REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA. Persyarikatan Muhammadiyah diminta untuk tidak serta merta menjauhi realitas politik. Ini mengingat seluruh sendi kemasyarakatan di bidang sosial, ekonomi, keagamaan yang memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan produk dari kebijakan politik sehingga tidak bisa dijauhi.
Demikian pandangan pengamat politik Bachtiar Effendy, ketika ditemui di sela kegiatan Muktamar ke 46 Muhammadiyah di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahad (4/7). Menurutnya, dengan tidak menjauhi politik, bukan berarti Muhammadiyah harus menjadi partai politik, mendirikan partai politik, atau menjadi bagian kekuatan politik tertentu.
''Bukan seperti itu, melainkan politik menjadi bagian dari amal usaha Muhammadiyah. Nantinya, dakwah Muhammadiyah bukan sekadar dakwah lisan, namun juga dakwah siyasah (politik) guna menumbuhkan kebijakan yang bermaslahat,'' ungkap Bachtiar.
Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan, keterkaitan dengan politik lebih pada tataran gagasan dan ide. Saat ini, sambung dia, banyak sekali anggota dan kader Muhammadiyah yang berkiprah di sejumlah partai politik.
Bachtiar menilai, mereka perlu didukung oleh Muhammadiyah. ''Dukungan yang diberikan adalah pada pandangan politik, gagasan, ide, tindakan, dan praktisi politik yang sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah,'' kata dia.
Soal Calon Presiden
Terkait dukungan kepada calon presiden pada pemilihan umum, Bachtiar tidak mempermasalahkan. Pasalnya, presiden-lah yang nantinya menentukan arah kebijakan yang memengaruhi sendi kehidupan bermasyarakat, termasuk Muhammadiyah. Dia tidak melihat hal itu sebagai politik praktis atau tidak praktis.
Dalam hal ini perlu dibedakan sifat hubungan antara pemerintah dengan Muhammadiyah, dan pemerintah dengan partai politik. Dikatakan, dengan posisi Muhammadiyah sebagai organisasi keumatan, maka kepentingan yang diusung bukan kalkulasi kekuasaan, tetapi dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
Bila Muhammadiyah memberikan koreksi atau dukungan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah, langkah itu bukan dilandasi pretensi politik, tapi aspirasi umat dan masyarakat. Berbeda jika hal tersebut dilakukan parpol yang sarat dengan agenda politik.
Pada bagian lain, Bachtiar mendukung komitmen anggota Muhammadiyah untuk tidak memiliki hubungan dengan kekuatan politik manapun. Meski begitu, dia berharap jajaran di kepengurusan mendatang menjelaskan hal itu secara baik kepada warga Muhammadiyah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman serta kesan tidak konsisten.
Sumber: Republika Newsroom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar