Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu yang mendapatkan rapor merah dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
“Rapor paling merah di antaranya adalah Bakorsurtanal, BNPB, Kominfo, PU dan Kemenkum HAM,” kata Ketua Kuntoro Mangkusobroto usai memaparkan hasil evaluasi UKP4 dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kuntoro menjelaskan, ada seperempat menteri dari 45 kementerian mengecewakan. Kementerian itu gagal melaksanakan lebih dari 50 persen subrencana aksinya dalam 6 bulan sejak penerbitan Inpres No I Tahun 2010 pada Februari silam.
Hasil penilaian UKP4 menjadi bola panas. Partai Golkar, melalui fungsionarisnya, Priyo Budi Santoso mengusulkan reshuffle kabinet kepada menteri-menteri yang tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan.
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengakui ada program yang telat terlaksana.
Apa kendala yang dihadapi kementeriannya sehingga program itu telat terlaksana? Bagaimana tanggapan Tifatul atas digulirkannya isu reshuffle kabinet? Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan bekas presiden PKS itu.
UKP4 menilai rapor kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika merah. Apa tanggapan Anda?
Program Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki banyak program kerja. Semuanya berhasil dijalankan dengan sukses. Hanya satu yang telat terlaksana. Kalau salah satu ada yang nilai merah, tidak apa-apalah.
Program apa yang tidak berhasil dilaksanakan?
Ada satu program yang telat dilaksanakan yaitu Program pembangunan pilot project e-pendidikan di Yogyakarta. Program tersebut sampai Bulan Juni tidak terlaksana.
Kenapa telat pelaksanaan? Apa kendalanya?
Program telat terlaksana karena pelaksanaan program itu tergantung dari pemerintahan Jepang, bukan ditentukan oleh kita.
Program e-pendidikan itu bantuan loan dari Jepang. Ada syarat dan standar tertentu yang ditetapkan mereka sebelum program itu terlaksana. Kami tidak bisa semaunya, harus ikut mereka.
Kapan program itu bisa direalisasikan?
Sudah ada pembicaraan-pembicaraan dengan pemerintah Jepang. Insya Allah bulan Juli ini program itu bisa dilakukan. Program itu tidak terlalu sulit direalisasikan karena program itu karena hanya menyediakan komputer dan internet.
Program seperti itu sebenarnya bukan pertama kali kami laksanakan. Sudah ada beberapa program terkait sistem teknologi elektronik yang sudah berjalan. Salah satunya desa internet. Program-program itu bisa dengan cepat kami laksanakan karena menggunakan anggaran kita sendiri.
Program desa internet sudah dilaksanakan di mana saja?
Ada dua tempat, di Tanah Datar, Sumatra Barat dan di Bandung, Jawa Barat. Di Tanah Datar, kami melaksanakan sistem program e-kesehatan. Semua sistem di tempat itu sudah sistem komputerisasi. Sementara itu Bandung yakni terkait penguatan pemancar TVRI di Jawa Barat.
Di kedua daerah tersebut, program telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan tidak ada masalah. Masyarakat di kedua tempat itu sudah menikmati program yang kami laksanakan.
Program e-pendidikan di Yogyakarta telat terlaksana karena program bantuan. Masak bantuan mau dipaksa.
Selain itu, apa saja program yang berhasil dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informasi?
Kami punya banyak program. Selain desa internet, kami juga telah melaksanakan program 13 pembangunan penguatan penyiaran TVRI di berbagai daerah, dan 25 ribu desa berdering.
Sayangnya, program-program yang berhasil kami laksanakan tidak diumumkan. Hanya yang nyangkut yang diumumkan.
Apa Anda marah kepada UKP4 karena mengumumkan hasil penilaian kinerja menteri ke publik?
Kok marah, ya tidaklah. Memberikan penilaian dan melakukan evaluasi kinerja menteri memang tugas UKP4. UKP4 itu tugasnya memegang bel.
Tugas UKP4 memencet bel untuk mengingatkan para menteri di kabinet yang telat dan tidak melaksanakan program prioritas yang telah ditetapkan Presiden. Saya kira wajar, ada kontrol yang dilakukan Presiden terhadap menteri.
Saya ingin menegaskan program yang telat dilaksanakan Kominfo jangan disimpulkan semua program Kominfo telat semua.
Agar tidak salah persepsi, Menteri Hukum dan Ham yang rapornya dinilai jelek oleh UKP4 telah memberikan klarifikasi kepada presiden. Apakah Anda juga melakukannya?
Tidak, karena saya pikir presiden sudah mengetahui ihwal program e-pendidikan di Yogyakarta merupakan bantuan. Pelaksanannya tergantung pemberi bantuan. Presiden menerima laporan, saya kira Presiden juga mengetahui program-program apa saja yang telah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Apakah Anda sudah menjelaskan kepada UKP4 mengenai sebab belum terlaksananya program e-pendidikan di Yogyakarta?
Saya sudah memberikan penjelasan kepada beliau bahwa program itu bantuan loan dari Jepang. Tetapi apa yang dilakukan Kuntoro yakni mengingatkan menteri yang belum melaksanakan program, saya kira bagus-bagus saja. Yang paling penting penilaian UKP4 jangan dipolitisir.
Apa tanggapan Kuntoro atas klarifikasi yang Anda sampaikan?
Dia mengaku memahaminya. Tetapi saya perlu tegaskan saya sama sekali tidak keberatan dengan penilaian yang disampaikan UKP4 karena memang tugasnya untuk mengingatkan.
Hasil penilaian UKP4 kini sudah dijadikan komoditas politik untuk menggulirkan isu reshuffle kabinet. Komentar Anda?
Saya kira tidak perlu sampai ke sana isunya. Karena program yang telat terlaksana hanya satu program saja kok.
Saya berharap jangan dipolitisir. Dalam menjalankan tugas, ada program yang di kontrol itu wajar. Tinggal kini bagimana kementerian yang diingatkan bisa melakukan perbaikan.
Sumber: Rakyat Merdeka Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar