"Demokrat Jangan Bak Pemilik Saham Tunggal"

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan Partai Demokrat untuk tidak berperilaku seperti pemilik saham tunggal di perusahaan. Koalisi itu seperti perusahaan yang dimiliki beberapa pemegang saham.

"PKS akan melihat dalam dua hari ini, apakah prinsip-prinsip partnership dan kolegial akan dibangun secara serius atau tidak," kata anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq, dalam jumpa pers di ruang fraksi PKS di parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 14 Mei 2009.

"Koalisi kan ibarat orang yang membuat perusahaan di mana ada beberapa pemegang saham. Jadi mestinya pemegang saham diajak duduk dan diberi porsi bicara secara proporsional. Kecuali kalau tujuannnya adalah untuk mendirikan perusahaan pribadi dan partai-partai peserta koalisi diposisikan sebagai calon pekerja di perusahaan tersebut," ujar Mahfudz yang juga Ketua Fraksi PKS itu.

Jadi, hal yang prinsipil bagi PKS adalah bukan soal Boediono atau bukan Boediono sebagai calon wakil presiden, tapi soal pola komunikasi yang ingin dibangun Demokrat dan SBY. "Kalau bahasannya SBY kan kebersamaan yang indah. Misalnya dalam soal cawapres. Keputusan akhir kan tetap ada di tangan SBY. Tapi, kan istilah kerjasama yang indah itu bisa diistilahkan sebagai mengajak bicara koalisi dalam proses penetapan cawapres," kata Mahfudz.

Kalau SBY sibuk dan tidak sempat mengajak bicara, harusnya pimpinan partai koalisi dipanggil dan diajak duduk bersama untuk diberi penjelasan. "Jangan menyuruh bawahannya untuk menelepon ketua umum partai hanya untuk memberitahu keputusan tanpa ada penjelasan. Padahal kami kan juga harus menjelaskan kepada kader dan konstituen. Kalau kami tidak punya informasi yang cukup, bagaimana mau menjelaskan, masak kami harus bilang tahu ah gelap," kata Mahfudz dalam jumpa pers bersama Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, itu.

PKS meradang begitu mengetahui Boediono sebagai calon wakil presiden mendampingi SBY dalam Pemilihan Presiden. PKS keberatan dengan cara penetapan Boediono sehingga mengancam akan keluar dari barisan koalisi bersama Demokrat.