PKS Siapkan Alternatif Koalisi

JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menggiatkan komunikasi politik terhadap Partai Demokrat (PD) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PKS belum menerima cara komunikasi yang dilakukan PD dan SBY terkait penentuan Boediono sebagai cawapres SBY.

Pertemuan empat mata antara Ketua Majelis Syura PKS, Hilmi Aminuddin, dan SBY pun menjadi tumpuan terakhir arah koalisi PKS untuk lima tahun mendatang. “Sejauh ini kami masih sabar dan menunggu hasil komunikasi antara Pak Hilmi dan Pak SBY. Lihat nanti seperti apa kesepahaman-kesepahaman yang terjadi antara beliau berdua,” ujar Sekretaris Jenderal DPP PKS, Anis Matta, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/5).

Bila komunikasi Hilmi dan SBY tidak menemui titik temu sesuai ambang batas toleransi yang ditetapkan PKS (deadlock), maka PKS sudah menyiapkan langkah-langkah alternatif untuk koalisi.

Anis menyebutkan, setidaknya ada tiga opsi bagi PKS seandainya SBY tak mengakomodasi tawaran mereka. Pertama, mengalihkan dukungannya kepada pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win). Kedua, bergabung dengan koalisi PDIP yang berpotensi mengusung Megawati-Prabowo. Atau ketiga, membentuk koalisi alternatif dengan membangun kekuatan bersama parpol-parpol lain yang belum masuk ke salah satu blok koalisi.

“Ketiga alternatif ini sudah disiapkan, bahkan komunikasi untuk mewujudkan ketiganya sudah dilakukan. Tapi PKS masih memprioritaskan opsi utama berkoalisi dengan Demokrat dan SBY,” tutur Anis.

Ihwal tenggat keputusan PKS, Anis menegaskan, hal itu tergantung proses komunikasi antara Hilmi dan SBY. Mengingat SBY masih berada di Manado untuk mengikuti Konferensi Kelautan Dunia, maka PKS membuka waktu sampai hari Sabtu (16/4) pukul 00.01 WIB. “Kita tunggu sampai batas waktu itu.”

Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, menambahkan, PKS sejatinya tidak mempermasalahkan figur Boediono yang dipilih SBY sebagai cawapresnya. PKS hanya mengkritisi cara penyampaian cawapres yang dilakukan PD dan SBY terhadap para calon mitra koalisi.

PKS, kata Mahfudz, tidak ingin jika PD melanjutkan perilaku berkoalisi layaknya perusahaan yang dimiliki pemegang saham tunggal. Berkoalisi artinya perusahan dimiliki beberapa pemegang saham.

“Prinsip-prinsip partnership dan kolegial inilah yang mau kita bangun ke depan. Jadi tergantung mau dijalankan secara serius atau tidak,” tandas Mahfudz.