Masuknya 18 warga miskin (Gakin) yang sudah meninggal selama 25 tahun dalam data Gakin 2010, mengindikasikan pendataan hasil menjiplak (copy paste). Untuk itu, kalangan DPRD meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengawai yang salah melakukan pendataan.
Ketua Fraksi PKS, Hasman Budiadi mengatakan legislatif sudah wanti-wanti kepada Bappeda agar dalam melakukan pendataan Gakin dilakukan dengan baik dan benar. Pasalnya, data Gakin adalah data krusial yang menyangkut hak warga miskin terutama dalam memberikan bantuan seperti santunan kematian, pendidikan gratis, Jamkesmas, Jamkesda dan bantuan lainnya. ”Temuan data Gakin yang sudah meninggal selama 25 tahun di Bulu tetap dimasukkan didata Gakin 2010 mengindikasikan kalau Bappeda gagal dalam melakukan pendataan Gakin,” ujar Hasman, Selasa (10/5)
Dikatakan Hasman, dari data Gakin yang meninggal dunia selama 25 tahun sudah dilakukan pencoretan nama-nama warga miskin yang meninggal dunia sejak kurang lebih 10 tahun-25 tahun. Namun, kenyataannya data yang sudah dicoret muncul kembali. Hal ini sangat aneh dan tidak masuk akal. ”Persoalan copy paste data Gakin sangat serius dan jangan dibiarkan saja. Kalau perlu Inspektorat diterjunkan untuk menindak bagi yang terbukti bersalah,” tandasnya.
Menurut Hasman, data Gakin 2010 yang sudah ditetapkan dengan SK Bupati 470/514/2010 tersebut dimungkinkan tidak hanya terjadi di satu tempat. Maka dari itu, untuk meyakinkan adanya temuan lain di daerah lainnya, Bappeda harusnya turun ke lapangan melakukan pengecekan langsung. ”Kalau terus seperti ini, bantuan bagi warga miskin dari Pemkab dan pusat tidak akan pernah sampai tujuan,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan anggota Fraksi Bintang Persatuan Kebangkitan Nurani, Suryanto. Menurut dia, dengan temuan ini Bappeda harus bertanggung jawab. Pasalnya, jika tidak terus dilakukan pendataan ulang segera bantuan santunan kematian Rp 5 miliar dari APBD tidak akan cukup. ”Berapa pun dana anggaran bantuan sosial bagi warga miskin yang meninggal diberikan akan terus habis sebelum masa waktunya jika data Gakinnya tidak akurat dan berantakan seperti saat ini,” kata politisi asal PPP, itu.
Kepala Bappeda, Dyah Irianti membantah adanya temuan data Gakin yang ganda di Bulu. Menurut Dyah, pendataan Gakin di tingkat bawah dilakukan oleh perangkat desa. Untuk itu, jika ada kesalahan dalam melakukan pendataan itu bukan kesalahan Bappeda. ”Copy paste tidak benar dan saat menerima data Gakin dari desa dilakukan dalam bentuk CD. Dan untuk temuan di Bulu nantinya akan dilakukan cek di lapangan untuk memastikan kebenaran,” jelasnya.
Sumber: Joglosemar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar