Jakarta, RMOL. Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Henri Masyur, melakukan aksi walkout ketika rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka pelepasan aset Pemerintah Provinsi Jambi (Selasa, 01/8).
Menurut Henri, rapat paripurna tersebut terkesan dipaksakan. Karena masa jabatan anggota DPRD yang sudah hampir habis. Padahal, permohonan untuk melepaskan aset ini sudah sejak tahun 2004 lalu diajukan oleh Gubernur kepada DPRD. Pembahasan soal aset ini sendiri, katanya, tidak melalui tata tertib sidang sebagaimana yang diatur Undang-Undang. Padahal, beberapa aset yang diserahkan cukuplah krusial. Diantaranya, tanah pemerintah provinsi seluas 1,6 hektare yang diserahkan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambi dan beberapa rumah dinas pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki tanah cukup luas.
“Ini tiba-tiba paripurna, kita diminta menyampaikan pandangan fraksi, ini ada apa. Kalau memang alasannya untuk perhatian kepada PNS yang sudah pensiun, ini tak jadi masalah. Memang itu tugas pemerintah. Tapi, kenapa tidak seluruh PNS mendapatkan itu. Bahkan ada PNS yang tinggal di rumah dinas yang sudah hampir roboh, kenapa itu tidak diserahkan,” kata Henri sebagaimana dilansir JPNN (Selasa, 01/9).
Henri mengatakan anggota DPRD dari PKS tidak mau bertanggungjawab atas semua kebijakan yang menyangkut pelepasan aset ini. Terlebih, Henri juga mencium adanya kejanggalan dalam pelepasan aset ini. Karena menurutnya, Komisi I yang membidangi hal ini memberikan dua rekomendasi yang berbeda pada surat tanggal yang sama. [yan]
Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/nusantara/2009/09/02/10418/Sidang-Paripurna-Pelepasan-Aset,-Legislator-PKS%3Ci%3E-Walkout%3C/i%3E
Tidak ada komentar:
Posting Komentar