Akibatnya menyebabkan puluhan ribu keluarga miskin kehilangan hak kesehatan mereka. Pemanggilan tersebut juga berlaku untuk Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) sebagai penyedia anggaran Jamkesda dengan tujuan kedua instansi tersebut bisa memberikan transparansi soal penggunakan dana Jamkesda dengan total Rp 1,6 miliar.Sukoharjo (Espos). Komisi IV akan memanggil rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk memberi penjelasan mengenai habisnya anggaran untuk kegiatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) senilai Rp 1 miliar per November lalu.
Sementara itu Plt Kepala DKK yang baru dilantik kemarin, Agus Prihatmo menjelaskan, berbeda dengan kondisi anggaran di RSUD, anggaran di DKK untuk Jamkesda masih relatif baik. Dari total anggaran untuk Jamkesda yang disalurkan melalui 12 Puskesmas senilai Rp 600 juta, saat ini masih banyak dari dana tersebut yang belum terserap.
“Untuk total anggaran Jamkesda senilai Rp 600 juta, di dinas kami ini memang dibagi dalam dua kegiatan. Pertama untuk jasa pelayanan senilai Rp 120 juta sementara untuk pengadaan obat dan sarana senilai Rp 480 juta,” jelas Agus ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Selasa (1/12).
Agus menambahkan, untuk kegiatan pembelian obat dan sarana, anggarannya sekarang ini sudah habis dibelanjakan. Sementara untuk kegiatan jasa pelayanan masih sedikit yang terserap yaitu Rp 6,3 juta dari total Rp 120 juta atau hanya 5,2%-nya.
Mengenai habisnya anggaran di RSUD, menurut Agus, adalah hal yang wajar. Sebab, semua pasien yang memerlukan penanganan khusus dengan dokter spesialis akan dirujuk ke RSUD. Tugas Puskesmas di sisi lain hanya melayani kesehatan dasar masyarakat.
Anggota Komisi IV, M. Samrodin menjelaskan, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi warga miskin yang sekarang ini sudah tidak lagi dilindungi program Jamkesda. Untuk mendapatkan solusi, Samrodin menambahkan, pihaknya akan memanggil RSUD maupun DKK dalam waktu dekat.
Sumber: www.solopos.com/sukoharjo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar