Jakarta. Hasil rapat dengar pendapat umum Komisi I DPR RI dengan jajaran Menteri Menko Polhukam berujung pada kesimpulan tentang masih banyaknya PR untuk mengelola perbatasan. Termasuk di dalamnya pembangunan kekuatan maritim yang lebih kokoh.
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi I DPR dengan menteri-menteri yang tergabung dalam jajaran Menko Polhukam baru selesai sekitar pukul 01.00 WIB, Rabu (1/9/2010). Menteri-menteri Menko Polhukam tampil komplet yang terdiri dari Menko Polhukam Djoko Suyanto, Panglima TNI Djoko Santoso, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menhan Purnomo Yosgiantoro, KaBIN Sutanto Mendagri Gamawan Fauzi dan Irwasum Mabes Polri Nanan Sukarna yang hadir mewakili Kapolri Bambang HD ini membahas tentang pengelolaan wilayah perbatasan.
Hasil dari rapat tersebut adalah desakan kepada pemerintah untuk memberi prioritas pada pembangunan kekuatan maritim guna mengamankan wilayah perbatasan. Selain itu koordinasi badan-badan yang memiliki kewenangan untuk mengelola perbatasan diminta untuk lebih ditingkatkan.
"Komisi I DPR RI menggarisbawahi arti penting kekuatan maritim yang bertujuan untuk mengawasi dan menjaga kedaulatan NKRI di wilayah laut. Oleh karenanya kami mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan kekuatan maritim yang didukung oleh infrastruktur dan Alutsista yang memadai," tutur Ketua Komisi I, Mahfudz Siddik membacakan hasil rapat.
"Selain itu kita juga kita juga mendesak pemerintah untuk merevitalisasi fungsi dan tugas Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut) serta mengkaji ulang berbagai UU sektoral terkait dengan pengamanan maritim. Selain itu, Komisi I juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan segmen-segmen wilayah laut yang masih belum terselesaikan dengan mengedepankan harkat, martabat bangsa dalam waktu tertentu."
Sumber: Detiknews.Com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar