pembelian sehingga kendaraan dapat mengisis full tank.

Di kota Padang toko-toko yang biasa menjual kebutuhan sehari-hari belum buka sehingga ke depan berpotensi meningkatnya permintaan air bersih, makanan dan susu formula serta kebutuhan pokok lainnya.

Di kota Padang korban luka umum nya sudah dievakuasi dan dirawat intensif walaupun dengan fasilitas yang terbatas.


Tim Rescue dan Tim Medis PKS.

Proses Rescue diutamakan di daerah Pariaman dan daerah pedesaaan, yang saat ini masih bersifat sporadis mengingat keterbatasan tenaga rescue. Sehingga relawan PKS yang berasal dari berbagai wilayah sebagian besar diarahkan ke Pariaman dan sekitarnya.

Tim Medis PKS, bersama Tim Medis BSMI dan PKPU saat ini masih berada di Dusun Sungai Jilatang, Nagari Campago, Kec 5 Koto Kampung Dalam, Pariaman. Terdapat 101 pasien yang berasal dari 237 rumah/kk. Di wilayah ini hanya tinggal lima rumah yang masih layak dihuni. Masyarakat membutuhkan: tenda, terpal, selimut, dan sembako.


Komunikasi Radio.

Komunikasi telepon masih menjadi kendala, sehingga Tim Radio Komunikasi Kepanduan PKS terus mengupayakan agar jaringan radio komunikasi yang ada dapat dioptimalkan dan diperluas jangkauannya, agar memudahkan komunikasi dan koordinasi di lapangan.


"Kami menghimpun dan menyalurkan bantuan untuk korban bencana melalui Posko-posko di wilayah di seluruh Indonesia, serta PIP PKS di Luar Negeri. Salurkan kepedulian Anda melalui Rekening BCA 7600 31 8181 atas nama PKS P2B serta Rekening Bank Mandiri 12700 1111 1117 atas nama PKS"


Sumber: http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=7995

Soal Ketua MPR, PKS Ditelikung Koalisi

INILAH.COM, Jakarta. Jalan mulus untuk menduduki kursi Ketua MPR, telah terbentang bagi Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiamas. Karena, hingga saat ini Partai Demokrat, PAN dan PPP meninggalkan PKS dan bulat mendukung suami Megawati Soekarnoputri itu.

"Kita sudah bicara dengan ketua FPD sepakat mendukung Pak Taufiq Kiemas. Ada arahan dari PD untuk itu kita PAN, PPP, PD sudah bulat," kata Sekjen PAN Zulkifli Hasan, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/9).

Jadi, sambungnya, Taufiq Kiimas sudah tidak ada halangan lagi untuk menduduki kursi Ketua MPR. Sebab, hampir bisa dipastikan akan menang telak dari Hdayat Nur Wahid yang dijagokan PKS

Sebelumnya, PDIP mengklaim bahwa telah mendapat dukungan dari SBY untuk mengajukan nama TK menjadi Ketua MPR pada periode2009-2014. Namun PKS juga mengklaim bahwa antara PKS dan SBY telah ada kesepakatan untuk mengusung nama Hidayat Nurwahid maju kembali sebagai calon Ketua MPR. [win/mut]


Sumber: http://inilah.com/berita/politik/2009/09/30/161566/soal-ketua-mpr-pks-ditelikung-koalisi/

PKS Minta SBY Nyatakan Bencana Nasional


Konsekuensinya, Pemerintah diminta mengajukan APBN Perubahan ke DPR.

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan gempa di Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Sebagai tindak lanjutnya, Presiden segera mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kedua, DPR dan DPD yang baru dilantik untuk membantu saudara-saudara yang kena musibah dengan menyerahkan seluruh uang prestasi melalui fraksi masing-masing," kata Refrizal (PKS, Sumatera Barat II) dalam pernyataan tertulisnya usai dilantik sebagai anggota DPR, Kamis 1 Oktober 2009.

Kemudian, PKS juga mengimbau pimpinan DPR sementara dan anggota DPR dan DPD dari Sumatera Barat segera ke Sumbar untuk memberi bantuan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla usai Rapat Kabinet Terbatas menyatakan tanggap darurat untuk pascagempa dilakukan selama dua bulan. Gempa Sumatera Barat ini diakui lebih kuat dampaknya daripada gempa Yogyakarta pada 2006 silam.

Namun Jusuf Kalla belum menyatakan gempa berkekuatan 7,6 Skala Richter yang berpusat di perairan Pariaman, Sumatera Barat, ini sebagai bencana nasional. Meski begitu, JK menyatakan pemerintah menyiapkan dana penanggulangan bencana tak terbatas.


Sumber: vivanews

*** INDAHNYA UKHUWAH ISLAMIYAH ***


Ayatullah Ali Khamenei menjadi imam shalat yang juga dimakmumi oleh jamaah Ahlus Sunnah


“Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhan kalian, maka beribadahlah.” (QS. Al-Anbiyâ` : 92)


Shalat Jumat bersama Syiah dan Sunni di Makkah



Almarhum Syaikh Ahmad Yassin ra (Penasihat Hamas) dan Sayyid Hassan Nasrallah ha (Sekjen Hizbullah)


Ismail Haniyah (Pemimpin Hamas) dan Ayatullah Khamenei (Pemimpin Spiritual Rep. Islam Iran)


Ramadhan Abdullah (Gerakan Jihad Islam Palestina) saat shalat bersama dengan Mahmoud Ahmadinejad (Presiden Rep. Islam Iran)



Ismail Haniyah (Pemimpin Hamas) setelah berziarah dari makam Imam Khomeini ra.


Sumber: http://ejajufri.wordpress.com/gambar/

Minggu, 04 Oktober 2009

Fraksi PKS Sumbang Gaji Pertama untuk Korban


PKS telah mengirim tim untuk bangun dapur umum dan enam dokter ke lokasi gempa.


VIVAnews. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera menyumbangkan uang representasi pertama mereka untuk korban gempa di Sumatera Barat. Selain itu, Dewan Pimpinan Pusat PKS juga telah menyumbangkan dana awal Rp 50 juta.

"Para anggota Fraksi PKS akan menyumbangkan uang representasi pertamanya," kata Presiden PKS, Tifatul Sembiring, usai dilantik sebagai anggota DPR, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2009.

Sementara bantuan Rp 50 juta akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari korban gempa yang mengungsi. Selain itu, PKS juga telah mengirim tim turun ke lokasi gempa di Padang dan Padang Pariaman.

Tim tersebut melakukan pemetaan masalah, mendirikan tenda, membangun dapur umum, dan fasilitas kesehatan. PKS mengirim enam dokter bekerjasama dengan Tim Tanggap Darurat Program Penanggulangan Bencana PKS.

Sebelumnya, Amien Rais mengusulkan 20 persen gaji pertama anggota DPR disumbangkan untuk korban gempa berskala 7,6 Skala Richter kemarin. Menurut Amien, inilah bentuk simpati yang paling tepat dari para anggota DPR.


Sumber: vivanews

PKS: SBY yang Minta Hidayat Tetap Ketua MPR

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera sebenarnya sudah lapang dada tak mendapat posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kadernya yang Ketua MPR periode 2004-2009, Hidayat Nur Wahid, lalu disodorkan sebagai calon menteri ke Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu apa respons SBY?

"Sewaktu PKS menyodorkan Hidayat sebagai kandidat menteri, Pak SBY menyatakan, sebaiknya beliau tetap menjadi Ketua MPR dan saya (SBY-red) tetap mendukung beliau," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 30 September 2009.

Karena itu, PKS pun kembali mencalonkan Hidayat memimpin lembaga yang berwenang mengamandemen konstitusi itu. PKS yakin, SBY akan kembali mendukung Hidayat.

"Logikanya, ketika PDIP menjadi musuh kita dalam pertempuran memenangkan kursi presiden, Pak SBY sudah mengatakan bahwa Pak Hidayat saya senang kalau Bapak tetap duduk sebagai Ketua MPR," kata Fahri. Belum lagi masalah kenyamanan. "Tentu SBY lebih nyaman dengan Hidayat."

Dan keyakinan itu masih ada. Selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY bisa saja memerintahkan jajaran partainya mendukung Hidayat kembali jadi Ketua MPR. "Masalahnya keputusan ada di tangan SBY dan Demokrat pasti akan mendengar SBY," kata Fahri. "Demokrat ya SBY."

Politisi-politisi Partai Demokrat, meski belum resmi, berulang kali menyatakan mendukung Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR. Bahkan semalam, tiga partai yakni Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional berkumpul dengan Taufiq Kiemas.


Sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/93235-pks__sby_yang_minta_hidayat_tetap_ketua_mpr

Rabu, 30 September 2009

Fraksi PDIP Ganjal Penetapan Ketua Dewan Definitif

Jakarta, RMOL. Desakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Ketua DPRD Kota Malang sementara, Arif Darmawan, untuk segera membentuk alat kelengkapan dewan tanpa harus menetapkan tata tertib mendapat batu sandungan.

Beberapa fraksi di dewan malah menginginkan pembentukan alat kelengkapan dewan harus menunggu penetapan Tatib terlebih dahulu. Wakil Ketua DPRD sementara dari FPDIP, Priyatmoko Oetomo menganggap surat edaran Mendagri No. 161 yang diterbitkan 24 September lalu, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR dan DPRD. Dalam UU, pembentukan alat kelengkapan harus terlebih dahulu menetapkan Tatib. Aturan main pembentukan alat kelengkapan dewan diatur dalam Tatib.

“Penetapan pimpinan dewan definitif itu diatur dalam Tatib. Kalau tidak ada Tatibnya, bagaimana tata cara penetapan pimpinan dewan dapat dilakukan. SE Mendagri itu menabrak UU yang berlaku dan itu seharusnya tidak boleh terjadi,” kata Priyatmoko, sebagaimana dilansir JPNN (Rabu, 30/9).

Dalam SE Mendagri itu, memerintahkan pimpinan dewan daerah untuk dapat segera membentuk fraksi dan alat kelengkapan dewan, meski peraturan pemerintah (PP) yang mengatur UU Nomor 27/ 2009 belum terbit. Beberapa alat kelengkapan dewan yang diminta untuk segera dibentuk antara lain, pimpinan dewan definitif, komisi, Badan Musyawarah dan terakhir Tatib. [yan]


Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/

Selasa, 29 September 2009

Berharap pada Partai Islam?


Dukungan dan kepercayaan rakyat saat ini terhadap partai-partai politik yang ada secara umum mengalami penurunan, tidak terkecuali partai-partai Islam. Mayoritas masyarakat menilai kinerja partai politik masih buruk dan tidak memuaskan publik. Mengapa mayoritas rakyat kecewa dengan partai-partai yang ada, tak terkecuali partai-partai Islam?

Pertama, karena perolehan suara dalam Pemilu, perolehan kursi di lembaga legislatif ataupun jabatan kekuasaan di eksekutif (pemerintahan) seolah menjadi tujuan partai itu sendiri. Tidak aneh jika berbagai cara ditempuh meski harus mengorbankan idealisme bahkan ideologi partai. Koalisi antarparpol di tingkat pusat maupun daerah menjadi kendaraan politik baru untuk memenangkan calon yang dimajukan. Partai-partai Islam atau yang berbasis massa Islam pun tidak canggung berkoalisi dengan partai sekular.

Kedua, partai-partai yang ada gagal menunjukkan keberpihakan secara konsisten terhadap kepentingan dan nasib rakyat. Dalam kasus kenaikan harga BBM tahun 2005 yang rata-rata lebih dari 100%, misalnya, tidak terlihat adanya penolakan secara konsisten dari partai-partai yang ada. Begitu pula dalam kasus impor beras, lumpur Lapindo atau masalah pornografi-pornoaksi yang memiliki dampak negatif sangat besar bagi masyarakat.

Ketiga, keberadaan partai sering hanya dijadikan sebagai kendaraan untuk mencari sumber kekayaan oleh para kadernya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa aroma uang selalu menyertai proses-proses politik dan jabatan yang selama ini terjadi. Karena itu, tidak aneh jika mereka terlihat seru dan bersemangat ketika membahas UU Pemilu atau UU yang terkait dengan tunjangan, gaji dan fasilitas untuk wakil rakyat. Sebaliknya, mereka begitu mudah menyerah atau bahkan sejak awal setuju dengan berbagai RUU yang lalu disahkan menjadi UU yang banyak merugikan masyarakat seperti UU SDA, UU Migas, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, dll. Mereka juga cenderung pasif menyoal privatisasi, penyerahan kekayaan alam milik rakyat kepada asing seperti Blok Cepu kepada Exxon, dll.

Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan dan melakukan amar makruf nahi mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS Ali Imran [3]: 104).

Terkait dengan ayat di atas, beberapa mufassir seperti al-Qurthubi, ath-Thabari dan al-Baidhawi dalam kitab tafsirnya masing-masing menafsirkan, bahwa ayat ini menegaskan perintah Allah kepada kaum Muslim untuk mewujudkan adanya kelompok/jamaah untuk menjalankan dua fungsi: menyerukan al-khayr dan melakukan amar makruf nahi mungkar.

Kata al-khayr menurut Imam Jalalain berarti al-Islâm (Tafsir Jalâlayn, hlm. 58) sehingga makna da’wah ilâ al-khayr adalah mendakwahkan Islam. Adapun Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa al-khayr adalah mengikuti al-Quran dan as-Sunnah. (Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-’Azhîm, I/478).

Kelompok/jamaah yang dituntut dalam ayat di atas haruslah berbentuk partai politik. Hal ini dipahami dari fungsi kedua dari kelompok itu, yaitu amar makruf nahi mungkar. Cakupan amar makruf nahi mungkar amat luas, termasuk menyeru para penguasa agar melaksanakan syariah Islam dan melarangnya menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan syariah Islam. Aktivitas demikian merupakan aktivitas politik sekaligus termasuk kegiatan politik yang amat penting, yang menjadi ciri utama kegiatan sebuah partai politik.

Atas dasar itu, partai politik Islam adalah partai yang berideologikan Islam, yang berjuang untuk menerapkan sistem yang diatur oleh syariah Islam.

Karakter Partai Islam

Partai yang berideologi Islam seharusnya memiliki beberapa karakter, di antaranya:
Dasarnya Islam. Islam bukan hanya menjadi dasar, tetapi sekaligus menjadi panduan partai untuk membangun pandangan, pemikiran dan hukum yang diadopsi dan diperjuangkannya.

Kader-kadernya berkepribadian Islam. Mereka berpikir dan berbuat berdasarkan Islam. Mereka pun menjadi sumberdaya manusia (SDM) yang siap untuk menerapkan syariah Islam. Ikatan yang menyatukan mereka bukan kepentingan atau uang melainkan akidah Islam. Dengan begitu, mereka akan menjadi kader-kader yang ikhlas dan berjuang tanpa pamrih.

Memiliki kepemimpinan Islam. Islam hanya mengenal kepemimpinan tunggal (al-qiyadah al-fardiyyah). Kepemimpinannya dibangun dengan pemikiran Islam dan ditaati selama tidak menyimpang dari Islam.

Memiliki konsepsi (fikrah) yang jelas terkait berbagai hal. Partai Islam harus memiliki konsepsi yang jelas tentang sistem ekonomi, pemerintahan, sosial, pendidikan, sanksi hukum dan sistem politik luar negeri Islam. Konsepsi inilah yang disosialisasikan kepada masyarakat hingga mereka menjadikan penerapan semua sistem tersebut sebagai kebutuhan bersama. Syariah Islam inilah yang diperjuangkan untuk ditegakkan. Konsepsi ini tidak akan dapat dilakukan kecuali dengan adanya metode operasional (tharîqah)-nya. Metode operasionalnya tak lain adalah pemerintahan yang menerapkan Islam. Itulah Khilafah Islam, yang harus menjadi satu-satunya metode penerapan Islam yang harus diperjuangkan oleh partai Islam.

Mengikuti metode yang jelas dalam perjuangannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

Melakukan aktivitas: (a) Membangun tubuh partai dengan melakukan pembinaan secara intensif sehingga menyakini ide-ide yang diadopsi partai; (b) Membina umat dengan Islam dan pemikiran, ide serta hukum syariah yang diadopsi oleh partai sehingga tercipta opini umum tentang syariah Islam sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah umat dan penerapan syariah islam secara kaffah dalam wadah Khilafah; (c) Melakukan perang pemikiran dengan semua ide, pemikiran, aturan yang bertentangan dengan Islam; (d) Melakukan koreksi terhadap penguasa yang tidak menerapkan Islam atau menzalimi rakyat; (e) Perjuangan politik melawan negara kafir penjajah dan para penguasa yang zalim.

Peta Jalan Perjuangan Partai Islam

Agar cita-cita perjuangan partai Islam tersebut benar-benar bisa diwujudkan, sebagaimana yang telah diraih oleh Rasulullah saw., maka peta jalan perjuangan Beliau pun mutlak dijadikan sebagai peta jalan perjuangan mereka:
Dimulai dari pembentukan kader yang berkepribadian islami melalui pembinaan intensif dengan materi dan metode yang khas. Proses ini akan menjadikan rekrutmen kader parpol Islam tidak pernah surut; bukan kader yang berambisi untuk mendapatkan kursi melainkan kader perjuangan yang ikhlas dalam menegakkan Islam demi kemaslahatan manusia.

Membina umat agar kesadaran mereka tentang Islam secara kaffah terbentuk. Islam yang disampaikan harus selalu aktual. Karena itu, setiap pemikiran, pandangan dan hukum Islam yang disampaikan harus selalu dikaitkan dengan realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, bagaimana Islam menyelesaikan krisis energi, kenaikan harga listrik, BBM, penjualan kekayaan rakyat kepada asing, tekanan IMF, penghinaan terhadap Nabi, al-Quran, Islam, dan lain-lain. Dengan begitu, Islam benar-benar hidup di tengah-tengah umat. Selain itu, sebagai entitas pemikiran, partai Islam harus selalu membuat komentar, analisis dan sikap politik terkait hal-hal tersebut agar umat selalu mendapat pencerahan. Juga, dilakukan koreksi terhadap kebijakan penguasa serta membongkar rencana jahat negara asing. Dengan cara seperti ini rakyat memiliki sikap politik sesuai dengan pandangan Islam terhadap berbagai peristiwa yang terjadi.

Membangun kekuatan politik melalui pembesaran tubuh partai agar kegiatan pengkaderan dan pembinaan umum dapat dilakukan dengan lebih intensif hingga terbentuknya kekuatan politik. Kekuatan politik adalah kekuatan umat yang memiliki kesadaran politik Islam, yakni kesadaran bahwa kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diatur dengan syariah Islam. Karena itu, harus ada upaya penyadaran politik Islam masyarakat secara terus-menerus, yang dilakukan oleh parpol Islam dan seluruh kadernya. Makin banyak kader, makin cepat kesadaran terbentuk sehingga kekuatan politik juga makin cepat terwujud. Di sinilah agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat terjadi. Apa yang menjadi kepentingan rakyat tersebut pada akhirnya tidak lepas dari tuntutan dan tuntunan Islam.

Massa umat yang memiliki kesadaran politik Islam menuntut perubahan ke arah Islam. Di sinilah penggabungan kepentingan (interest aggregation) dan perumusan kepentingan (interest articulation) benar-benar dilandaskan pada Islam dan diperjuangkan bersama antara partai Islam dengan rakyat. Dengan dukungan seluruh kekuatan umat, baik polisi, militer, politisi, konglomerat, tokoh masyarakat, media massa dan sebagainya maka cita-cita perjuangan parpol Islam tersebut, dengan izin dan pertolongan Allah, pasti akan terwujud. Pada saat itulah, syariah Islam secara kaffah benar-benar tegak di atas landasan keyakinan umat, dan negara yang mengadopsi, menerapkan dan mengembannya pun akan menjelma menjadi negara adidaya dunia, sebagaimana sejarah Khilafah Islam di masa lalu.

Peta jalan perjuangan tersebut merupakan peta jalan damai dan alami, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan apalagi menakutkan. Sebab, inti dari metode ini adalah kesadaran umat dan tuntutan umat demi kemaslahatan bersama seluruh umat manusia. Pada titik inilah, justru Islam rahmatan lil ‘alamin akan benar-benar bisa diwujudkan.

Dengan solusi syariahnya yang cerdas dan bisa diterapkan oleh negara, seperti menjamin kebutuhan pokok tiap individu masyarakat, maka agenda aksi parpol Islam bukan sekadar isu moralitas dan sentimen keagamaan semata. Lebih dari itu, isu-isu mendasar yang menyangkut hajat hidup individu (seperti sandang, pangan dan papan) serta hajat hidup masyarakat (seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan) pun dengan gigih diperjuangkan.

Demikianlah seharusnya partai politik Islam. Kehadirannya didambakan oleh rakyat yang menginginkan hidup sejahtera di dunia dan akhirat.

Wallâh a‘lam bi ash-shawâb


Sumber: http://cokiehti.wordpress.com/2008/04/11/berharap-pada-partai-islam/