jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Kamis, 12 Mei 2011

18 Warga meninggal terdata, "Cek ulang data Gakin!"

Karut-marut pendataan warga miskin (Gakin) 2010 mendapat sorotan dari anggota DPRD Sukoharjo. Sejumlah anggota Dewan meminta Bappeda melakukan cek ulang data tersebut. Pengecekan ulang harus dilakukan karena ada dugaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sukoharjo hanya menyalin data yang sama. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sukoharjo, Hasman Budiadi, mengatakan dugaan itu muncul setelah terungkapnya 18 warga di Desa Gentan, Bulu, yang telah meninggal dunia tapi masih masuk data Gakin 2010.

Padahal, dari pihak pemerintahan desa (Pemdes) setempat sudah mencoret nama-nama warga miskin yang meninggal dunia sejak lebih kurang 10 tahun-25 tahun lalu itu.

“Memang saat ini, sudah ada pendataan ulang untuk 2011. Tapi kesalahan dalam pendataan Gakin pada 2010 lalu tidak bisa dibiarkan saja. Itu harus diusut, apakah benar Bappeda hanya menyalin data lama, lalu menambahkan data baru, sehingga warga yang sudah meninggal tetap masih terdata,” tegas Hasman saat dijumpai wartawan di kantornya, Selasa (10/5).

Penyalahgunaan

Hasman menambahkan ketidakakuratan data Gakin 2010 yang sudah ditetapkan dengan SK Bupati 470/514/2010 tersebut dimungkinkan tidak hanya terjadi di satu tempat. Pihaknya memperkirakan ada beberapa kesalahan data di desa lain.

“Data Gakin 2010 itu padahal dipakai untuk Jamkesda, santunan kematian, pendidikan gratis dan lain-lain. Sungguh dilematis juga, ketika data yang masih diragukan itu tetap dipakai agar memudahkan dalam penyaluran bantuan sosial pada tahun ini,” lanjut Hasman.

Dalam pencairan santunan kematian dan bantuan sosial lainnya, Pemkab melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait harus tetap kroscek ke lapangan.

Anggota Fraksi Bintang Persatuan Kebangkitan Nurani DPRD Sukoharjo, Suryanto, menegaskan Bappeda adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam persoalan ini. Ia juga mengindikasikan adanya penyalahgunaan data Gakin untuk mengakses santunan kematian.

Pasalnya, 1.000 Gakin yang telah mencairkan data santunan kematian sejak Januari hingga awal Mei tahun ini dinilai tidak realistis.

Kepala Bappeda Sukoharjo, Dyah Irianti, membantah pendataan Gakin pada 2010 dilakukan dengan hanya menyalin. Pasalnya, pendataan Gakin 2010 diserahkan penuh kepada Pemdes setempat. Dia menegaskan dalam pendataan itu, Bappeda menerima data dari Pemdes dalam bentuk compact disk (CD).

“Pendataannya kan dari desa masing-masing. Bappeda hanya terima CD. Kami juga melakukan verifikasi ulang. Jika memang ada warga miskin yang meninggal dunia kok ternyata masih dicatat, kami akan cek ulang,” tandas Dyah.

Sumber: Solopos

Tidak ada komentar:

Posting Komentar