JAKARTA. Teka-teki pelaksanaan Ujian Nasional (UN) terjawab sudah. Melalui berbagai pertemuan Pemerintah yang diwakili Kementerian Pendidikan Nasional memutuskan UN tetap dilaksanakan. Meski demikian, Fraksi PKS meminta agar pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan UN dan merekonstruksi Sistem Pendidikan Nasional.
"Ujian nasional harus tetap dikoreksi dan dievaluasi secepat mungkin. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki Sistem Pendidikan Nasional demi masa depan Bangsa Indonesia," kata Ahmad Zainuddin, Lc, anggota Panja UN DPR, dalam rilis yang diterima okezone, Selasa (2/2/2010).
Demikian hasil Seminar Pendidikan Membenahi Sistem Ujian Nasional yang diselenggarakan Kelompok Komisi X FPKS di Gedung Nusantara Lantai III Komplek DPR, Senayan Jakarta, Senin 1 Februari. Hadir sebagai sebagai pembicara Prof Arif Rahman (Pakar Pendidikan), Prof Irwan Prayitno (Mantan Ketua Komisi Pendidikan), Prof Djali (BSNP), dan Dr. Elin Driana (Education Forum).
Selain pembicara hadir juga Wakil Ketua FPKS Ledia Hanifa Amalia dan Anggota Komisi X FPKS Rohmani, S.Pd dan Herlini Amran, MA.
Para pembicara memberikan pandangannya mengenai Sistem Pendidikan Nasional, khususnya yang terkait dengan Ujian Nasional. Meski pemerintah tetap menjalankan UN, pembicara yang terdiri dari pakar dan praktisi pendidikan tidak sepakat jika UN dijadikan salah satu kriteria kelulusan siswa.
Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta Prof Arif Rahman mengatakan, persoalan mendasar pendidikan Indonesia adalah belum menyentuhnya sistem pendidikan pada aspek budi pekerti, pembentukan karakter dan ketakwaan serta kreativitas.
“Sistem kita ini baru fokus kepada kegiatan keilmuan. Lebih fokus kepada mengajar daripada mendidik. Hasilnya yang dipentingkan kognitif…kognitif…dan kognitif,” katanya.
Ujian Nasional, lanjut Arif Rahman, memiliki berbagai macam kelemahan yakni melanggar asas keadilan, mencabut mandate penilaian yang seharusnya dimiliki guru, kepala sekolah dan orang tua, belum terlaksananya UN yang berkualitas serta adanya tumpang tindih antara pemetaan dan evaluasi hasil belajar siswa.
Mengutip dari berbagai penelitian, pemerhati pendidikan dari Education Forum Dr Elin Driana, Ph.D mengungkapkan UN lebih banyak memberikan dampak negatif daripada positif. Meski UN meningkatkan prestasi akademis anak didik namun pelaksanaan UN melanggengkan kesenjangan akademis berdasarkan kondisi ekonomi sosial.
“Ada kaitan yang sangat erat antara prestasi akademis siswa dengan latar belakang kondisi sosial ekonomi siswa dan kondisi sekolah. Ini sudah terbukti secara empiris di beberapa negara,” ujar Elin.
Sementara itu, mantan Ketua Komisi Pendidikan Prof Irwan Prayitno mengungkapkan UN memang adalah sebuah pilihan kebijakan yang harus diambil pemerintah. Pihak yang pro dan kontra memiliki alasan yang sama-sama ilmiah. Meski demikian realitasnya UN selalu saja menimbulkan masalah yang sangat detil.(mbs)
Sumber: Okezone Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar