jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Minggu, 03 Januari 2010

Fraksi Keadilan Sejahtera Buka Posko Pengaduan CPNS


Ungaran (ANTARA News). Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mulai Senin, membuka posko pengaduan atas dugaan kecurangan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara mandiri.
"Posko pengaduan akan dibuka selama seminggu. Masyarakat yang merasa dirugikan dan memiliki data dugaan penyimpangan dapat mengadu ke posko untuk ditidaklanjuti," kata Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Semarang, Joko Widodo, di Ungaran, Senin.

Pelayanan pengaduan, katanya, di ruang Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Semarang atau Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera.

Pembukaan posko, katanya, karena ada informasi tentang indikasi kecurangan dalam seleksi penerimaan CPNS.

"Hari pertama ini belum ada pengaduan yang masuk," katanya.

Selain itu, katanya, fraksinya siap mendukung wacana untuk melayangkan hak interpelasi dan angket jika ada laporan atau ditemukan penyimpangan seleksi CPNS.

Sekretaris DPC PKB yang juga Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Mas`ud Ridwan, mengatakan, partainya sudah melakukan rapat koordinasi membahas masalah itu.

Partai, katanya, telah memberikan mandat kepada fraksi agar mengumpulkan berbagai bukti atas dugaan itu.

Jika terjadi penggunaan hak angket DPRD untuk masalah penerimaan CPNS itu, katanya, jangan sampai senasib dengan penggalangan hak interpelasi terkait penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) beberapa waktu lalu yang berhenti di tengah jalan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong, mengatakan, fraksinya akan mengusulkan penggalangan hak angket terkait indikasi kecurangan dalam seleksi penerimaan CPNS 2009.

"Kami mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi dugaan penyimpangan dalam seleksi CPNS. Ada yang mengaku ditawari Rp70 juta hingga Rp100 juta untuk dapat diloloskan tes," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang, Anang Dwinanta, menyatakan, membantah atas tuduhan tersebut.

"Tidak benar jika terjadi kecurangan dalam seleksi CPNS yang dilakukan secara mandiri ini," katanya.

Ia menyilahkan masyarakat yang meragukan hasil seleksi CPNS untuk melihat data di Universitas Indonesia selaku pihak pembuat soal.(*)


Sumber: www.antaranews.com
Diposting oleh di
Label: , , , , ,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)