jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 13 Juli 2010

PKS-PDIP Berkoalisi di Pilkada Jayapura

VIVAnews. Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura telah menetapkan empat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang akan bertarung dalam pemilihan akhir Agustus mendatang. Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkoalisi mencalonkan satu pasangan.

Acara pengundiian nomor urut pasangan calon ini dilaksanakan di Hotel Relat, Jayapura, Selasa 13 Juli 2010. Empat pasangan calon walikota/wakil walikota yang akan bertarung adalah, pasangan nomor urut 1, Abisay Rollo dan Reynalda M Kaisepo, yang diusung partai Barisan Nasional serta sejumlah partai kecil lainnya.

Kemudian nomor urut 2, Benhur Tommy Mano dan Nur Alam, yang diusung PKS dan PDIP. Nomor urut 3, Musa Jan Youwe dan Rustan Saru, yang diusung Partai Golkar dan PAN. Nomor urut 4, Jan Hendrik Hamadi dan Leivelin L Monim yang diusung Partai Demokrat.

Seusai acara pengundian, Ketua KPU Kota Jayapura Hendrik Diance enggan memberikan keterangan terkait proses verifikasi yang sudah berlangsung. "Aduh maaf ya, saya takut memberikan keterangan karena di sekitar ini kemungkinan mata-mata dari pasangan yang tidak lolos verifikasi ada, jadi takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," ucapnya sambil berlalu.

Jumat 9 Juli lalu, rumah Ketua KPU Kota Jayapura dirusak orang tak dikenal. Perusakan diduga terkait dengan hasil verifikasi KPU yang diumumkan sehari sebelumnya. Sementara kantor KPU Kota Jayapura di Jalan Kabupaten hingga kini masih dipalang. Dan seluruh anggota KPU sama sekali tidak berkantor lagi di tempat tersebut.

Pilkada di Papua berlangsung panas karena beberapa bulan lalu Majelis Rakyat Papua mengeluarkan keputusan setiap calon haruslah warga asli Papua. Surat Keputusan itu kemudian berdasarkan koordinasi pemerintah pusat dengan daerah diputuskan jangan dituruti. Namun kontroversi telah terlanjur terjadi.


Sumber: Vivanews.Com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar